Page 73 - MAJALAH 176
P. 73
KUNKER
STUNTING DI KALTENG MASIH
TINGGI
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi
Asmara dalam pertemuan Tim
Kunjungan Kerja Reses Komisi IX
DPR RI dengan jajaran Pemerintah
Provinsi Kalteng dan para mitra
kerja menyoroti tingginya
kasus stunting di sejumlah daerah
di Kalteng, bahkan menjadi yang
terburuk ke-empat di Indonesia.
Komisi IX DPR RI mengharapkan
perhatian khusus dari Kementerian
Kesehatan dan Gubernur Kalteng.
Menurut politisi Partai Golkar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Asmara Dewi (kanan). Foto: Oji/Jk
ini, prevalensi stunting yang
cukup tinggi di Kalteng meningkatkan kualitas pelatihan. Utara dan Pemerintah Kabupaten/
merupakan masalah yang serius Iamenilai peralatan BLK Palangka Kota se-Sumut berupaya keras
mengingat mulai tahun depan Raya, Provinsi Kalteng perlu menaikkan status-status 72
era yang dikedepankan adalah ditambah peralatan pendukung rumah sakit yang mengalami
pembangunan Sumber Daya terbaru dan sesuai kondisi terkini. penurunan kelas.
Manusia (SDM). “Misalnya praktek mesin motor Berdasarkan surat Kementerian
Penanganan masalah stunting, ya harus disediakan motor yang Kesehatan tertanggal 15 Juli 2019,
lanjut Dewi, dimulai dari ibu hamil terbaru. Di bidang IT juga harus ada 72 rumah sakit yang turun
kemudian kesehatan bayi dan mengikuti perkembangan zaman, kelasdi Sumut mulai dari Kelas A
anak. Masalah stunting bukan tidak lagi pelatihan servis radio menjadi Kelas B. Kemudian, Kelas
hanya tanggung jawab Kemenkes, tape saja tapi sudah merambah B ke C dan Kelas C ke D. Selain
tapi juga kementerian lain ke pelatihan servis komputer itu, ada juga RS yang menjadi
dan pemda. Ada sekitar 7-8 dan handphone,” tambah Imam. pertimbangan turun kelas atau
Kementerian yang disinergikan dalam pembinaan. Rumah sakit
untuk memberantas stunting ini, PENINGKATAN KELAS RS DAN yang mengalami dan akan turun
diturunkan angkanya hingga LAYANAN JKN DI SUMUT kelas berhak menyampaikan
ditiadakan. Wakil Ketua Komisi IX DPR tanggapan atau keberatan, paling
Sementara itu, Anggota RI Saleh Partaonan Daulay lama 28 hari, terhitung sejak 15
Komisi IX DPR RI Imam Suroso memimpin Kunjungan Kerja Reses Juli.
mendukung peremajaan peralatan Komisi IX DPR RI ke Kota Medan Era Jaminan Kesehatan
pendukung Balai Latihan belum lama ini mengungkapkan Nasional (JKN) sistem pelayanan
Kerja (BLK) Palangka Raya, guna Pemerintah Provinsi Sumatera kesehatan dilaksanakan secara
berjenjang, lebih dari 80 persen
masalah kesehatan harus dapat
diselesaikan di tingkat dasar.
Sejak tahun 2004 telah disahkan
UU SJSN, dan 10 tahun kemudian
bisa diimplementasikan sampai
sekarang. Kini JKN menjadi
satu-satunya program jaminan
kesehatan berbasis asuransi
sosial terbesar di dunia dengan
premi terendah. Per bulan Juli
2019, Peserta JKN mencapai lebih
dari 222 juta penduduk,” ungkap
Legislator Dapil Sumut II ini.
l skr,opi,oji/sf
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay (kanan). Foto: Singgih/Jk
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 73
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 73
