Page 71 - MAJALAH 176
P. 71
KUNKER
para pekerja sosial, jika benar- Saya meminta kepada para sebesar 52,06 persen dari tahun
benar jujur dan melayani, Insya pekerja sosial tetap inovatif, Insya 2019 menjadi Rp 236 miliar.
Allah dana itu akan datang Allah rezekinya banyak," Menurutnya, minimal anggaran
sendiri. Tapi hal ini harus tandasnya. KPPPA sama besarnya dengan
disampaikan ke publik, Dalam kesempatan itu, Kepala tahun 2019.
jangan takut menyampaikan Dinas DP3A Maros, Muhammad “(Anggaran) Ini harus ditinjau
kebaikan. "Saya yakin, apalagi Idrus, mengatakan beberapa ulang oleh Pemerintah dan kami
perusahaan yang memiliki hambatan dalam bekerja antara sudah meminta secara resmi
dana CSR (Corporate Social lain, belum ada rumah singgah kepada Kementerian Keuangan
Responsibility), banyak yang mau di Dinas Sosial Maros, dana dan Bappenas untuk minimal
membantu korban kekerasan operasional terbatas, serta tidak memberikan pengajuan kepada
anak maupun perempuan. adanya dana visum di P2TP2A Komisi VIII melalui Kementerian
Jangan terlalu mengharapkan atau DP3A. PPPA, (anggaran tahun 2020)
APBN, terkadang perosesnya “Kami sering mengalami disamakan dengan tahun ini
lama, terkadang kita sudah tidak penanganan kasus kekerasan minimal,” tegas Sara, sapaan
menjabat, anggarannya belum perempuan yang membutuhkan akrabnya, saat mengikuti
juga cair,” ujarnya. visum, sementara anggaran di Kunjungan Kerja Reses Komisi
Legislator dapil Sumut ini Kepolisian juga terbatas, maka VIII DPR RI ke Samarinda,
menyayangkan pemotongan kami sering menggunakan biaya Kalimantan Timur, baru-baru ini.
anggaran di Kementrian PPPA, pribadi,” pungkasnya. Politisi Partai Gerindra itu
padahal permasalahan anak mempertanyakan keseriusan
semakin banyak. Belum lama ini, ANGGARAN KPPPA TAHUN 2020 Pemerintah tentang
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) HARUS DITINJAU ULANG pemberdayaan perempuan dan
menyatakan anak-anak yang Anggota Komisi VIII DPR RI perlindungan anak. Menurutnya
sudah kecanduan game online itu Rahayu Saraswati Dhirakanya hal-hal yang berhubungan
sebagai penyakit gangguan Djojohadikusumo mengatakan dengan perlindungan perempuan
mental. Tentu, hal ini menjadi anggaran Kementerian dan anak dengan anggaran
tugas baru para pekerja sosial. Pemberdayaan Perempuan dan sebesar itu masih sangat minim
“Saya ambil contoh di kota- Perlindungan Anak (KPPPA) sekali. “Kita bisa melakukan
kota besar, ada seorang anak untuk tahun 2020 harus ditinjau apa dengan anggaran hanya Rp
tiba-tiba menjerit sehabis ulang oleh Pemerintah dan 2 miliar per tahun, sedangkan
main game online, disangka ada DPR RI. Pasalnya, anggaran kebutuhan untuk UPTD dan para
pembunuhan, ternyata tidak. KPPPA untuk tahun 2020 turun eselon apakah cukup,” ujar Saras
seolah bertanya.
Selain itu, Sara juga
menyinggung mengenai
penanganan penyalahguna
narkotika. Menurutnya, perlu
adanya perubahan mindset pada
aparat penegak hukum. “Saat
ini di Indonesia semua mikirnya
hanya hukuman, bukan
rehabilitasi dan reintegrasi. Saat
ini kita sudah harus berpikir ke
situ (rehabilitasi), kalau tidak
lapas akan penuh dan over
capacity terus. Bukannya mereka
jadi lebih baik, tapi pada saat
mereka keluar malah lebih hebat
melakukan criminal activity-
nya, karena lapas malah jadi
tempat networking buat mereka,”
ujar Saras. l eno,jk/sf
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati. Foto: Eno/Jk
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 71
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 71
