Page 53 - MAJALAH 176
P. 53
KILAS AKHIR PERIODE
tambahan mengenai akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara,
khususnya terkait akuntabilitas
pengelolaan dana desa,” ujar
Indra.
Lanjutnya, Indra berharap,
adanya kerjasama dengan
beberapa Akademisi dapat
mempererat hubungan kedua
lembaga tersebut dan diharapkan
dapat memberikan manfaat yang
lebih besar terutama bagi DPR RI
dalam melaksanakan tugas dan
fungsi ke depannya.
BK DPR BANYAK TERIMA DPRD
KABUPATEN, KOTA DAN PROVINSI
Selama Tahun 2019, BK DPR RI
telah banyak menerima Anggota
DPRD Kabupaten, Kota maupun Suasana pertemuan BK DPR RI saat menerima Advokasi DPRD Aceh. Foto: Grace/Jk
Provinsi dalam rangka kunjungan
konsultasi. Seperti pada bulan hambatan pelaksanaan MoU dan masyarakatnya.“Pembangunannya
Juli, BK DPR RI yang diwakili pelaksanaan UU PA. karenanya, harus mengacu kepada
oleh Kepala Pusat Pemantauan Rudi menyampaikan akan urgensi kebutuhan warga kota.
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan dokumen yang Sehingga sebuah pembangunan
Badan Keahlian DPR RI Rudi diperlukan yaitu berupa hasil harus mengacu pada Rencana
Rochmansyah menerima Anggota rekaman atau transkrip dari Pembangunan Jangka Panjang
DPRD serta tim kajian dan pembahasan UU PA tersebut. Nasional (RPJPN), Rencana
advokasi Aceh dalam rangka ingin Pembangunan Jangka Menengah
mendapatkan data serta informasi BK DPR BERI SARAN TINGKATKAN Nasional (RPJMN),” ungkapnya.
terkait sejarah pembuatan PAD KOTA SERANG Lebih lanjut Indra menjelaskan,
Undang-Undang Pemerintahan Dalam konsultasi lainnya, untuk meningkatkan PAD banyak
Aceh serta implementasi UU dan Kepala Pusat Penelitian Badan hal yang dapat dilakukan yaitu,
kesesuaian dengan MoU Helsinki Keahlian DPR RI Indra Pahlevi mengembangkan sumber-
yang sudah berjalan kurang lebih dimintai solusi terkait upaya sumber pembiayaan yang dapat
15 tahun. untuk meningkatkan penurunan dijual secara nasional, menggali
Dalam pertemuan tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD), potensi pariwisata yang ada,
Rudi mengatakan, Tim Kajian dan memperoleh aset daerah yang pemberdayaan masyarakat melalui
dan Advokasi DPRD Aceh sedang belum diserahkan dari Kabupaten koperasi atau Usaha Kecil dan
melakukan laporan kajian berupa Serang, serta mempercepat Menengah (UKM).
buku. Terdapat dua buku yang pembangunan di Kota Serang yang “perlu ada koordinasi antara
dihasilkan. Pertama, terkait merupakan daerah pemekaran. pemerintah kota, kabupaten,
dengan kajian normatif dari MoU Walaupun menurutnya, Serang dan perwakilan BPK untuk
dan UU PA, yang berkaitan dengan bukan kota yang berbasis ekonomi, melakukan pemerataan dan
sejarah pembentukan MoU, UU tetapi sebagai kota budaya. pemetaan kembali oleh tim
PA dan norma. Kedua, terkait Semua daerah memiliki apprasial. Melalui penilaian
implementasinya. keistimewaan masing-masing, aset pembagian aset akan lebih
Untuk itu, menurut Rudi, namun dengan wilayah kota jelas, sehingga meminimalisir
kedatangan DPRD Aceh ini guna yang tidak besar, diharapkan masalah dikemudian hari. Strategi
mencari tahu informasi sejarah bisa lebih fokus menjadi sebuah peningkatan PAD juga dapat
pembahasan UU PA dengan tujuan pusat pemerintahan yang baik dilakukan dengan memaksimalkan
dapat memformulasikan kebijakan dengan tidak mengabaikan potensi aset daerah yang ada saat
baru dalam menyelesaikan kebutuhan pembangunan bagi ini” jelas Indra. l hnm/es
TH. 2019 EDISI 176 PARLEMENTARIA 53
