Page 1 - MAJALAH 87

PESAN PIMPINAN

Pemilu 2014 Dan Upaya

Meningkatkan Derajat Keterwakilan

Sesuai dengan agenda politik nasional, tahun 2014 adalah tahun diselenggarakannya Pemilihan
Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif), dan Pemilihan
Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung.

edua Pemilu tersebut merupa- yang tinggi, sehingga memperoleh rakyat. Jika hal itu tidak terpenuhi,
kan amanat Konstitusi UUD legitimasi kuat dari rakyat. Kedua, para wakil akan memperoleh huku-
K1945 sebagai wujud pelaksa- sistem Pemilu juga merupakan sebuah man pada Pemilu berikutnya untuk
naan kedaulatan rakyat dalam sebuah rekayasa politik untuk menghasilkan tidak dipilih kembali.
negara yang melaksanakan sistem de- lembaga perwakilan yang represen- Upaya menciptakan sistem pemilu
mokrasi. Khusus UU Pemilu untuk me- tatif atau menghasilkan pemimpin yang menghasilkan wakil rakyat yang
milih anggota legislatif, diatur dalam yang responsibel dan cakap. Ketiga, akuntabel dan memiliki derajat ke-
UU No. 12 tahun 2003 yang telah di- sistem yang kompatibel, diharapkan terwakilan yang tinggi adalah sebuah
ubah dengan UU No. 10 tahun 2008. dapat menghasilkan sebuah proses keniscayaan bagi penyelenggaraan
Diakui bahwa, secara prosedural, demokrasi yang substantif. Selanjut- pemilu di Indonesia sebagai sebuah
Indonesia telah melaksanakan de- nya ketika sebuah sistem pemilu di- negara demokratis.
mokrasi secara tertib, baik dan ber- pilih, maka harus terimplementasikan
kesinambungan, sesuai dengan nilai- dalam praktek. Usul Inisiatif DPR tentang
nilai demokrasi universal. Salah satu Sebagaimana diketahui, bahwa In- Perubahan UU No. 10 tahun
prinsip atau nilai demokrasi adalah donesia memilih sistem proporsional. 2008
adanya Pemilu secara berkala untuk Dalam dua UU Pemilu terakhir yaitu Salah satu upaya yang dilaku-
memilih para pemimpin, baik di lem- UU No. 12 tahun 2003 dan UU No. kan dalam menata kembali sekaligus
baga perwakilan maupun di eksekutif. 10 Tahun 2008, sepakat dipilih sistem mengevaluasi penyelenggaraan pe-
Kemudian muncul pertanyaan yang proporsional terbuka. Maknanya milu legislatif tahun 2009 lalu adalah
cukup mendasar, apakah indonesia adalah bahwa pemilih diberikan pili- dengan mengajukan RUU tentang
selama ini, khsusnya sejak era refor- han yang langsung kepada calon Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun
masi, telah melaksanakan demokrasi wakil mereka untuk duduk di DPR 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,
sebagaimana yang kita kenal selama atau DPRD. Khusus terhadap sistem DPD, dan DPRD. Meskipun tidak se-
ini atau secara substantif? Pertanyaan pemilu untuk memilih anggota DPR cara eksplisit terfokus kepada materi
tersebut harus dijawab, baik berkai- dan DPRD yaitu proporsional terbuka, yang berkaitan dengan perubahan
tan dengan sistem pemilu yang diatur maka upaya meningkatkan derajat dengan sistem Pemilu, namun Pansus
oleh peraturan perundang-undnagan keterwakilan semakin menemukan akan memberikan ruang bagi pemba-
maupun berkaitan dengan praktek, bentuknya. Para wakil rakyat semakin hasan tentang Sistem Pemilu ini, khu-
yaitu berkaitan dengan pelaksanaan memiliki hubungan yang erat dengan susnya yang terkait dengan bagaima-
pemilu itu sendiri. konstituennya, sehingga akuntabilitas na metode penghitungan perolehan
Sistem yang dimaksud adalah para wakil semakin nyata. Akibat yang kursi yang pada pemilu 2009 lalu me-
bagaimana menciptakan sebuah muncul, para rakyat yang diwakili nimbulkan banyak persoalan.
sistem Pemilu yang, pertama, akunta- dapat menuntut kepada para wakilnya Dalam Rapat Kerja Pansus DPR
bel dan memiliki derajat keterwakilan untuk melakukan yang terbaik untuk RI bersama Mendagri dan Menkum-

| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
ARIA |
TH. XLII, 201 |
| PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 87 TH. XLII, 2011 |
|
1
Edisi 87
ARLEMENT
P