Page 58 - MAJALAH 138

KUNKER
KUNKER

foto : iwan armanias

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kalimantan Timur

Pentingnya tjsP untuk

kesejahteraan Masyarakat

dan Pengentasan kemiskinan

ancangan Undang-Undang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,
(RUU) tentang Tanggung Ishak (F-PG), Anggota Komisi VIII dan budaya masyarakat setempat.
Jawab Sosial Perusahaan DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS) “Dalam peraturan mengenai
R(TJSP) atau Corporate Social memimpin tim panja ke Provinsi TJSP terdapat beberapa peraturan
Responsibility (CSR) sebagai RUU Sumatera Selatan, dan ke Provinsi perundang-undangan yang mengatur
Inisiatif dari DPR RI dari Komisi VIII Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua mengenai TJSP. Namun, pengaturannya
DPR RI diharapkan menjadi momentum Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid masih menimbulkan multitafsir dalam
strategis untuk mewujudkan kesejah- (F-Gerindra). memaknai TJSP. Selain itu, perbedaan
teraan masyarakat dan pembangunan Deding mengatakan, pengaturan pemahaman dalam memaknai TJSP
berkelanjutan. TJSP dalam sebuah undang-undang juga menyebabkan perbedaan
Komisi VIII DPR RI mengirimkan akan memberikan kepastian hukum pelaksanaan TJSP,” ungkap Deding,
tiga tim kunjungan kerja pada awal kepada semua pihak yang terlibat dalam saat pertemuan dengan Gubernur
Juni lalu, guna menghimpun masukan penyelenggaraan TJSP. Ketentuan Provinsi Kalimantan Timur yang
dalam rangka pembahasan RUU TJSP ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk diwakili Asisten Kesejahteraan Rakyat
ini. Tim Panja RUU TJSP ke Provinsi mendukung terjadinya hubungan (Asisten III) Bere Ali, DPRD Pemprov
Kalimantan Timur, dipimpin oleh perusahaan yang serasi, seimbang, dan Kaltim, DPRD Kota Bontang, Pemkot

58 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016