Page 57 - MAJALAH 138

Tingkatkan Kualitas
Penerbangan Indonesia
Komisi V DPR RI mendorong
pemerintah untuk meningkatkan
kualitas sistem penerbangan Indonesia
dari kategori 2 menjadi kategori 1, hal
tersebut di kemukakan Ketua Komisi
V DPR RI Fary Djemi Francis usai
menghadiri pertemuan International
Civil Aviation Organization (ICAO)
bersama Menteri Perhubungan RI
Ignasius Jonan, sejumlah anggota foto : eka/iw
Komisi V DPR RI dan para menteri dari
32 negara di Bali, baru-baru ini. Anggota Komisi V DPR RI melihat pembuatan kapal navigasi milik Kemenhub di Batam
Menurut Fary pemerintah dalam hal
ini Kemenhub harus bisa menaikkan bagi semua pihak yang terkait. 233 miliar dengan masa pengerjaannya
kategori penerbangan nasional dari Sekedar informasi, acara tersebut selama 22 bulan.
kategori 2 menjadi kategori 1. dibuka langsung oleh Menteri “Pencapaian pengerjaan sudah 97%
“DPR RI akan terus mengawal dan Perhubungan Ignasius Jonan, selain untuk dua kapal pengamat peram-
mengawasi kinerja pemerintah dan ikut pertemuan ICAO, di hari itu pula buan, dua kapal lagi selesai Juni 2017
serta memberikan saran dan arahan diadakan pameran Transportation mendatang,” kata Hendri dengan me-
sebagai mitra kerja Kemenhub, dalam Ministerial Meeting of Developing nam bahkan bahwa adanya aktivitas
rangka konsistensi untuk menjaga safety Countries yang di adakan di Hotel pembuatan kapal ini Batam kembali
dan security di bidang perhubungan Kartika Plaza Bali. menggeliat.
udara ,darat,dan laut,” tegas Fary. Namun ia tak memungkiri peme-
Tinjau Pembuatan sanan pembuatan kapal tahun ini masih
Kapal Navigasi di Kepri kurang dibandingkan tahun sebelum
Komisi V DPR RI dipimpin H.A Bakri industri galangan kapal terpuruk. Dua
(F-PAN) didampingi 10 Anggota Dewan tahun lalu PT. Citra Shipyard mampu
kunjungi Galangan Kapal PT. Citra mempekerjakan 8.000 karyawan,
Shipyard dan PT. Palindo Marine di namun saat ini hanya tersisa 1.000
Seilekop, Kecamatan Sagulung, Ba- orang karena sepinya order.
tam, Kepri melihat pembuatan ka- Ia berharap, proyek kapal milik
pal Kenavigasian yang dipesan oleh pemerintah dibuat di galangan ka-
Direktorat Perhubungan Laut, Ke- pal di Batam, mengingat SDM dan
menterian Perhubungan, belum lama ini. infrastruktur di sini cukup memadai.
Dari penjelasan Manajemen PT. Citra “Pemesanan kapal masih ada, tapi tidak
Shipyard diketahui bahwa pengerjaan begitu ramai. Harusnya pemerintah
kapal berjalan sesuai dengan rencana memesan pembuatan kapal di Batam,
kontrak kerja/target dan diharapkan agar industri galangan kapal di sini
tetap berjalan dengan baik dan
selesai tepat waktu. “Perusahaan perlu
foto : azka/iw dana semaksimal mungkin. Kami akan bergairah.” ujarnya.
Sementara itu Anggota Fraksi Par tai
meyakinkan pemerintah terkait hal ini,
dan tentunya kita berharap kebutuhan
Gerindra. Novita Wijayanti menjelaskan,
Fary Djemi Francis itu bisa dipenuhi,“ ungkap politisi PAN Indonesia secara nasional membutuhkan
dapil Jambi ini. 125 kapal niaga dan akan bisa tercapai 5
“Ada dua hal penting yang Manager Operasional PT. Citra tahun mendatang. “Kita sebagai anggota
menjadi fokus Komisi V DPR RI untuk Shipyard, Hendri Osvarizal mengatakan, Dewan tentu men dukung program
meningkatkan kualitas penerbangan perusahaannya mengerjakan 4 (empat) transportasi laut itu bisa tercapai secara
nasional, yakni peningkatan kategori unit kapal milik Direktorat Perhubungan maksimal dari segala aspek. Namun
penerbangan yang setaraf dengan Laut. Keempat kapal kenavigasian itu yang sudah dianggarkan hendaknya bisa
penerbangan internasional serta adalah 2 (dua) unit kapal pengamat terserap meski ada kendala,” imbuhnya.
mendorong pemerintah untuk tegas perambuan dengan ukuran 32 meter Yang menarik, lanjut Novita, kapal
menerapkan regulasi penerbangan,” dengan kecepatan 20 knot. Kapal ini yang dipesan tidak hanya untuk
tambahnya. menghabiskan anggaran Rp 68 miliar Indonesia saja, ternyata juga mem-
Komisi V pun, ungkap Fary, akan dan direncanakan selesai pada 17 produksi untuk Malaysia. “Ini suatu
terus memberikan dukungan agar Agustus mendatang. yang membanggakan apalagi kalau
Kementerian Perhubungan tegas Dua kapal lainnya yakni kapal kelas karyawannya semua tenaga kerjanya (odjie, azka, eka)
untuk memberikan sanksi-sanksi yang 1 ukuran 60 meter dengan kecepatan dari Indonesia, sebab akan mengurangi
berkaitan dengan safety dan security 15 knot menghabiskan anggaran Rp pengangguran,” tuturnya. n

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 57