Page 59 - MAJALAH 138

Balikpapan, PT Badak LNG, PT Pupuk CSR sukarela. alam berdampak kepada kehidupan
Kaltim, dan PT Indominco Mandiri, di Politisi asal dapil Sulawesi komunitas setempat. Namun,
Guest House Provinsi Kaltim. Selatan itu berharap, UU TJSP ini sambungnya, hendaknya perusahaan
Untuk itu, tambah politisi asal dapil menjadi momentum dalam rangka yang tidak bergerak di bidang sumber
Jawa Barat itu, diperlukan koordinasi mengentaskan kemiskinan yang daya alam turut juga melaksanakan
yang sinergis antara pemerintah, berbasis daerah dan keadilan, juga program TJSP/CSR sebagaimana
Pemda, perusahaan, dan masyarakat. memperbaiki hubungan pusat dan mestinya.
Dalam hal ini, sambungnya, pemerintah daerah yang sekarang masih dirasakan Menurut Hermansyah, yang
dan pemda dapat berperan sebagai diha rapkan perusahaan dalam me-
regulator dan pengawas yang nyelenggarakan TJSP adalah hubungan
mampu mengkoordinasikan dan harmonis dan mutualisme antara
mensinergikan penyelenggaraan perusahaan dengan masyarakat sekitar
tanggung jawab sosial yang dilakukan operasional dan pemda. Terwujudnya
oleh perusahaan agar bermanfaat bagi CSR yang selama ini kemandirian dan peningkatan per-
masyarakat secara optimal dan dapat ekonomian serta kesejahteraan
memberikan kontribusi terhadap dilakukan oleh perusahaan, masyarakat sekitar operasional
pembangunan nasional. yang nantinya akan diatur perusahaan.
Hal senada diungkapkan Ketua dalam UU TJSP, diharapkan
Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher yang Tak Bebani Perusahaan
turut dalam kunjungan ke Kaltim. dapat meningkatkan taraf Ledia Hanifa Amaliah berharap,
Politisi F-PAN itu mengatakan, hidup masyarakat sekitar RUU TJSP/CSR yang sedang dibahas
pengaturan TJSP/CSR dalam sebuah perusahaan. Pasalnya, Komisi VIII, dalam implementasinya
undang-undang mengatur secara tidak membebani sejumlah perusahaan
umum atau secara keseluruhan, banyak perusahaan yang memiliki kewajiban untuk
sehingga tidak berlaku parsial. Oleh dan industri di wilayah menjalankan program CSR.
sebab itu, tambahnya, Komisi VIII DPR Indonesia, namun “Aturan CSR ini diupayakan
RI memerlukan masukan-masukan tidak menyulitkan atau membebani
dari daerah-daerah, perusahaan- masyarakat disekitarnya operasional dan kinerja keuangan
perusahaan dan masyarakat terkait terlihat miskin. perusahaan yang memiliki kewajiban
dengan RUU TJSP/CSR. CSR,” kata Ledia, saat pertemuan
Ditambahkannya, kepastian hukum dengan Wakil Gubernur Sumsel Ishak
ini sangat diperlukan, karena jika tidak Anggota Komisi VIII DPR RI, Mekki, serta perwakilan PT. Indofood,
diatur dikhawatirkan akan terjadi Rahayu Saraswari PT. Mayora, PT. Semen Baturaja, PT.
ketidakadilan antara daerah dalam Pupuk Sriwijaya, dan PT. Bukit Asam.
penerapannya. Ia memberi contoh, ada belum adil. Anggota Komisi VIII DPR RI
perusahaan besar di daerah tertentu Dalam kesempatan yang sama, Anda menilai, besaran kewajiban
tidak memberikan dana CSR, ada Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, anggaran CSR belum seragam
perusahaan tertentu di daerah lain Josep, berharap RUU TJSP nantinya angka persentasenya bagi semua
meski perusahaannya belum besar tapi dapat berkontribusi terhadap perusahaan. Kelak bila sudah ada
memberikan dana CSR. pembangunan, dan khususnya payung hukumnya, dana CSR wajib
“Jadi intinya, bagaimana manfaat kesejahteraan masyarakat Kaltim. disisihkan minimal 5 persen dari laba.
sosial dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, perusahaan itu jangan Selama ini, tambah politisi
Oleh karena itu, undang-undang itu hanya mengeruk, mengeksploitasi F-Gerindra itu, sejumlah perusahaan
harus memberikan jalan keluar bagi dan mendapatkan hasilnya saja tetapi mengeluarkan anggaran CSR mulai 1
perusahaan-perusahaan sekaligus tidak berkontribusi yang cukup. sampai 4 persen dari laba yang sudah
pemerintah mencari solusi terbaik “Selama ini belum ada peraturan diraih. Menurut Anda, penduduk miskin
dengan empat pendekatan yaitu politik, yang jelas, termasuk Perda yang telah yang tinggal di sekitar perusahaan
ekonomi, lingkungan, dan sosial,” harap diberlakukan di Kaltim,” tambahnya. cukup banyak, sehingga membutuhkan
politisi asal dapil Banten itu. Sementara itu, perwakilan dari pemberdayaan dari anggaran CSR,
Sementara itu, Anggota Komisi PT Badak LNG Bontang, Hermansyah apalagi alokasi anggaran pemerintah
VIII DPR RI (F-PDI Perjuangan) Samsu mengatakan, perlu adanya aturan dari APBN sangat terbatas.
Niang menegaskan, TJSP/CSR ini mengenai kriteria dan skala “Dalam aturan baru nanti harus
bersifat wajib hukumnya. Pasalnya, perusahaan, terutama perusahaan ada besaran minimal CSR dan ada
selama ini terkadang perusahaan- yang bergerak di bidang sumber daya sanksi bagi perusahaan yang tidak
perusahaan masih menganggap TJSP/ alam, karena eksplorasi sumber daya menjalankan program CSR. Dengan

PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016 l 59