Page 56 - MAJALAH 138

KUNKER
KUNKER

komisi V tinjau standar

keselamatan dan keamanan

transportasi darat, laut dan udara

etua Tim Kunjungan Kerja
Spesifik Komisi V DPR RI, Yudi
Widiana Adia menegaskan
Kbahwa standar keamanan
dan keselamatan yang diterapkan
dalam proses produksi perakitan Bus
Rapid Transit (BRT) mengacu pada
UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Hal tersebut
terungkap saat meninjau sistem standar
keamanan dan keselamatan dalam
proses perakitan BRT di PT Laksana
Karoseri, Ungaran, Semarang Jawa
Tengah, baru-baru ini.
“Setiap kendaraan bermotor
dalam hal ini Bus Rapid Transit harus foto : naefurodji/iw
memenuhi persyaratan teknis dan
laik jalan karena ini menyangkut
standar keselamatan dan Keamanan, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI melihat proses perakitan BRT di Ungaran, Jateng
kenyamanan, keterjang kauan,
kesetaraan dan keteraturan sesuai UU Sementara itu, Wakil Ketua Karoseri Piala Mas 50 bus.
No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Komisi V DPR RI Michael Wattimena Sementara itu, terkait biaya
dan Angkutan Jalan,” terang Yudi. mengapresiasi proses perakitan BRT, pengiriman bus yang tidak masuk
Setelah meninjau langsung proses terlihat kualitas pekerjaan karoseri dalam perjanjian kontrak dengan
perakitan BRT dari penyiapan rangka PT. Laksana sangat mumpuni dan perusahaan karoseri, Michael berjanji
hingga finishing bagian interior bus, memenuhi standar keselamatan dan akan membahasnya dalam rapat dengan
politisi Partai Keadilan Sejahtera ini keamanan, proses pengerjaannya Kemenhub.
mengapresiasi sistem kerja, standar juga sesuai dengan spesifikasi yang “Soal tanggung jawab biaya
keamanan dan keselamatan yang dikehendaki. pengiriman bus (delivery) yang saat ini
diterapkan di PT. Laksana Karoseri. Politisi Demokrat ini menjelaskan masih ditanggung oleh pihak penerima,
“Dari proses perakitan yang kita lihat bahwa 1.000 unit Bus Besar BRT pesanan dalam hal ini Pemda, Pemkot, Pemkab
langsung tadi serta daya dukung sarana Kemenhub TA 2015 sudah selesai dibuat atau instansi masing-masing, tentu
dan prasarana pabrik saya lihat sudah dan disebar di 33 provinsi seluruh akan membebani apalagi jika jaraknya
baik.,” imbuh Yudi. Indonesia. BRT menjadi bagian dari jauh sehingga butuh biaya tinggi,”
Namun demikian, Pimpinan Komisi program pengadaan 3.000 unit bus ungkap Michael.
V DPR RI ini mengkritisi rencana pada tahun 2015-2019 oleh Kemenhub Politisi Dapil Papua Barat ini berharap
penempatan 1000 Bus Rapid Transit yang berasal dari dana APBN hasil nantinya biaya pengiriman bus ini bisa
di 8 kawasan perkotaan di Indonesia dari pengalihan subsidi bahan bakar dijadikan satu paket dengan proyek
ini, karena mayoritas bus sebanyak minyak (BBM) yang digunakan untuk perakitannya sehingga ditanggung
300 unit diperuntukkan wilayah pembangunan infrastruktur, salah oleh APBN namun hal ter sebut perlu
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, satunya adalah infrastruktur transportasi. dibicarakan dengan pihak Kemenhub
Tangerang, Bekasi). Dari 1.000 bus yang dipesan terkait ketersediaan anggaran.
“Jakarta dan sekitarnya ini sudah Kemenhub untuk tahun 2015, proses Sementara pada APBN TA 2016 ini
dikenal sangat macet, kalau ditambah produksinya dilaksanakan oleh Direktorat Bina Sistem Transportasi
BRT sebanyak itu apa tidak menambah 7 perusahaan karoseri, antara lain Perkotaan Ditjen Perhubungan
kemacetan. Saya kira perlu ditinjau Karoseri Laksana 350 bus, Karoseri Darat Kemenhub rencananya akan
ulang terkait penyebaran (pembagian) Rahayu Sentosa 200 bus, Karoseri mengalokasikan anggaran untuk
BRT ini agar daerah-daerah yang Tentrem 150 bus, Karoseri New Armada pengadaan 183 unit bus besar BRT dan
lebih membutuhkan itu diutamakan,” 100 bus, Karoseri Trisakti 100 bus, 630 unit bus sedang BRT dengan total
saran Yudi. Karoseri Restu Ibu Pusaka 50 bus, dan anggaran mencapai 697 miliar.

56 l PARLEMENTARIA l EDISI 138 TH. XLVI - 2016