Page 9 - MAJALAH 163

AMA
LAPORAN UT AMA
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT

Semangat tersebut kita terus
tanamkan kepada segenap
komponen bangsa, terutama
generasi milenial, melalui
“pelbagai bentuk media sebagai
upaya mengisi dan mewujudkan cita-
cita kemerdekaan secara utuh, sesuai
amanah konstitusi. Dengan demikian,
DPR RI selalu tampil di depan dalam
membendung arus politik-ideologi
apa pun yang bisa merongrong dan
mengancam nilai-nilai kebangsaan
dan keutuhan bangsa yang kita cintai
ini,” kata Ketua DPR RI dalam Pidato
Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI
Tahun Sidang 2017-2018 pada Rapat
Paripurna perayaan Hari Ulang Tahun FOTO : JAKA/IW
(HUT) ke-73 DPR RI, di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, akhir Agustus lalu. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berpidato dalam acara AIPA ke-39 di Singapura
Bamsoet, sapaan akrab Ketua
DPR RI mengatakan, di usia ke-73
ini, DPR RI harus lebih produktif dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk
dalam memperjuangkan aspirasi mendapat persetujuan bersama.
dan kepentingan rakyat. Untuk “Dalam pembahasan RUU kerap
melaksanakan amanah rakyat di terjadi perbedaan pendapat yang
bidang legislasi, selama Tahun Sidang mendasar, antara fraksi-fraksi DPR
2017-2018, DPR RI telah berhasil Anggaran dengan Pemerintah, bahkan antar
menyelesaikan 17 tujuh belas undang- wakil pemerintah yang mendapat
undang (UU). Sehingga semua UU swasembada pangan, mandat Presiden untuk membahas
yang disetujui selama Periode 2014- reforma agraria, dan RUU bersama dengan DPR RI.
2019 sebanyak 62 UU. Harus diakui, Meskipun pengambilan keputusan
kinerja di bidang legislasi belum sesuai sertifikat gratis untuk dengan suara terbanyak merupakan
dengan harapan masyarakat. Untuk itu, rakyat terus ditambah keniscayaan dalam demokrasi,
Pimpinan tidak henti-hentinya mengajak namun hal itu menjadi pilihan akhir,
semua fraksi, komisi, badan dan seluruh dan ditingkatkan karena kita lebih mengedepankan
anggota DPR RI untuk bekerja keras semangat musyawarah mufakat.
menuntaskan rancangan undang- Dengan menempuh jalan ini proses
yang ditempuh lebih panjang dalam
penyelesaian RUU. Tetapi itu semua
DPR Garda Terdepan Undang-undang. Kita juga bertekad diharapkan lebih tepat sasaran dan
untuk kebaikan bersama sehingga
untuk segera menyelesaikan
implementatif,” papar Bamsoet.
pembahasan RUU KUHP, sebagai
Selama Tahun Sidang 2017-2018,
hadiah terbesar DPR RI periode ini untuk
bangsa dan negara,” harap politisi Partai melalui komisi-komisi dan Badan
Jaga Indonesia undang yang sudah disepakati dalam kinerja fungsi legislasi tidak hanya diukur fungsi anggaran dengan baik dan
Anggaran, DPR RI telah menjalankan
Golkar itu.
Meskipun demikian, jelas Bamsoet,
efektif. Sesuai dengan siklus anggaran,
Prolegnas.
Tahun Anggaran 2018 dan RUU
“Pimpinan DPR RI bersama pimpinan dari jumlah UU yang dihasilkan. Fungsi pembahasan RUU tentang APBN
legislasi merupakan suatu rangkaian
Fraksi-fraksi terus berikhtiar untuk proses yang panjang, mulai dari tentang Pertanggungjawaban atas
mencari jalan terhadap pembahasan penyusunan rancangan undang-undang Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
RUU yang macet dan berlarut-larut, (RUU), pembahasan RUU bersama 2017 telah diselesaikan oleh DPR RI.
ada yang dua tahun, satu tahun dan dengan Presiden atau Pemerintah, DPR RI dan pemerintah juga telah
berkali-kali masa sidang. Alhamdulillah, hingga pengambilan keputusan menetapkan asumsi dasar ekonomi
hasilnya cukup menggembirakan. Pada dalam Rapat Paripurna DPR RI guna makro sebagai dasar penyusunan
masa sidang yang lalu, kita berhasil mendapatkan persetujuan bersama RAPBN Tahun Anggaran 2019 dengan
menetapkan RUU Pemberantasan antara DPR RI dan Presiden. Kinerja memperhatikan perkembangan global
Tindak Pidana Terorisme, yang sudah legislasi DPR RI tidak berdiri sendiri, maupun domestik, agar penyusunan
dibahas selama 2 tahun, menjadi karena sesuai konstitusi, setiap RUU RAPBN Tahun 2019 lebih realistis dan

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 9