Page 12 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

FADLI ZON
Wakil Ketua DPR RI

arlementaria pun
menemui Wakil Ketua Bidang Polkam
DPR RI Fadli Zon
pertengahan Agustus
P lalu. Sebagai koordinator
bidang Polkam (Korpolkam), Alami Kemajuan
ia mengatakan yang paling
fenomenal adalah ketika DPR
RI merampungkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) tentang
Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Ranah politik dan keamanan (Polkam) yang menjadi
Pemberantasan Tindak Pidana domain Komisi I, II, dan III DPR RI mengalami banyak
Terorisme atau dikenal dengan kemajuan berarti, terutama dari sisi legislasi. Tak
nama UU Antiterorisme. ketinggalan diplomasi parlemen juga membawa
Namun, tentu masih ada
PR beberapa RUU yang belum kemajuan signifikan. Ini capaian yang membanggakan
selesai, seperti UU Penyiaran dalam ulang tahun ke-73 DPR RI. Publik harus tahu atas
di Komisi I DPR RI dan RUU capaian DPR RI ini.
Pertanahan di Komisi II DPR RI.
Sementara di Komisi III DPR RI
sendiri ada RUU fenomenal yang terlambat atau berlarut-larut tak Palestina, dan banyak lagi lainnya.
segera dirampungkan pada akhir kunjung disahkan. “Kita berharap ke Termasuk yang terakhir kita baru
tahun ini, yaitu RUU Kitab Undang- depan di tahun politik ini, fungsi DPR saja mengundang parlemen dari
Undang Hukum Pidana (RKUHP). RI tetap berjalan terutama untuk negara-negara Pasifik. Ada 16 negara
Bila ini sudah disahkan DPR legislasi, pengawasan, dan budgeting. yang hadir ke Indonesia. Saya kira
RI, bisa menjadi catatan sejarah Sementara soal diplomasi parlemen, itu terobosan yang belum pernah
monumental bagi DPR RI periode kita terus memperjuangkan dan dilakukan oleh DPR RI sebelumnya,
2014-2019 terutama bagi para membela kepentingan masyarakat sepanjang 73 tahun terakhir,” tandas
wakil rakyat yang duduk di Indonesia,” imbuh Fadli. Fadli. MH,EPS/SF
Komisi III DPR RI. Itu adalah Politisi Partai Gerindra itu
capaian legislasi. Belum lagi menjelaskan, cukup banyak kerja
capaian pengawasan yang sangat sama parlemen yang dilakukan
banyak untuk dicatat, termasuk DPR RI termasuk melakukan
penagwasan di bidang politik luar pengawasannya, seperti pada krisis
negeri. kemanusiaan Rohingya. Banyak
“Saya kira pada sisi Korpolkam, gagasan DPR RI di forum-forum
kita melihat sejumlah agenda yang internasional disambut baik dan
ada di Korpolkam yaitu Komisi menjadi poin sebuah resolusi
I, II, III ada beberapa kemajuan bersama. Sebut saja pertemuan Inter-
dalam pembahasan undang- Parliamentary Union (IPU), Indonesia
undang maupun penetapan Pacific Parliamentary Partnership
undang-undang. Tetapi di sisi (IPPP), dan parlemen negara-negara
lain, kita juga punya beberapa Islam (PUIC).
undang-undang yang masih “Untuk melihat permasalahan
pending. Perlu pendalaman Rohingya, saya datang
serius untuk merampungkannya, langsung ke Rohingya
seperti pertanahan di Komisi II camp. Kemudian
dan penyiaran di Komisi I,” ungkap ikut pula memberi
Fadli. dukungan untuk
Bila ada keterlambatan
pengesahan RUU, tidak melulu
datang dari DPR RI. Menurut
Fadli, eksekutif juga punya andil
menghambat pembahasan
sebuah RUU, sehingga kerap

12 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018