Page 17 - MAJALAH 163

LAPORAN UT
LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT AMA
AMA

BADAN LEGISLASI (BALEG) DPR RI

Baleg Ungkap Hambatan

Proses Legislasi

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas Sementara itu, Wakil Ketua Baleg
menjelaskan proses legislasi yang terjadi di DPR RI. DPR RI Arif Wibowo menegaskan
Supratman memaparkan Pasal 5 Undang-Undang Dasar bahwa penyusunan UU tidak
boleh merugikan rakyat. UU harus
Negara Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan memberikan penguatan dan
membentuk undang-undang ada pada DPR RI, tapi perlindungan terhadap hak rakyat. UU
pembahasannya harus bersama pemerintah. juga adalah kedaulatan negara dan
bangsa. “Dalam merancang undang-
undang harus memiliki esensi dalam

pasal 5 Undang-Undang Dasar
menyatakan bahwa kewenangan
membantuk undang-undang itu,
dulu, kan, di tangan Presiden. Kalau DPR
“Setelah reformasi di tangan RI yang
DPR RI, tetapi pembahasannya harus
bersama-sama dengan pemerintah. mengusulkan,
Kalau dalam pembahasan pemerintah itu artinya
tidak hadir, enggak jadi undang-
undang,” papar Supratman saat ditemui Daftar
Parlementaria, pertengahan Agustus Inventarisasi
lalu.
Menurut ketentuan UU bahwa Masalahnya
setelah DPR RI mengirim surat tentang (DIM)
Rancangan Undang-Undang (RUU)
kepada Presiden, maka dalam waktu 60 harus dari
hari Presiden wajib mengeluarkan Surat pemerintah
Presiden dalam bentuk penugasan
kepada menteri, siapa yang ditugaskan
dalam membentuk undang-undangnya FOTO : AZKA/IW
berikut daftar inventaris masalah RUU
tersebut. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas
“Kalau DPR RI yang mengusulkan, itu
artinya Daftar Inventarisasi Masalahnya
(DIM) harus dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengeluarkan DIM. bingkai Negara Kesatuan Republik
pemerintah yang mengusulkan sebuah Apa yang mau kita bahas di DPR RI, Indonesia dan memperhatikan tentang
RUU, inisitif pemerintah, maka DIM- ini supaya publik tahu, teman-teman national interest,” kata Arif.
nya harus dari DPR RI. Pasti jadi lebih tahu bahwa masalah itu bukan di sini,” Sebaliknya, kata politisi PDI
banyak, karena ada 10 Fraksi di DPR RI,” ungkap Supratman. Perjuangan itu, bila ada ada RUU
jelas politisi Partai Gerindra itu. Kedua, RUU tentang yang merugikan rakyat atau di luar
Ia pun mencontohkan, saat ini Pertembakauan, sama nasibnya seperti kepentingan nasional harus disingkirkan
ada dua RUU yang masih terhambat, RUU ASN. “Karena sudah 60 hari dan tidak perlu diundangkan. UU
yakni RUU Aparatur Sipil Negara terpenuhi, dikeluarkan surat Presiden yang dibahas DPR RI harus sesuai
(ASN) dan RUU Pertembakauan. yang menugaskan kepada menteri dengan kebutuhan hukum masyarakat,
Surat Presiden sudah keluar, tapi DIM terkait untuk membahas bersama selain juga harus selaras dengan
tidak ada. Tentang RUU ASN, DPR dengan parlemen. Tetapi DIM-nya rencana program pembangunan
RI telah berjuang kepada seluruh tidak ada. Kalau DIM-nya tidak ada dan jangka menengah dan rencana kerja
tenaga honorer di Indonesia supaya pemerintah tidak hadir, ya mau bikin pemerintah yang menjadi prioritas 2018
bisa terangkat menjadi PNS. “Tapi apa,” keluh Supratman lagi. ini. ANN/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 17