Page 20 - MAJALAH 163
P. 20

LAPORAN UTAMA





                                                 KOMISI IV DPR RI


                               Kesejahteraan Petani


                       dan Pelayan Jadi Perhatian




                 Stabilitas harga komoditas pangan hingga kesejahteraan petani dan nelayan terus
                menjadi konsentrasi Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, pangan, maritim
               dan kehutanan dalam menjalankan kinerjanya.  Salah satunya, Komisi IV DPR RI terus
                berupaya untuk semakin menunjukan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan
                      kewajibannya dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa periode jabatan.



                                                  Dibidang legislasi, jelas politisi
                                               Partai Gerindra itu, saat ini Komisi IV
                                               DPR RI sedang membahas beberapa
                                               Rancangan Undang-Undang,            Overfishing ini harus
                                               diantaranya adalah Rancangan Undang-  dibenahi untuk menuju
                                               Undang (RUU) Sistem Budidaya
                                               Pertanian Berkelanjutan dan RUU      Indonesia sebagai
                                               Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.  poros maritim dunia
                                                  “Semangat mengganti undang-
                                             FOTO : JAKA/IW  pengaturan yang lebih komprehensif,
                                               undang bukan sekedar perbaikan dan
                                               mengingat ada banyak undang-undang
              Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo  terkait pertanian,” ungkapnya seraya   2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang
                                               mejelaskan masih ada yang krusial,   Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
                                               yakni terkait  aturan mengenai larangan   Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 7 Bab
                 su yang sempat ramai belakangan   penelantaran lahan pertanian oleh   IV Perencanaan, belum sepenuhnya
                 ini adalah impor beras hingga 2 juta   petani atau pelaku usaha.  dibuat.
                 ton yang menyebabkan harga beras   Sementara pembahasan mengenai   “Jadi, Indonesia perlu melakukan
                 nasional menurun. Komisi IV DPR RI   RUU tentang Karantina Hewan, Ikan   harmonisasi atau penyesuaian regulasi
             Iyang pro ke rakyat, terus melakukan   dan Tumbuhan, Komisi IV DPR RI dan   Undang-Undang Perikanan yang
              upaya-upaya agar insiden tersebut   pemerintah sepakat membentuk sebuah   membuka access right bagi pihak
              tidak merugikan petani dan masyarakat.   badan karantina, yang secara detail akan   asing menjadi close accses bagi pihak
              Pemanggilan menteri terkait hingga   diatur dalam peraturan pemerintah.   asing agar sejalan dan sinkron dengan
              kunjungan guna menyerap aspirasi terus   Rencananya, badan karantina ini akan   perarturan lainnya,” pungkas politisi PAN
              dilakukan Komisi IV DPR RI.      berada langsung di bawah Presiden.  itu.   RNM/SF
                 Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo   Di bidang kelautan, Wakil Ketua
              mengatakan, untuk ketahanan pangan,   Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi
              pihaknya masih terus berupaya berjuang   terus berupaya menghentikan
              meningkatkan kesejahteraan petani dan   overfishing atau penangkapan ikan
              beberapa ekspor komoditas. Kebijakan   berlebihan. “Overfishing ini harus
              impor beras diharapkan tidak terulang   dibenahi untuk menuju Indonesia
              kembali untuk menjaga produksi dan   sebagai poros maritim dunia. Selama ini
              harga beras nasional.            terjadi overfishing di beberapa perairan
                 “Sektor pertanian dibangun tetapi   Indonesia, diantaranya Laut Utara Jawa,
              kita membiarkan impor sebebas-   Selat Malaka dan Selat Sulawesi),”
              bebasnya. Baik itu di pertanian dan   jelasnya.
              kelautan, impor tidak perlu lagi    Selain itu, perlu adanya komitmen
              direkomendasikan menteri teknis.   dan dukungan aplikasi regulasi                                FOTO : JAKA/IW
              Impor bisa dilakukan siapa saja yang   pemerintah daerah (Pemda), dalam
              membutuhkan impor,” tegasnya kepada   menerapkan Undang-Undang yang
              Parlementaria, baru-baru ini.    ada, diantaranya UU Nomor 27 Tahun   Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi

              20  PARLEMENTARIA  163 XLVIII 2018
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25