Page 23 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

KOMISI VII DPR RI

Maksimalkan Capaian Kinerja

Sesuai Tugas dan Fungsi Dewan

Komisi VII DPR RI akan terus berupaya memaksimalkan capaian kinerja sesuai dengan
tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat disisa masa jabatan yang ada. Pengesahan
Paris Agreement to the United Nations Frame Works on Climate Change atau Persetujuan
Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim menjadi Undang-
Undang merupakan salah satu capaian positif atas kinerja yang telah dilakukan oleh
Komisi VII DPR RI dalam bidang legislasi.

etua Komisi VII DPR RI Gus akibat kebocoran pipa
Irawan Pasaribu kepada milik PT Pertamina
Parlementaria pertengahan (Persero), baik korban
Agustus lalu mengatakan yang meninggal dunia dan
Kbahwa Persetujuan Paris korban yang kehilangan
merupakan persetujuan internasional mata pencaharian dapat
tentang perubahan iklim yang bertujuan dioptimalkan.
menekan laju naiknya suhu bumi Aktivitas penambangan
sebesar dua derajat celcius. emas skala kecil (PESK)
“Pengesahan tersebut didasari pada yang ilegal dan berdampak
kondisi Indonesia yang merupakan terhadap lingkungan
negara kepulauan yang sangat rentan hidup di sekitarnya juga
terhadap seluruh dampak perubahan tak lepas dari pengawasan
iklim. Untuk itu Komisi VII DPR RI setuju Panja Minerba Komisi VII.
untuk mengesahkan perjanjian itu “Kami ingin agar pelaku
menjadi Undang-undang,” ujar Gus usaha pertambangan
Irawan. maupun masyarakat dapat FOTO : JAKA/IW
Di sisi lain, adanya musibah menyadari bahaya dari
tumpahan minyak PT Pertamina penggunaan merkuri, dan
(Persero) dan kebakaran yang terjadi kita juga ingin mendorong
di Teluk Balikpapan beberapa waktu, pelaksanaan good mining practice,”
Komisi VII DPR RI bergerak cepat imbuh politisi Partai Gerindra itu. Untuk itu Komisi
melakukan tinjauan langsung ke lokasi Terkait pelaksanaan fungsi VII DPR RI setuju
kejadian guna mendapatkan informasi anggaran, Komisi VII DPR RI sudah
yang akurat dilapangan, sebagai bentuk menyetujui asumsi makro sektor untuk mengesahkan
pelaksanaan fungsi pengawasan. energi dalam Anggaran Pendapatan perjanjian itu menjadi
Usai meninjau lokasi dan menggali dan Belanja Negara (APBN) 2018
informasi di lokasi kejadian, Komisi setelah menggelar rapat kerja Undang-undang
VII DPR RI juga mengadakan rapat dengan pemerintah. “Komisi VII DPR
kerja dengan Kementerian Energi dan RI menyetujui usulan Kementerian dan fokus perhatian kepada energi
Sumber Daya Mineral (ESDM) dan ESDM mengenai besaran harga minyak baru terbarukan, saya pesimis hal itu
Kementerian Lingkungan Hidup dan mentah Indonesia (Indonesian Crude akan dapat tercapai. Pemakaian batu
Kehutanan (KLHK). Price/ICP),” ungkap politisi dapil Sumut bara yang dilakukan saat ini memang
Ada beberapa tuntutan yang itu. cenderung lebih murah, namun dapat
menjadi kesimpulan dalam rapat itu, Dikatakannya, Komisi VII DPR berdampak pada kerusakan lingkungan.
diantaranya adalah mendesak langkah RI akan terus mengawal kebijakan Kalau lingkungan sudah rusak, maka
konkret PT Penamina (Persero) dalam pemerintah agar tetap konsisten ada opportunity cost yang juga harus
memberikan ganti rugi berupa santunan dengan pengembangan energi baru ditanggung negara,” pungkasnya.
kepada masyarakat yang terdampak terbarukan. “Kalau tidak ada percepatan DEP/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 23