Page 27 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

KOMISI IX DPR RI penindakan. Selain itu, Komisi IX DPR

RI mengharapkan tidak ada kesalahan
Pengiriman TKI persepsi di tengah masyarakat
mengenai RUU POM.
Ia menilai ada anggapan yang
Harus Terdata kurang tepat mengenai RUU ini.
Menurutnya RUU ini tidak bertujuan
untuk mematikan industri kecil seperti
jamu dan herbal. Anggapan tersebut
lahir karena adanya mispersepsi
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia antara obat dengan jamu yang sering
(UU PPMI) yang sudah disahkan diharapkan dapat disalahartikan oleh masyarakat.
diimplementasikan dengan baik dalam pendataan Menurut Dede, belakangan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena saat ini masih ini banyak ditemukan jamu yang
banyak TKI yang tidak terdata dan bekerja tidak sesuai mengandung bahan kimia. Hal ini
membuat jamu jadi sulit dibedakan
prosedur. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan dengan obat. Rancangan Undang-
Effendi menegaskan lewat UU PPMI, pengiriman TKI Undang Pengawasan Obat dan
harus terdata di setiap pemerintah daerah asalnya. Makanan ini diharapkan bisa melindungi
masyarakat dari penipuan produsen
jamu ilegal.
Oleh karena itu, di undang- Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Roadmap Tenaga Kerja
undang yang baru, semua Namun, penguatan BPOM tidak Dalam 50 Tahun Kedepan
pengiriman itu harus terdata bertujuan untuk mematikan industri Menghadapi tantangan tenaga
melalui pemerintah daerah, lokal seperti jamu, baginya jamu adalah kerja dalam 50 tahun ke depan
“asal dari TKI itu,” ungkap Dede, warisan kebudayaan nusantara. yang akan memasuki era digitalisasi,
akhri Maret 2018. Politisi Fraksi Partai “Jamu itu adalah makanan atau menyebabkan hilang dan munculnya
Demokrat ini berharap, UU yang baru ini minuman sehat yang tidak melalui uji sejumlah peluang pekerjaan baru.
bisa segera dibuat peraturan-peraturan klinis. Sedangkan obat harus melewati Guna mempersiapkan konsekuensi
turunannya, sehingga dapat disesuaikan. uji klinis. Komisi IX DPR RI menjamin tersebut, Dede meminta penjelasan
Selain itu, di dalam UU PPMI nantinya, bahwa RUU ini tidak akan mematikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif
TKI akan dilindungi oleh asuransi BPJS industri lokal, termasuk jamu sebagai Dhakiri mengenai roadmap TKI dan
dan Dinas Ketenagakerjaan. kekuatan budaya tanaman lokal,” usaha Kemenaker dalam kurun 50
“BPJS bekerja dengan tenaga ungkapnya, awal April 2018. tahun, karena akan ada 50 juta pekerja
asuransi yang ada di luar, sehingga Dede menjelaskan, RUU kovensional yang tergerus dengan dunia
jika ada yang tidak terbayarkan bisa Pengawasan Obat dan Makanan ini digital.
mengklaim jaminannya,” ujar Dede. sebagai jawaban atas tuntutan BPOM “Walaupun ada transformasi 40 juta
Dia menambahkan, saat ini masih terhadap produsen nakal yang sering tenaga kerja ke digital, artinya masih
banyak TKI yang berangkat tidak sesuai kali kalah di tingkat pengadilan karena ada 10 juta tenaga kerja yang diprediksi
prosedur, sehingga mengakibatkan tidak ada penyidikan yang menyeluruh. tidak bekerja. Kita minta penjelasannya,”
kesimpangsiuran data dan informasi. Oleh karena itu, kewenangan BPOM paparnya saat rapat kerja dengan
Selain itu, Kementerian Luar Negeri ditambah dengan unsur pembinaan dan Menaker, pertengahan Maret 2018.
tidak mempunyai database TKI yang Pembahasan tentang roadmap
berangkat tidak sesuai prosedur. tenaga kerja dalam kurun 50 tahun
“Sehingga, TKI manapun dan bekerja sebagai upaya untuk mengantisipasi
dengan siapapun banyak yang tidak “terbunuhnya” sejumlah pekerjaan akibat
ketahuan. Dan jika ada perusahaan perkembangan teknologi informasi.
yang ketahuan mengirim pekerja tanpa Kemenaker pun telah menyiapkan
prosedur maka perusahaan tersebut pemetaan menyangkut sektor pekerjaan
akan mendapat teguran,” jelas Dede. yang bakal tumbuh dan menyusut
sampai 15 tahun kedepan.
RUU Pengawasan Obat dan “Intinya perubahan industri sebagai
Makanan akibat revolusi teknologi informasi
Terkait dengan RUU Pengawasan harus diantisipasi secara cepat karena
Obat dan Makanan, Dede menjelaskan FOTO : AZKA/IW di satu sisi menciptakan peluang kerja
RUU tersebut masih dalam baru. Tapi di sisi lain juga membunuh
pembahasan. Menurutnya RUU ini Wakil Ketua Komisi IX DPR RI pekerjaan yang lama,” kata Menaker
akan memperkuat kewenangan Badan Dede Yusuf Macan Effendi Hanif Dhakiri. EKO/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27