Page 32 - MAJALAH 163

FOTO BERITA
LAPORAN UTAMA

KOMISI XI DPR RI

Satu Misi Untuk

Kesejahteraan Rakyat

Komisi XI DPR RI terus bekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
melalui akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selalu berorientasi pada
upaya makro dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

i pertengahan tahun 2018,
Revisi UU Pendapatan petinggi partai
Negara Bukan Pajak politik justru
(PNBP) adalah salah satu
D capaian yang didapat itu semakin
Komisi XI DPR RI guna meningkatkan memperkuat
penerimaan negara yang selaras
dengan upaya mencapai target misi komisi
pembangunan. ekonomi ini dalam
Diketahui, ada beberapa poin
penting yang tertuang dalam revisi UU bekerja untuk
PNBP, yakni penyempurnaan definisi mencapai tujuan
dan ruang lingkup PNBP, sekaligus FOTO : AZKA/IW kemaslahatan umat
untuk memperjelas perbedaan pajak
dan pungutan/ retribusi daerah. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Selain itu juga, dalam revisi UU
PBNP juga terdapat pengaturan tarif yang tidak benar. itu juga jejaring komunikasi antar
PNBP dengan mempertimbangkan Sementara itu, diakui oleh Anggota Anggota Komisi XI DPR RI harus dijaga
dampak pengenaan tarif terhadap Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, secara baik.
masyarakat, dunia usaha, pelestarian bahwa meski Komisi XI DPR RI banyak “Menurut saya komunikasi antara
alam dan lingkungan, sosial budaya, diisi oleh petinggi partai politik justru teman-teman Anggota Komisi XI
serta aspek keadilan. itu semakin memperkuat misi komisi sudah baik ya. Walau terkadang
Serta tertuang juga soal ekonomi ini dalam bekerja untuk soal jadwal kita repot. Kalau bicara
penyempurnaan aturan pengelolaan mencapai tujuan kemaslahatan umat. Kemenkeu, maka tidak tiap waktu
PNBP, termasuk penggunaan dana “Kalau bicara kinerja, saya lihat menteri tidak bisa hadir, maka harus
PNBP oleh instansi pengelola PNBP di Komisi XI ini rata-rata petinggi disikapi dengan pandai-pandai
untuk unit-unit di lingkungan kerja partai. Sehingga untuk kinerjanya mengatur jadwal rapat,” tutur Heri.
dalam rangka peningkatan layanan tidak terlalu dikhawatirkan karena Heri meyakini dan optimis
hingga penyempurnaan mekanisme mereka punya keberpihakan yang komunikasi yang baik antar anggota
pemeriksaan PNBP, keberatan, baik pada bangsa dan negara. Meski Komisi XI tetap agak terjalin dengan
keringanan berupa penundaan, dalam pengerjaannya banyak bias baik. Karena bagaimanapun, orientasi
pengangsuran, pengurangan, dan kepentingan, maka sebagai lembaga kepentingan rakyat adalah segala-
pembebasan, serta pengembalian politik itu hal wajar,” ungkap Heri. galanya jika di banding dengan
PNBP. Politisi Partai Gerindra ini kepentingan partai atau golongan.
Selain itu, revisi UU PNBP juga mengakui bahwa untuk menetapkan Selain komunikasi, Heri juga terus
tertuang ketentuan pidana berupa jadwal rapat pun memang diakui mendorong Anggota DPR RI lainnya
denda 4 (empat) kali jumlah PNBP harus dapat memaksimalkan untuk senantiasa hadir dalam rapat-
terutang dan pidana penjara paling peluang waktu yang ada. Seperti rapat yang diagendakan. Menurutnya,
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama saat mengatur waktu saat rapat kerja tingkat kehadiran rapat anggota DPR
6 (enam) tahun, bagi wajib bayar yang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, adalah salah satu indikator yang
dengan sengaja tidak membayar atau mengingat padatnya waktu maka bisa membalikan kepercayaan DPR
menyampaikan laporan PNBP terutang harus disesuaikan secara baik. Karena terhadap rakyatnya. HS/SF

32 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018