Page 35 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

RI mengungkap capaian dan harapan menstimulus APBN menjadi lebih anggarannya sudah disetujui oleh
dua badan yang berada di bawah terkontrol. “Kalau ini berhasil, pasti APBN Menteri Kuangan. Perencanaannya
koordinasinya itu. Menurutnya, akan menjadi stimulus yang dahsyat dan sudah dilakukan oleh BURT DPR RI.
pembentukan BAKN merupakan amanat berujung pada kemanfaatan anggaran Hanya saja hingga kini belum
UU MD3 yang tertuang dalam Pasal bagi masyarakat,” tambahnya. mendapat izin prinsip dari Presiden,
112 A. BAKN resmi kembali sebagai alat Sementara itu membincang capaian lantaran memiliki resistensi dengan
kelengkapan dewan. BURT, politisi dapil Jateng VII ini opini publik. Karena DPR RI membawa
“Pengawasan jadi keniscayaan menuturkan, hal penting yang menjadi nama rakyat, maka resistensinya tinggi
yang dibutuhkan. Sebelumnya, DPR wilayah kerja BURT adalah menciptakan bila merencanakan pembangunan
hanya membuat UU dan merancang sistem keamanan gedung parlemen gedung baru. Padahal, kapasitas
anggaran. Sementara pengawasan ini. Walau DPR RI disebut juga sebagai Gedung Nuantara I sebagai ruang kerja
belum ditingkatkan. Oleh karena itu rumah rakyat, tapi setiap orang yang para wakil rakyat sudah tak memadai
dibuatlah BAKN ini. BAKN sendiri pernah masuk harus terpantau dengan sistem lagi. Apalagi, usai Pemilu 2019 nanti
dilikuidasi pada periode lalu, lantaran keamanan yang memadai. Para wakil ada tambahan anggota dewan dari
dinilai tidak jelas,” papar Utut kepada rakyat pun bisa bekerja dengan baik 560 orang menjadi 575 orang. Ada
Parlementaria, pertengahan Agustus dan para tamu DPR RI bisa berkunjung penambahan 15 kursi sesuai UU
lalu dengan nyaman. Pemilu.
Kini, Pimpinan dan Anggota BAKN
sudah lengkap. Seluruhnya berjumlah
sepuluh orang sesuai jumlah fraksi di
DPR RI. Ketuanya adalah Andreas Eddy
Susetyo (F-PDI Perjuangan) dan dua
wakilnya masing-masing Willgo Zainar
(F-Gerindra) dan Andi Achmad Dara
(F-PG). Mitra utamanya adalah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN-
lah yang menelaah semua temuan
BPK yang dilaporkan ke DPR RI. Dan
BAKN pula yang menyampaikan hasil
telaahnya ke komisi-komisi DPR RI.
Ini adalah bentuk tanggung jawab
pengawasan DPR atas penggunaan
uang negara. DPR lewat BAKN ingin
memastikan bahwa semua kementerian FOTO : JAKA/IW
dan lembaga termasuk BUMN dan
BUMD yang menggunakan uang Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto bersama Ketua dan Anggota BAKN
negara betul-betul dimanfaatkan
untuk kesejahteraan rakyat. Inilah
yang menjadi perhatian utama BAKN “Konsen utama saya, soal keamanan “Sebetulnya anggaran gedung ini
sekarang. gedung ini. Oke ini adalah rumah sudah disetujui. Tetapi permasalahannya,
Ditegaskan politisi PDI Perjuangan rakyat, tapi sistem keamanannya harus begitu gencar pemberitaan negatif yang
ini, BAKN juga bisa menjembatani dipastikan dengan baik. Terbukti di membuat setiap pemberian fasilitas bagi
berbagai laporan dana desa di bulan Mei atau Juni ada mahasiswa DPR selalu ditentang publik. Padahal,
berbagai daerah yang selama ini yang ditangkap karena akan melakukan Menteri Keuangan sudah menyetujui.
selalu bermasalah. “Dengan adanya pengeboman terhadap DPR,” aku grand Kabarnya izin prinsip pembangunan
BAKN, bisa menjembatani berbagai master catur itu. Ke depan, ia berharap, gedung yang belum dikeluarkan oleh
pelaporan seperti dana desa yang ada perwira polisi yang memimpin presiden,” ungkap mantan pimpinan
jelimet menjadi lebih mudah. Bukan sistem keamanan di gedung parlemen Komisi X DPR RI itu.
berarti menggampangkan, tetapi sebagai objek vital. Inilah yang menjadi sorotan tajam
membuat semua menjadi lebih baik. Bila di istana ada Paspampres, Utut sebagai bahan evaluasi untuk
Ke depan BAKN akan didorong agar di parlemen pun perlu ada pasukan perbaikan DPR ke depan. DPR sebagai
memformulasikan bentuk pengawasan pengamanan yang memadai. Alumni rumah rakyat harus tampil modern
dan pelaporan yang lebih mudah,” Fisip Unpad ini mengusulkan komandan dengan sistem keamanan yang
imbuhnya. keamanan gedung bisa berpangkat memadai. Masih ada PR besar yang
Ditambahkannya, kerja BAKN lebih inspektur jenderal polisi. Pamdal harus diselesaikan wakil rakyat. Bila
kepada pengawasan yang bersifat yang sudah ada tetap diberdayakan tidak selesai pada periode 2014-2019 ini,
substantif, bukan pengawasan di secara profesional. Pada bagian lain, maka periode berikutnya harus mampu
ranah hukum. Dengan kerja BAKN ini, Utut juga menyinggung soal rencana menyelesaikan persoalan yang tersisa
sambung Utut, diharapkan mampu pembangunan gedung baru DPR yang tersebut. MH/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 35