Page 39 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

Suasana Rapat Ittama

Audit Internal untuk dengan Term Of References (TOR). TOR kepastian misalnya siapa yang
Optimalkan Unit Kerja itu berisi keterangan seperti, bentuk bertanggung jawab, melakukan apa,
Setjen DPR kegiatan, pelaksana kegiatan, waktu kepada apa, rentang waktu kapan
Sebagai entitas pengawasan pelaksanaan, jumlah rincian anggaran harus selesai dan harus dilaporkan,
internal di bidang audit, review, dan sebagainya. Sehingga nantinya dari sehingga nantinya dari SOP tersebut
pemantauan dan evaluasi, Inspektorat TOR tersebut dapat mengukur kinerja bisa ditelusuri,” tuturnya.
Utama (Ittama) DPR RI terus berupaya dari masing-masing unit kerja. Masih terkait dengan komitmen
mengoptimalkan kinerja pada masing- Terkait komitmen terhadap wilayah terhadap wilayah bebas korupsi, saat ini
masing unit kerja di lingkungan bebas korupsi, Ittama DPR RI juga Irtama DPR RI juga sedang menyusun
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. telah memutuskan Biro Persidangan Peraturan Setjen terkait pengendalian
Bentuk dukungan Ittama dalam bentuk II sebagai unit kerja percontohan gratifikasi yang nantinya mengatur
pengawasan audit internal sendiri lebih di Sekjen DPR RI. Biro Persidangan pemberian dalam arti luas, baik berupa
menitikberatkan pada fungsi sebagai II sebagai unit kerja yang melayani barang, jasa maupun fasilitas.
early warning terhadap unit-unit kerja badan-badan di DPR RI, bertugas “Hal ini penting karena masih
yang menjadi supporting system kepada untuk membantu dan mengadvokasi banyak yang belum memahami apa
DPR RI. bagaimana wilayah bebas korupsi arti gratifikasi. Sebagai orang Timur,
“Pertama yang kami lakukan adalah dapat terwujud. budaya memberikan sesuatu itu masih
audit kinerja, bagaimana audit yang “Mindset budaya kerja di Biro dianggap sebagai suatu hal yang
dilakukan terhadap unit-unit kerja Persidangan II terus dibangun sehingga wajar. Tapi ketika hal itu dihadapkan
itu bisa bekerja lebih optimal dalam mengubah persepsi terhadap kerja pada norma-norma aturan yang
mendukung kinerja dewan. Lalu kedua yang tidak hanya mengikuti apa-apa terkait dengan masalah gratifikasi
adalah audit terhadap pengadaan saja yang sudah dilakukan terdahulu. dan korupsi maka si penerima tadi
barang dan jasa, apakah pengadaan Tapi juga mendorong adanya inovasi- bisa saja kena masalah. Karena itulah
barang tersebut sudah sesuai dengan inovasi kerja untuk menemukan atau harus diatur dan sosialisasikan bahwa
keinginan DPR. Tapi yang lebih menggunakan metodologi yang lebih mengharapakan sesuatu dari pekerjaan
khusus lagi, kami juga mengawal efisien, ekonomis, akuntabel dan yang merupakan tugas kita bukanlah
kebijakan dari pimpinan dewan untuk transparan tapi turut memperhatikan hal yang baik,” jelas Totok.
diimplementasikan oleh unit kerja dan ketentuan perundang-undangan,” Peraturan setjen terkait
tentunya berbentuk kegiatan yang ungkap Totok, sapaan akrabnya. pengendalian gratifikasi nantinya dalam
berimplikasi kepada penggunaan Dalam hal advokasi, Biro waktu dekat akan segera ditandangani
anggaran agar kebijakan tersebut dapat Persidangan II turut membuat atau secara terbuka yang kemudian akan
diimplementasikan,” jelas Inspektur menyusun berbagai panduan, regulasi disosialisasikan kepada seluruh
Utama DPR RI Setyanta Nugraha. atau Standard Operating Procedure Pejabat Eselon I, II, III, IV dan Pejabat
Oleh karena itu, untuk mengawal (SOP) terhadap kinerja terutama fungsional di lingkungan Setjen DPR
setiap kebijakan tersebut, Ittama DPR RI berkaitan dengan pelayanan tentang RI. Penandatangan tersebut nantinya
selalu memastikan bagaimana di setiap fungsi kedewanan. “Dengan adanya diikuti juga dengan pembentukan unit
usulan-usulan tersebut dilengkapi panduan regulasi SOP, menjamin pengendalian gratifikasi. TRA/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 39