Page 44 - MAJALAH 163

SUMBANG SARAN

Kembali Ke Khittah DPR

Era reformasi era DPR. Berbeda dengan era sebelumnya,
Orde Baru dan Orde Lama. Penguatan DPR di satu sisi
diperlukan, tapi di sisi lain menjadi kendala. Dalam
proses konsolidasi demokrasi penguatan lembaga-
lembaga demokrasi sangat diperlukan. Namun, upaya
tersebut tidak mudah karena di tataran praktiknya
terhambat oleh kenyataan makin ”digdayanya” DPR
dan partai politik. Dengan kewenangan DPR membuat
legislasi, parpol semakin memperlihatkan antusiasmenya
untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Bahkan,
sampai merambah wilayah DPD. Hubungan DPR dan
DPD tidak setara karena dominasi DPR. Checks and
R. Siti Zuhro balances internal Badan Legislasi semakin sulit dilakukan
Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesian mengingat kekuasaan yang tak berimbang tersebut.

i balik ”kedigdayaan” DPR kekuasaan. Secara
dan partai-partai tersebut, teori, mekanisme
kinerjanya justru banyak saling imbang dan
dipertanyakan publik. Dari saling kontrol (check and
D183 RUU, target program balance) antara eksekutif
legislasi nasional (prolegnas) jangka dan legislatif diperlukan
menengah periode 2014-2019, yang agar pemerintahan bisa
berhasil disahkan menjadi UU hanya berjalan baik, efektif,
80-an. Citranya makin terpuruk karena dan mampu mewujudkan
tidak sedikit anggotanya yang tersangkut kesejahteraan rakyat.
kasus korupsi dan perbuatan tercela Dibentuknya Undang-
lainnya. Survei oleh Global Corruption Undang MD3 tak lain juga
Barometer (GCB) yang disusun dimaksudkan untuk menjamin
Transparency International (2017) sistem kelembagaan parlemen,
menyebutkan bahwa DPR dipandang kedudukan kelembagaan di antara
masyarakat sebagai lembaga paling lembaga-lembaga negara lainnya,
korup di atas birokrasi pemerintah, dan akuntabilitas lembaga dan anggota
DPRD. parlemen serta penataan hubungan
Secara historis, reformasi parlemen kerja antarlembaga di dalam parlemen.
yang berjalan sejak negeri ini berdiri Dalam praktiknya kerancuan sistem
menunjukkan tren yang fluktuatif. parlemen justru sangat kasat mata,
Meskipun pasca 1998 terjadi reformasi seperti tercermin dari UU MD3 yang
politik yang memungkinkan perubahan cenderung ambigu. Di satu sisi hendak
peran parlemen, korelasinya tidak positif mempraktikkan sistem bikameral dengan
terhadap kesejahteraan dan kecerdasan ditopang oleh DPR dan DPD, di sisi lain
kehidupan masyarakat. Padahal, peran masih melanggengkan MPR sebagai
parlemen di Indonesia dimaksudkan agar lembaga yang permanen dengan
institusi ini mampu mengimbangi peran kepemimpinan yang permanen pula.
eksekutif sehingga tidak terjadi dominasi Hal tersebut menunjukkan dengan

44 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018