Page 45 - MAJALAH 163

SUMBANG SARAN

jelas bahwa Indonesia masih gamang mewakili rakyat dan bukan semata- komisi di DPR dan memperpanjang
dengan reformasi sistem parlemen yang mata partai atau kelompoknya saja. birokrasi, di sisi lain menciptakan
berlangsung sejak 1999. Masalahnya Ke depan, sistem recall tersebut perlu kesulitan dalam melakukan koordinasi
konsep atau desain ketatanegaraan apa ditiadakan. Sebagai gantinya, anggota penentuan APBN. Oleh karena itu, peran
yang akan dilaksanakan sehingga format, Dewan yang melakukan kesalahan atau DPR dalam menentukan anggaran harus
arah, dan tujuan yang hendak dicapai melanggar kode etik sebagai anggota dikurangi atau dibatasi sedemikian rupa,
melalui amandemen konstitusi menjadi DPR dan DPRD diproses melalui Badan atau bahkan dihilangkan agar tidak
lebih jelas. Kegagalan dalam hal ini akan Kehormatan yang memiliki kewenangan menciptakan korupsi. Fungsi budgeting
berdampak negatif terhadap efisiensi dan untuk menyelesaikan masalah ini. DPR bisa juga dilakukan melalui fungsi
efektivitas parlemen dan memunculkan Hal yang tak kalah krusial untuk pengawasan yang efektif. Selama DPR
kerancuan sistem perwakilan di negeri ini. dibenahi adalah isu merasionalkan peran masih terobsesi untuk menentukan
Permasalahan pokok yang dihadapi dan fungsi anggaran DPR. Peran DPR asumsi makro, selalu ada upaya
DPR sebenarnya adalah kapasitas dalam penyusunan APBN harus dikurangi untuk maksimalisasi budget. Hal ini
lembaga ini yang cenderung masih untuk mencegah terjadinya korupsi menyebabkan banyak di antara mereka
lemah, tetapi secara politik lembaga anggaran, seperti yang banyak terjadi yang akhirnya berurusan dengan KPK.
ini cenderung dominan karena diberi belakangan ini. Jika DPR memiliki hak budget,
kekuasaan sangat besar. Di satu sisi, Banyaknya kebocoran APBN di mengapa DPR tidak memiliki ‘kewajiban
kapasitasnya belum memadai, tetapi tangan anggota dewan terjadi karena budget’ seperti halnya yang dimiliki
di sisi lain keinginan anggotanya untuk Badan Anggaran (Banggar) dan DPR oleh Pemerintah? Bagaimana dengan
berkuasa sangat besar. DPR masih selalu ingin menentukan asumsi makro masalah transparansi dan akuntabilitas
dikuasai oleh fraksi-fraksi sehingga APBN. DPR terkait dengan penganggaran?
esensi keberadaannya terdistorsi sebagai Di negara lain, DPR tidak boleh Untuk itu, perlu dirumuskan kembali
”dewan perwakilan partai”. mengutak-utik asumsi makro. mengenai hak budgeting yang dimiliki
Pada dasarnya Tatib DPR mengatur Pembahasan asumsi makro oleh DPR DPR tersebut. DPR mestinya mencontoh
bahwa fraksi dimaksudkan untuk hanya ada di Indonesia dengan alasan negara lain di mana budgetnya
mengoptimalkan dan mengefektifkan untuk optimalisasi anggaran, tetapi yang ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini
pelaksanaan tugas, wewenang, dan terjadi bukan optimalisasi anggaran justru diperlukan agar terjadi keseimbangan
hak DPR. Dalam realitasnya, fraksi maksimalisasi anggaran. Sebagai contoh, peran dalam penentuan APBN oleh
tak hanya memiliki peran penting, maksimalisasi anggaran dilakukan Pemerintah dan DPR.
tapi juga mengalami tantangan dengan cara mengubah-ubah asumsi
berat dalam menentukan keputusan makro sedemikian rupa agar potensi Penutup
Dewan. Deadlock politik tak jarang penerimaan pemerintah meningkat, Sistem demokrasi meniscayakan
dihadapi. Ini karena kuatnya peran sehingga spending juga akan meningkat. hadirnya pemerintah dan para wakil
fraksi di Dewan dalam menentukan Beberapa kasus korupsi yang melibatkan rakyat yang bertanggung jawab
keputusan. Namun, dominasi fraksi anggota Dewan menunjukkan hal ini, dalam mengemban mandat politik
ini juga membuat lemahnya peran seperti kasus Hambalang dan e-KTP yang diberikan rakyat. Dengan kata
anggota Dewan. Kedaulatan anggota adalah contoh dari hasil maksimalisasi lain, tolok ukur keberhasilan sistem
Dewan dan independensinya terancam anggaran tersebut. demokrasi tidak sekadar terletak pada
hanya karena kuatnya peran fraksi. Idealnya DPR tidak perlu terpenuhinya segenap prosedural
Sebagai kepanjangan tangan membicarakan secara detail sampai elektoral, melainkan lebih pada kualitas
partai politik, dominasi fraksi juga satuan tiga anggaran, karena terlalu akuntabilitas pemerintah dan wakil
mengancam hak anggota untuk detail, yang terjadi justru menciptakan rakyat terpilih yang tercermin dalam
menyampaikan suaranya. kompleksitas penyusunan APBN. Satuan kemampuan mereka mewujudkan
Recalling issue atau tiga adalah dokumen anggaran yang cita-cita keadilan, keberadaban, dan
penggantian antarwaktu memuat deskripsi program dan rincian kesejahteraan bagi rakyat.
menjadi penalti bagi alokasi pagu anggaran per-program. Cita-cita luhur dan mulia tersebut
anggota Dewan yang Dengan kondisi pembahasan anggaran tidak mungkin terwujud jika DPR dan
suaranya berlawanan seperti itu, porsi DPR dalam penentuan DPD yang telanjur dilembagakan
dengan suara fraksi. APBN justru lebih besar daripada terperangkap berbagai distorsi yang
Fenomena pemerintah. Tatib DPR 2009-2014 yang sudah dikemukakan sebelumnya. Karena
sistem substansinya memberi peluang besar itu suatu penataan sistem politik secara
recall yang kepada DPR untuk hak menentukan menyeluruh diperlukan agar bangsa kita
dihidupkan kebijakan fiskal sebetulnya merupakan tidak mengulang kembali “salah urus”
kembali sejak 2004 hak Kemenkeu. negara dan pemerintahan yang hampir
memberikan dampak Fenomena tersebut di satu tidak berujung. DPR kiranya perlu kembali
negatif terhadap anggota Dewan. sisi menciptakan tumpang tindih ke khittahnya sebagai lembaga check and
Padahal, partai politik dibentuk untuk kewenangan Banggar dengan komisi- balance terhadap pemerintah.

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 45