Page 42 - MAJALAH 163

SUMBANG SARAN

Dewan Perwakilan Rakyat

dan Politik Legislasi

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Tenaga Ahli
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Dampak dari Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain
mengubah sistem dan struktur ketatanegaraan
RI secara khusus juga telah menempatkan posisi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang
kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu
diatur dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa ”Dewan
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk undang-undang.”

ergeseran kekuasaan mengatur bahwa ”Setiap rancangan penyusunan, perumusan, pembahasan,
membentuk undang-undang undang-undang dibahas oleh Dewan pengesahaan, pengundangan, dan
dari Presiden kepada Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk penyebarluasan. Segenap proses inilah
DPR, merupakan langkah mendapat persetujuan bersama.” saya menyebutnya dengan “Politik
Pkonstitusional yang meletakan Atas dasar kekuasaan yang signifikan Legislasi”.
secara tepat fungsi lembaga tersebut itu, DPR mempunyai fungsi legislasi Politik Legislasi merupakan salah satu
sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal unsur penting disamping unsur-unsur
masing-masing. Dengan pergeseran 20A Undang-Undang Dasar Negara lainnya dalam rangka pembangunan
kewenangan itu, sesungguhnya Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi hukum nasional. Pembentukan undang-
ditinggalkan juga Teori Pembagian legislasi dimaksud dilaksanakan sebagai undang merupakan suatu proses yang
Kekuasaan (distribution of power) perwujudan DPR selaku pemegang dinamis yang terus menerus mengalami
dengan prinsip supremasi MPR yang kekuasaan membentuk undang- perubahan sesuai dengan dinamika
sebelumnya dianut menjadi Pemisahan undang. Pembentukan undang-undang masyarakat, lebih-lebih pada era
Kekuasaan (separation of power) dengan sebagaimana dimaksud, meliputi globalisasi yang dipacu oleh kemajuan
prinsip saling mengawasi dan saling kegiatan perencanaan, persiapan, teknik teknologi informasi yang menjadikan
mengimbangi sebagai ciri yang melekat.
Pergeseran kekuasaan membentuk
undang-undang tersebut juga secara Pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal dilandasi paling
langsung meningkatkan beban dan tidak oleh 3 (tiga) hal, yaitu :
tanggung jawab DPR, serta menunjukkan
bahwa peran DPR dalam sistem 01
ketatanegaraan Indonesia menjadi Asas-asas pembentukan peraturan
semakin signifikan dalam upaya perundang-undangan yang baik;
menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal
itu membawa konsekuensi bahwa DPR 02 Politik legislasi pembentukan
lebih pro-aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
undang-undang, walaupun dalam yang baik; dan
prosesnya tetap melibatkan Presiden
melalui mekanisme pembahasan untuk
mendapatkan persetujuan bersama. 03 Sistem pengujian peraturan
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar perundang-undangan yang
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memadai.

42 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018