Page 37 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT) DPR RI

Kompleks Parlemen gedung di DPR RI memang harus
diatasi. Ini untuk kepentingan rakyat
Kian Cantik pula. “Kita harapkan selesai dalam
waktu dekat ini. Anggarannya sudah
tersedia dan sudah disetujui juga oleh
Kemenkeu,” jelas Anthon lebih lanjut.
Menurut Anthon, masyarakat kerap
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI terus salah memahami soal pembangunan
berbenah, menata Kompleks Parlemen menjadi lebih gedung DPR RI ini. Yang membangun
modern, nyaman, rapi, dan cantik. Ruang-ruang kerja gedung itu tetaplah pihak pemerintah
Anggota Dewan mulai ditata, ruang rapat komisi sudah walau bangunan tersebut berdiri di
areal Kompleks Parlemen. DPR hanya
dipercantik, dan taman-taman diperindah. Sistem mengusulkan. Setelah disetujui,
keamanan juga diperbaiki, termasuk penataan area pemerintah yang mengeluarkan
parkir. Wajah Kompleks Parlemen dalam setahun terakhir anggaran sekaligus membangunnya.
“Di sini terjadi salah tafsir di
pun berubah menjadi lebih baik. masyarakat. Yang membangun
gedung itu bukan kita, tetapi
pemerintah. Yang menganggarkan
ruang AKD. Rumah-rumah anggota pemerintah, yang menghitung
bila ada keluhan cepat kita tanggapi biayanya pemerintah, dan
dan cepat dikerjakan. Banyak yang pemerintah pula yang approval
sudah kita perbaiki,” ungkap Anthon. pembangunan gedung tersebut.
Soal pembangunan gedung baru Coba bayangkan layak tidak, ruang
dan alun-alun demokrasi yang sudah kerja Anggota DPR yang memiliki
direncanakan jauh sebelumnya, staf sebanyak 6-7 orang, tapi
menurut Anthon belum mendapat izin luas ruangannya cuma 28-30 m2.
prinsip dari Presiden. Anggaran untuk Saya rasa orang yang tidak punya
FOTO : JAY/IW itu walau sudah disetujui Menteri suatu hal yang memprihatinkan. Nah,
pengalaman pun menganggap itu
Keuangan (Menkeu), masih diblok.
kita harapkan pemerintah bisa care
Padahal, pembangunan dan perbaikan
Ketua BURT DPR RI Anthon Sihombing gedung sangat dibutuhkan, apalagi akan hal ini,” jelas Anthon.
tahun 2019 selepas Pemilu nanti ada Sebagai pejabat negara, para
tambahan 15 anggota DPR RI dari 560 aggota dewan juga diberi fasilitas
enyambut HUT ke-73 orang sebelumnya. layanan kesehatan yang memadai
DPR RI, Parlementaria Moratorium anggaran seperti para pejabat di lembaga
menemui Ketua pembangunan infrastruktur di DPR RI negara lainnya. BURT DPR RI yang
BURT DPR RI belum dibuka oleh Presiden Jokowi. diberi tugas mengurusi hal ini sudah
M Anthon Sihombing, Anthon mengemukakan, ruang melakukannya dengan baik. Bekerja
pertengahan Agustus lalu, untuk kerja para anggota dewan sangat sama dengan PT. Jasindo, BURT
membincang kemajuan dan tidak memadai. Itu butuh perbaikan, memberi layanan jaminan kesehatan
perubahan yang dicapai DPR RI. BURT agar ruang kerjanya memadai dan utama (Jamkestama) bagi para
sangat berperan di balik perbaikan nyaman. “Kita butuh ruang kerja bagi anggota DPR RI.
dan pembangunan infrastruktur 15 anggota yang baru nanti. Kita juga Hampir di seluruh provinsi di
Kompleks Parlemen ini. Lihat misalnya, sebetulnya sudah dapat surat dari Indonesia sudah ada rumah sakit
ruang rapat di Gedung Nusantara yang Mensesneg yang telah menyetujui yang memberi layanan Jamkestama
kian ciamik dan rapi dari sebelumnya pembangunan alun-alun dan gedung. bagi para anggota dewan. “Semua
yang terkesan kumuh dan tak modern. Tetapi anggarannya masih diblok, daerah sudah kita kunjungi, seperti
“Sudah banyak yang kita lakukan, karena izin moratorium dari presiden Aceh, Lombok, hingga Papua. Kita
antara lain ruang-ruang AKD sudah belum dicabut,” papar politisi Partai ingin memastikan apakah nama-nama
kita perbaiki, yang selama ini ruang Golkar ini. anggota dewan sudah terdaftar di
AKD tersebut sangat low performance. Anthon berharap mata anggaran rumah sakit setempat. Dan kita juga
Di samping itu, taman-taman dan untuk pembangunan gedung di DPR sudah memastikan kelengkapan
parkiran kita tata, sehingga tidak lagi segera dibuka, karena sudah menjadi alat kesehatan yang ada di rumah
sembarang parkir. Kita menata LED kebutuhan mendesak. Resistensi sakit tersebut,” ucap Anthon penuh
di ruang paripurna dan video MAP di penolakan publik atas pembangunan senyum. MH,ES/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 37