Page 36 - MAJALAH 163
P. 36
LAPORAN UTAMA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN) DPR RI
Menghidupkan Kembali
Pengawasan Keuangan
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI kembali muncul setelah sempat
‘dilikuidasi’ di penghujung 2014. Bersamaan dengan amandemen UU MD3, pada April
2018 ini BAKN dihidupkan kembali untuk memperkuat pengawasan di bidang keuangan
negara. Di usia yang masih belia, BAKN ingin menggiatkan pengawasan keuangan
bersama BPK.
etua BAKN DPR RI Andreas penggunaan dana transfer daerah dan
Eddy Susetyo yang ditemui pengelolaan subsidi.
Parlementaria pertengahan Andreas menambahkan, dana
Agustus lalu menjelaskan, transfer daerah laik menjadi sorotan
Kdari tiga fungsi DPR BAKN, lantaran belum terlihat
(pengawasan, anggaran, legislasi) perkembangan positif ke arah
ternyata sisi pengawasan yang dinilai peningkatan pendapatan asli daerah
belum optimal dilakukan DPR RI. (PAD). Sementara menyangkut dana
Pengawasan ini terutama menyangkut subsidi, lanjut Andreas, BAKN ingin
pengelolaan keuangan negara oleh subsidi benar-benar tepat sasaran.
semua kementerian dan lembaga “BAKN bukan mencari kesalahan,
negara termasuk BUMN dan BUMD. tapi bagaimana ada perbaikan yang
Bila legislasi sudah berorientasi pada output dan outcome.
direpresentasikan oleh Badan Legislasi Setiap uang 1 rupiah yang dikeluarkan
(Baleg) dan perencanaan anggaran pemerintah harus berimplementasi
juga sudah dilakukan Badan Anggaran pada kesejahteraan masyarakat. Jadi,
(Banggar), maka pengawasan harus benar-benar tepat sasaran,”
kehilangan tumpuan. Untuk itulah perlu tegas politisi F-PDI Perjuangan itu.
menghidupkan kembali BAKN yang FOTO : JAY/IW Dana Desa juga menjadi sorotoan
dihapus keberadaannya pada periode penting. Misalnya, ungkap Andreas, ada
DPR lalu. April 2018 sudah terbentuk masalah keterlambatan penyaluran
BAKN baru. Tentu di usianya yang belia Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo dana desa di tiga kabupaten, yaitu
banyak hambatan teknis yang dihadapi Kabupaten Temanggung, Brebes, dan
Pimpinan BAKN, terutama menyangkut disampaikan kepada DPR RI. BAKN Grobokan. Bukti pertanggungjawaban
perlengkapan kerja dan tenaga ahli. juga menindaklanjuti hasil rapat komisi realisasi belanja desa di Temanggung
Ruang Pimpinan BAKN juga terlihat yang membahas temuan BPK. BAKN dan Brebes belum lengkap. Apalagi
belum memadai. memberi masukan kepada BPK tentang ada realisasi kegiatan yang kerap tidak
Selain dipimpin Andreas sebagai pemeriksaan rencana kerja tahunan sesuai dengan rancangan anggaran
ketua, BAKN juga memiliki dua wakilnya, dalam hal pemeriksaan kualitas serta belanjanya. Inilah sekelumit persoalan
yaitu Andi Achmadi Dara (F-PG) dan penyajian laporan,” jelas Andreas. penggunaan dana yang disorot BAKN.
Wilgo Zainar (F-Gerindra). Sementara Peraturan bersama antara “Harapan ke depan terhadap
para anggotanya adalah Amin Santono BAKN dan BPK sudah disusun dan lembaga ini, DPR dapat
(F-PD), Ahmad Najib Qodratullah sedang dibahas di Baleg. Bila kelak mengoptimalkan fungsi pengawasan
(F-PAN), Fathan (F-PKB), Junaidi Auly disepakati, peraturan bersama itu terhadap keuangan negara agar lebih
(F-PKS), Arsul Sani (F-PPP), Achmad akan ditandatangani oleh pimpinan efektif dan efisien. Kita mengutamakan
Hatari (F-NasDem), dan Dadang DPR RI dan BPK RI. Kini, BAKN sedang outcome. Misalnya begini, banyak
Rusdiana (F-Hanura). Ada sepuluh orang menyelesaikan draf rancangan kementerian yang mendapat WTP.
yang mengisi formasi personil BAKN perubahan peraturan DPR RI No.1/2014 Nah, yang kita ukur lebih kepada uang
sesuai jumlah fraksi di DPR. tentang Tata Tertib DPR, terutama yang yang dikeluarkan itu berdampak seperti
“Tugas utama BAKN adalah terkait BAKN. Disampaikan Andreas, apa bagi kesejahteraan rakyat,” tutup
menelaah hasil temuan BPK yang BAKN juga kini sedang menyorot politisi dari dapil Jatim V itu. MH,ES/SF
36 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018
