Page 33 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

BADAN ANGGARAN DPR RI

Terus Bertekad Hasilkan

Akuntabilitas APBN

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terus bertekad untuk menghasilkan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang berkualitas dan mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari kehati-hatian
yang dilakukan Banggar ketika membahas RAPBN di setiap tahunnya.

iketuai oleh Azis sebesar Rp102,0 triliun, Polri sebesar Putuskan Asumsi Makro
Syamsuddin, Banggar Rp76,9 triliun, dan Kementerian Agama Ekonomi RAPBN 2019
secara serius terus sebesar Rp63,0 triliun. Pada Juli 2018, Banggar juga telah
melakukan kajian-kajian Kemudian, Kementerian Kesehatan menyepakati asumsi makro ekonomi
D terhadap pengajuan sebesar Rp60,1 triliun, Kementerian sebagai bahan dasar nota keuangan
anggaran yang dilakukan oleh Sosial sebesar Rp59,3 triliun, yang disampaikan Presiden Joko
pemerintah terkait RAPBN 2019. Kementerian Keuangan sebesar Rp46,3 Widodo pada 16 Agustus 2018 lalu. Hasil
Sejumlah isu menjadi pembahasan triliun, Kementerian Perhubungan ini merupakan buah kerja keras Banggar
penting dalam rangka peningkatan pos sebesar Rp44,1 triliun, Kemenristekdikti dalam menyampaikan gagasannya
anggaran di sejumlah sektor. sebesar Rp42,3 triliun dan seputar RAPBN 2019 agar selalu
Azis menyampaikan isu terkait Kemendikbud sebesar Rp39,2 triliun. berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
ketahanan pangan, pertahanan dan nilai Banggar juga mengalami sejumlah Dalam asumsi makro, tertera
tukar rupiah hingga pemilu menjadi tantangan yakni dalam menyikapi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2-
pendalaman serius di RAPBN 2019. melemahnya nilai tukar rupiah 5,6 persen; inflasi 2,5-4,5 persen; nilai
“Kita melakukan pembahasan asumsi terhadap dolar Amerika Serikat tukar rupiah Rp13.700-Rp14.000; tingkat
yang terjadi saat ini misalnya, masalah (AS) yang mencapai hampir Rp15 bunga SPN 3 bulan 4,6-5,2 persen ;
ketahanan pangan, penyelenggaraan ribu. Menghadapi tantangan itu, harga minyak mentah Indonesia 60-70
pemilu dan nilai tukar rupiah,” ungkap Anggota Banggar DPR RI Siti Masrifah dolar AS per barrel; lifting minyak bumi
Azis kepada Parlementaria, Juli lalu. menginginkan Bank Indonesia 722-805 ribu barrel per hari; dan lifting
Sektor-sektor tersebut, lanjut (BI) mempercepat intervensi agar gas bumi 1.210-1.300 ribu barrel setara
politisi Partai Golkar itu, sangat penting pergerakan mata uang rupiah bisa minyak per hari.
untuk dipahami secara mendalam. lebih stabil. “BI harus memiliki ‘timing’ Sementara dalam target
Terlebih pada 2019, Indonesia akan (waktu) kebijakan yang tepat, cermat, pembangunan tahun depan, disepakati
menyelenggarakan Pilpres dan dan cepat,” kata Siti. tingkat pengangguran pada kisaran
Pileg secara bersamaan. Khususnya Menurut dia, BI tidak bisa selalu 4,8-5,2 persen; angka kemiskinan 8,5-9,5
anggaran Pemilu harus jadi perhatian berada di dalam pasar setiap waktu, persen; gini rasio 0,38-0,39; dan indeks
untuk mengalami kenaikan dari tahun sehingga harus dipastikan kecepatan pembangunan manusia 71,98. HS/SF
sebelumnya. Azis menuturkan hal ini pelemahan rupiah jangan sampai
penting demi terselenggaranya pemilu melebihi kecepatan intervensi yang
yang lebih berkualitas. diupayakan bank sentral tersebut.
Sebelumnya disampaikan, Politisi PKB itu juga mengingatkan
pemerintah mengusulkan anggaran bahwa BI harus selalu siaga dan
belanja kementerian/lembaga pada waspada dalam mengemban
tahun 2019 sebesar Rp838,6 triliun atau tugasnya terutama terkait dengan
turun sedikit dibandingkan dengan permasalahan lonjakan nilai tukar
pagu indikatif di 2018 yang sebesar rupiah terhadap dolar AS. Kesiagaan
Rp847,4 trililun. tersebut dinilai merupakan hal
Dari angka tersebut, dilaporkan yang penting karena bila terjadi
terdapat sejumlah K/L mengajukan ketidakstabilan nilai mata uang
pagu indikatif terbesar di RAPBN 2019 rupiah terhadap dolar AS juga bisa FOTO : MAN/IW
yakni Kementerian Pertahanan sebesar berpotensi mengakibatkan lesunya
Rp106,1 triliun, Kementerian PUPR pasar. Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 33