Page 29 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DPR RI

MKD Semakin Dipercaya

Tegakkan Kode Etik dan Jaga

Marwah DPR

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjadi tersebut menjadi salah satu bukti
salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang cukup penting kepercayaan masyarakat terhadap MKD
sebagai salah satu “sarana” menegakkan
saat ini. Di MKD inilah ditegakkannya kode etik Anggota etika bagi anggota dewan.
Dewan yang mengikat seluruh anggota dewan, termasuk Kepercayaan terhadap MKD pun
pimpinan DPR RI. semakin meningkat tatkala MKD
langsung merespon laporan atau
pengaduan yang masuk tersebut.
akil Ketua MKD Apakah keputusannya nanti patut atau
DPR RI Sarifuddin tidak patut atau pantas atau tidak pantas,
Sudding menilai itu semua tergantung dari hasil proses
MKD saat ini jauh penyidikan dan penyelidikan MKD.
Wlebih baik dari Namun yang terpenting dan harus
sebelumnya. Ada peningkatan kualitas diketahui masyarakat luas adalah
dan kuantitas MKD dalam menjalankan bahwa keputusan MKD sebagai alat
fungsi dan tugasnya. Terutama dalam kelengkapan dewan yang bertugas
konteks atau bentuk penanganan menjaga marwah dan etika dewan
etika di DPR yang semakin baik. Hal itu sebagai lembaga legislatif bersifat
dibuktikan dengan telah disahkannya final and binding (tetap dan mengikat).
Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun FOTO : JAKA/IW Sanksi atau hukumannya pun dijelaskan
2015 Tentang Kode Etik DPR RI, serta Sudding bermacam-macam, mulai dari
Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifuddin Sudding teguran, skorsing, pemindahan dari AKD
tentang Tata Beracara MKD DPR RI. tertentu, bahkan hukuman berat berupa
“Sebelumnya belum ada peraturan instansi aparat penegak hukum, pemecatan dari keanggotaan DPR RI.
tentang kode etik DPR tersebut. termasuk ke masyarakat luas hingga ke Sebagai pimpinan MKD, di Hari
Penyusunan dan pengesahan peraturan pelosok-pelosok daerah. Ulang Tahun ke-73 DPR RI ini Sudding
ini cukup panjang. Namun alhamdulillah “Kita berikan pemahaman ke berharap agar seluruh Anggota DPR RI
di periode sekarang, MKD bisa masyarakat, bahwa anggota dewan terus menunjukan sikap dan perilaku
menyusun peraturan DPR tersebut dan (DPR RI) bukan segala-galanya. Ada yang betul-betul sesuai dengan harapan
akhirnya disahkan di Paripurna. Dengan batasan-batasan yang harus mereka masyarakat, menjauhkan sikap yang
disahkannya Peraturan DPR RI tersebut, patuhi. Sebagai anggota dewan harus tidak pantas, tidak patut, dan menjauhan
maka seluruh Anggota dan Pimpinan menunjukan sikap perilaku yang pantas, sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
DPR mutlak harus mengikuti kode etik yang patut, yang sesuai nilai-nilai yang yang ada di tengah-tengah masyarakat.
yang telah disepakati dan disahkan hidup dan tumbuh di masyarakat. “Hari Kemerdekaan dan HUT
tersebut,” ungkap Sudding kepada Jangan sampai keberadaannya malah ke-73 DPR RI ini hendaknya dijadikan
Parlementaria, baru-baru ini. membawa mudarat di masyarakat. Jika momentum bagi Dewan untuk
Bahkan menurut Sudding adanya ada kejadian seperti itu kami mendorong meningkatkan kinerja. Saya berharap
peraturan DPR RI yang juga telah masyarakat untuk mengadukannya ke betul-betul diresapi, tanggung jawab
dibukukan tersebut, menjadi acuan bagi MKD,” papar Sudding. dan amanah yang sudah diberikan
MKD untuk lebih tegas dalam bersikap Dari sosialisasi tersebut, lanjut politisi rakyat kepada masing-masing anggota.
dan bertindak menegakkan kode etik Partai Hanura itu, muncul kepercayaan Dengan kata lain, sebagai Anggota
bagi seluruh anggota dan pimpinan DPR. yang tinggi dari masyarakat luas Dewan yang terhormat tunjukan sikap
Selain terus menerus mensosialisasikan terhadap alat kelengkapan dewan keterhormatan itu dari perilaku dan
peraturan tersebut ke seluruh Anggota yang satu ini. Hal itu dibuktikan dengan tindakan, serta dari kinerja yang tentunya
dan Pimpinan DPR RI, MKD juga tak semakin banyaknya laporan atau sesuai dengan amanah dan tanggung
ragu mensosialisasikannya ke berbagai pengaduan yang masuk ke MKD. Hal jawab tadi,” pungkasnya. AYU/SF

29
PARLEMENTARIA
162 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 29
163 XLVIII 2018