Page 26 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

KOMISI VIII DPR RI

Perjuangkan BPIH 2018 Hanya

Naik 0,9 Persen

Kinerja Komisi VIII DPR RI yang cukup menonjol tahun 2018 ini adalah berhasil
memperjuangkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) hanya naik Rp345 ribu atau 0,9
persen dibanding BPIH tahun 2017. Meski demikian, DPR RI menekankan pelayanan
harus tetap ditingkatkan. Kasus keterlambatan visa tidak boleh terjadi lagi. Pelayanan
katering dan akomodasi serta transportasi di Mekkah harus menjadi prioritas, sehingga
tingkat kepuasan jemaah makin meningkat.

engan hanya mengalami Pengawasan Travel Umroh Tak
kenaikan sebesar 0,9 persen, Maksimal
BPIH 2018 disepakati sebesar Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher
Rp35,235 juta. Wakil Ketua Parasong mengakui pengawasan
DKomisi VIII DPR Marwan Kementerian Agama kepada biro
Dasopang (F-PKB) menilai, kesimpulan perjalanan umroh atau travel nakal telah
angka BPIH tersebut sebagai harga dilakukan, namun tidak maksimal.
bersahabat. “Maka kata kuncinya, kami “Indikatornya, travel-travel tidak
tetap mengejar pelayanan optimal,” jelasnya dipanggil, mestinya ada evaluasi
kepada Parlementaria. bertahap. Evaluasi bisa dilakukan 6 bulan
Sementara itu, Anggota Komisi VIII atau setahun sekali. Izin juga ada batas
DPR Iqbal Romzi menilai, kenaikan BPIH Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI waktunya dan dilakukan pengawasan,
Marwan Dasopang
sebesar Rp345 ribu itu sangat realistis terkait travel yang baik bisa dipertahankan, yang
dengan kenaikan harga di Arab Saudi. Tetapi menginisiasi Rancangan Undang-Undang tidak baik dievaluasi dan yang buruk bisa
dia berharap, jajaran Kementerian Agama (RUU) tentang Praktik Pekerjaan Sosial (PKS),
tetap meningkatkan semangat untuk mengingat secara filosofis kesejahteraan
memberikan pelayanan, perlindungan dan sosial bagi masyarakat merupakan hak yang
pengamanan terbaik kepada jemaah. dimilki setiap manusia, agar dapat berfungsi
“Pelayanan harus menjadi prioritas sosial dan memiliki kehidupan layak, serta
utama, sehingga kenaikan itu menjadi bermartabat.
penyemangat untuk sama-sama Namun secara sosiologis, saat ini SDM
meningkatkan ibadah haji, dan pada kesejahteraan sosial seperti pekerja sosial
gilirannya angka kepuasan jemaah masih terbatas jumlahnya. Dan secara
meningkat,” tambah politisi PKS itu. kualitas masih perlu dilakukan standardisasi
kompetensi dan pendidikan yang lebih FOTO : ARIF/IW
Inisiasi RUU PKS komprehensif.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Karena itu, kata Ace, Komisi VIII DPR Ketua Komisi VII DPR RI Ali Taher
Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya RI menginisiasi secara yuridis dalam
rangka memberi jaminan perlindungan dilakukan pencabutan izin,” tandas Ali
dan kepastian hukum bagi pekerja sosial Taher.
dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial. Menurut politisi PAN ini, selama ini
Seperti di UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Komisi VIII DPR RI tidak pernah melihat
Kesejahteraan Sosial, pekerja sosial diatur pengawasan kepada biro perjalanan
secara sepintas. umroh bermasalah tersebut, maka Dewan
selau memberi saran dan rekomendasi
Karena itu, kata politisi Partai Golkar itu,
FOTO : ARIF/IW pengaturan Praktik Pekerja Sosial sangat agar Kemenag proaktif.
Dalam berbagai kasus umroh nakal
diperlukan sebagai pedoman formal atau
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI legalitas dalam melaksanakan praktiknya di ini, masyarkat tidak bisa disalahkan, karena
Ace Hasan Syadzily Indonesia. sulit mendapatkan akses. MP/SF

26 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018