Page 21 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

KOMISI V DPR RI

Pemerataan Ekonomi Melalui

Infrastruktur

DPR RI terus mendukung pemerintah meningkatkan
konektivitas khususnya di Kawasan Timur Indonesia. 348 km dari 1.852
Melalui dukungan anggaran, Komisi V DPR RI juga km jalan tol yang
memastikan pembangunan infrastruktur ditingkatkan telah direalisasikan
tidak hanya di Pulau Jawa, namun juga ke daerah
pinggiran hingga perbatasan, sehingga 2.623 km jalan diharapkan dapat
yang telah dibangun diharapkan membawa multiplier meningkatkan daya
effect bagi perekonomian nasional. saing Indonesia di
tingkat global

alam setahun terakhir, global. Dengan adanya peningkatan
infrastruktur lain juga yang konektivitas, harga barang di seluruh
mendapatkan perhatian wilayah Indonesia relatif sama, sehingga mendorong keselamatan transportasi
serius ialah pembangunan kesenjangan dapat dikurangi. khusunya di wilayah perairan menjadi
Dbendungan dan waduk Dalam mengejar target itu, Ketua prioritas dalam penyusunan anggaran
yang tersebar diseluruh Indonesia. Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis TA 2019. Komisi V DPR RI menekankan
Dengan pembangunan waduk dan berpesan pembangunan infrastruktur anggaran yang terbatas tidak boleh
irigasi, diharapkan dapat mewujudkan yang sedang giat dilakukan pemerintah menjadi alasan sehingga keamanan
kedaulatan pangan dan energi di harus memberdayakan masyarakat serta keselamatan transportasi dan
Indonesia, lokal. Ia menuturkan, pemberdayaan penumpang terabaikan. Pemerintah
Pemerintah memproyeksikan masyarakat dalam sejumlah diimbau melakukan evaluasi dan
produksi pangan akan meningkat dan pembangunan merupakan bagian dari pencegahan secara menyeluruh
swasembada pangan dapat tercapai. edukasi, sehingga masyarakat tidak sehingga kejadian serupa tidak
Karena itu, sebagai sumber penyediaan hanya menikmati hasil, tetapi juga bisa berulang.
air baku dan pengairan irigasi, terlibat dalam proses pengerjaan. Beberapa panja pengawasan yang
bendungan/waduk juga dibangun telah dibentuk Komisi V DPR RI ialah
untuk meningkatkan supply energi listrik Infrastruktur dan panja konektivitas transportasi laut,
melalui PLTA. Transportasi Harus panja keselamatan, keamanan dan
Sementara itu, 348 km dari 1.852 Utamakan Keselamatan kualitas penerbangan nasional, dan
km jalan tol yang telah direalisasikan Di bidang pengawasan, Komisi Panja pengelolaan transportasi darat dan
diharapkan dapat meningkatkan V DPR RI memberikan perhatian preservasi jalan nasional serta jembatan
daya saing Indonesia di tingkat yang sungguh-sungguh terhadap bentang panjang.
pelaksanaan fungsi pengawasan Di bidang legislasi, selama Tahun
dan mematikan berjalannya Sidang 2-17-2018, Komisi V DPR RI telah
mekanisme check and balance menyelesaikan 3 UU yaitu UU Tapera, UU
antara DPR RI dan pemerintah. Jasa Konstruksi, dan UU Arsitek. Komisi
Dengan pengawasan yang V DPR RI bersama Pemerintah juga
efektif, diharapkan percepatan membahas Rancangan Undang-Undang
pembangunan untuk kesejahteraan (RUU) tentang Sumber Daya Air sebagai
rakyat akan diwujudkan. ganti dari UU Nomor 11 Tahun 1974
Maraknya kecelakaan konstruksi tentang Pengairan. Berkaca dari UU SDA
turut menjadi perhatian, Komisi V yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah
meminta penyedia jasa konstruksi Konstitusi, RUU inisiatif DPR RI ini akan
untuk mengutamakan aspek memperkuat kewenangan negara atas
keamanan dan keselamatan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber
penyelenggaraan jasa konstruksi. daya air, serta memberikan jaminan hak
Komisi V DPR RI juga rakyat atas air. ANN/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 21