Page 41 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

maksimal terhadap Dewan,” kata pelaksanaan tiga fungsi tersebut merampungkan sejumlah RUU
Johnson. seperti menyikapi keterlibatan prioritas yang saat ini masih dalam
Dijelaskan Johnson, BKD kewenangan bersama pihak atau tahap pembahasan, yakni RUU
mempunyai tugas untuk mendukung instansi lain. Sebagai salah satu tentang pertanahan, RUU tentang
kelancaran dan pelaksanaan contoh, dalam RUU DPR harus Aparatur Sipil Negara, dan RUU
wewenang dan tugas DPR RI dibidang bekerjasama dengan pemerintah tentang KUHP. Kemudian mewujudkan
keahlian, namun bukan berarti ahli mulai dari penetapan program DPR RI sebagai lembaga perwakilan
dalam berbagai hal dan menjadi legislasi sampai dengan pembahasan. rakyat yang modern hal ini tertuang
independen tanpa kerja sama Sehingga diperlukan sinergisitas dalam rencana strategis DPR RI tahun
dengan pihak lain. Untuk itu, guna antara eksekutif dan legislatif. 2015-2019. Setidaknya ada tigal hal
meningkatkan kapasitas keilmuan “Tantangannya adalah bagimana yang menjadi karakteristik parlemen
dan refrensi Johnson menggandeng kedua kekuasaan ini bisa saling modern. Pertama, penggunaan
beberapa pihak seperti perguruan bersinergi. Kalau tidak saling teknologi informasi artinya di dalam
tinggi, LSM dan lembaga terkait. bersinergi, maka tantangan lain tidak setiap kegiatan kedewanan termasuk
“Sehingga di dalam penyusunan bisa diatasi,” kata Johnson. sistem pendukung mereka sudah bisa

Pemerintah
mengedepankan
kepentingan rakyat
dan memperkuat
nilai-nilai kebangsaan.
Menurut Johnson
problematika ini
merupakan PR besar
bagi DPR RI sebagai
lembaga legislatif
yang memiliki tugas
dan wewenang
untuk menyusun dan
membahas RUU. FOTO : CHASBI/IW

Ketua BK DPR RI Johnson Rajagukguk bersama pembicara Simposium Nasional

naskah akademik dan RUU saya Sementara itu Johnson turut menggunakan teknologi informasi
libatkan mereka. Akademisi itu memaparkan capaian kinerja DPR. sehingga semua kegiatan dewan
memiliki pemikiran kritis yang dapat Dalam kurun waktu kurang lebih dua dan kesekretariatan dapat oleh
dijadikan sebagai sebuah ide yang tahun DPR RI berhasil mengesahkan masyarakat.
membangun. LSM yang memiliki 17 RUU yang dituntaskan menjadi Kedua, transparansi. Menurut
perhatian terhadap dewan, bagaimana UU. UU yang sudah disahkan antara Johnson transparansi sangat penting
mengembangkan DPR ini. Dari sisi lain, UU tentang Perlindungan karena berkaitan dengan akuntabilitas.
hukum dengan “Hukum Online” Pekerja Migran Indonesia, UU tentang Bagaimana agar dewan dan sistem
karena kita butuh data dan informasi. Pemberantasan Tindak Pidana pendukung di dalam menjalankan
Jadi banyak pelibatan masyarakat Terorisme, UU tentang Kekarantinaan semua tugas dapat dimintakan
khususnya perguruan tinggi di dalam Kesehatan, dan UU tentang pertanggungjawabkan. “Yang terakhir
mengatasi berbagai tantangan tadi,” Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah representasi rakyat, yang mana
lanjut Johnson. (PNBP). Dewan berkewajiban untuk menyerap
Lebih dari itu tantangan lain Sementara target yang akan dan menghimpun aspirasi rakyat,”
yang harus dihadapi DPR RI dalam dicapai DPR RI selanjutnya adalah tutup Johnson. APR/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 41