Page 43 - MAJALAH 163

SUMBANG SARAN

dunia sebagai satu kesatuan global. melandasi masyarakat secara lembaga pengkajian dan penelitian
Oleh karena itu dalam pembentukan berkelanjutan, tertib, lancar, dan hukum, organisasi profesi hukum dan
undang-undang secara komprehensif damai serta mengayomi seluruh lembaga swadaya masyarakat;
harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu tumpah darah dan segenap bangsa h. menyempurnakan peraturan
masa lalu yang terkait dengan sejarah Indonesia. perundang-undangan yang terkait
perjuangan bangsa, masa kini yang Dengan berpegang teguh pada dengan pelayanan jasa hukum;
berkaitan dengan kondisi obyektif yang prinsip tersebut, proses transformasi i. meningkatkan kualitas dan kuantitas
terjadi saat ini dan masa yang akan datang hukum dari ius constituendum perancangan peraturan perundang-
sesuai dengan yang dicita-citakan. ke ius constitutum dalam rangka undangan.
Pembentukan peraturan perundang- mewujudkan sistem hukum nasional Dalam perspektif regulasi,
undangan, menurut Burkhardt Krems yang berlandaskan Pancasila dan UUD diundangkannya UU Nomor 12 Tahun
meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu : NRI Tahun 1945, dapat dicapai secara 2011, merupakan langkah maju
pertama, kegiatan pembentukan isi sistematis, bertahap dan berencana. agar produk hukum yang responsif
peraturan (inhalt de regelung); dan Langkah-langkah yang dapat diambil dan berkualitas dapat diwujudkan
kedua, kegiatan yang menyangkut untuk merealisasikan hal tersebut adalah: (meskipun hal ini harus terus disesuaikan
pemenuhan bentuk peraturan (form der a. menyusun undang-undang yang dengan perkembangan hukum yang
regelung) dan proses serta prosedur mengatur tata cara penyusunan ada). Hal tersebut terbukti dengan
pembentukan peraturan (verfahren der peraturan perundang-undangan dicantumkannya ketentuan-ketentuan
ausarbeitung der regelung). yang membuka kemungkinan mengenai partisipasi masyarakat di
Lebih jauh Krems mengemukakan, untuk mengakomodasi aspirasi dalam pembentukan undang-undang.
pembentukan isi suatu peraturan masyarakat dengan tetap mengakui Di samping itu, kini dengan adanya
perundang-undangan merupakan dan menghargai hukum agama dan UU Nomor 12 Tahun 2011 juga upaya
gabungan antara politik hukum hukum adat; untuk menata sistem hukum khususnya
(rechtspolitiek) dan sosiologi hukum b. menyempurnakan mekanisme peraturan perundang-undangan
(rechtssoziologie), hal ini disebabkan hubungan antara DPR dan sudah mulai dilakukan, baik dalam hal
adanya semacam rumus, bahwa kekuatan Pemerintah dalam rangka asas, materi muatan, maupun hierarki
hukum secara materiil mengasumsikan pembentukan peraturan perundang- peraturan perundang-undangan.
kekuatan hukum secara formil. undangan sebagai konsekuensi Terkait dengan persoalan kerangka
Sedangkan pada proses dan prosedur Amandemen Pasal 5 ayat (1) dan politik legislasi, terdapat beberapa hal
pembentukan peraturan perundang- Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945; yang perlu didiskusikan dan dikaji secara
undangan, hukum tata negara dogmatik, c. meningkatkan peran Program intensif. Beberapa hal itu, antara lain
ilmu negara, ilmu pengetahuan politik Legislasi Nasional (Prolegnas); mengenai bagaimana:
dan ilmu perencanaan memainkan peran d. menyempurnakan peraturan 1. cara menderivasi nilai-nilai yang
penting. Selain itu kontribusi dari sosiologi perundang-undangan yang ada dalam Pancasila dan Undang-
hukum, ilmu pengetahuan tata hukum mendukung sistem desentralisasi Undang Dasar Negara Republik
dan tentang perencanaan tidak dapat dalam rangka penguatan masyarakat Indonesia ke dalam materi muatan
diabaikan begitu saja, oleh karena untuk sipil melalui penyediaan akses atau norma suatu undang-undang;
menentukan suatu peraturan itu valid informasi kepada publik dalam 2. sikronisasi peraturan perundang-
dan efektif diperlukan bantuan ilmu-ilmu proses pengambilan keputusan; undangan di tingkat pusat dan
tersebut. e. menyempurnakan dan daerah;
Selain tiga hal yang melandasi memperbarui peraturan perundang- 3. harmonisasi materi muatan undang-
pembentukan peraturan perundang- undangan untuk mendukung undang antar sesama undang-
undangan sebagaimana tersebut di atas, kegiatan perekonomian dalam undang;
pembentukan peraturan perundang- menghadapi perdagangan bebas 4. cara mereduksi jumlah undang-
undangan juga harus memegang 3 (tiga) dan perlindungan daya dukung undang yang diajukan ke Mahkamah
prinsip, yaitu : ekosistem dan fungsi lingkungan Konstitusi untuk di-ujimateriil-kan; dan
1. kesetiaan kepada cita-cita hidup serta perlindungan masyarakat 5. membuat indikator yang rasional
Sumpah Pemuda, Proklamasi setempat; dan objektif bagi seluruh pemangku
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan f. melakukan ratifikasi berbagai kepentingan berkenaan dengan
nilai-nilai filosofis yang terkandung konvensi internasional khususnya perencanaan dan pembentukan
dalam Pancasila serta nilai-nilai yang berkaitan dengan HAM serta suatu undang-undang.
konstitusional yang termaktub dalam yang terkait dengan perlindungan Demikian sekelumit pemikiran
UUD NRI Tahun 1945; dan peningkatan hak-hak tentang “DPR dan Politik Legislasi” dalam
2. terselenggaranya negara hukum perempuan dan ketenagakerjaan; menyambut ulang tahun DPR RI yang ke-
Indonesia yang demokratis, adil, g. meningkatkan koordinasi dan 73 sebagai bahan perenungan, refleksi
sejahtera, dan damai; kerjasama dalam pembangunan dan diskusi dalam rangka memperkuat
3. dikembangkannya norma-norma dan pemanfaatan penelitian hukum fungsi legislasi DPR RI.
hukum dan pranata hukum baru antar instansi baik di pusat maupun
dalam rangka mendukung dan di daerah, kalangan akademisi,

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 43