Page 15 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT AMA
AMA
LAPORAN UT

KOMISI III DPR RI

Mereformasi Sistem Peradilan

Pidana

Tiga rancangan undang-undang (RUU) yang dirumuskan Komisi III DPR RI sedang
dirampungkan pembahasannya. Ketiganya adalah RKUHP, RUU Jabatan Hakim, dan
RUU Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga RUU ini saling berkaitan dan menjadi bagian
dari reformasi sistem peradilan pidana di Tanah Air yang diproyeksikan Komisi III.

pikiran. Polemik pidana. Pasal Tipikor dalam RKUHP
dan perdebatan justru menyatukan tindak pidana
begitu khusus, asas, dan perbaikan sistem
tajam untuk hukum pidana. Sementara progres
memutuskan pembahasan RUU Jabatan Hakim dan
kebijakan RUU MK sudah membentuk Focus
politik dalam Group Discussion (FGD) untuk bahas
menetapkan isu-isu krusial.
pasal-pasal Untuk RUU MK, ada persoalan yang
krusial RKUHP. disampaikan Erma. Sembilan hakim
Dikemukakan konstitusi di MK diusulkan dari tiga
Erma, hambatan lembaga, DPR RI, pemerintah, dan MA.
yang kini dihadapi Masing-masing lembaga mengusulkan
RKUHP adalah tiga kandidat hakim. DPR RI menggelar
Ketua Panja dari uji kalayakan dan kepatutan untuk
pemerintah Enny mendapat tiga hakim konstitusi yang
Nurbaningsih berkualitas. Begitu juga pemerintah
sekarang sudah menyeleksi ketat usulan tiga hakimnya.
menjadi hakim Sementara, tiga hakim sisanya tidak
Mahkamah jelas mekanisme usulannya di MA.
akil Ketua Konstitusi (MK) menggantikan Maria Dan Erma berharap, dari sembilan
Komisi III DPR Farida yang pensiun. Kekosongan hakim MK ada tiga hakim perempuan.
RI Erma Suryani Ketua Panja pemerintah akan Tujuannya agar ada yang mengawal
Ranik memberi menghambat pembahasan RKUHP. perkara-perkara konstitusi menyangkut
Wpenjelasan kepada Pemerintah harus mencari gantinya hak-hak perempuan. Terakhir,
Parlementaria pertengahan Agustus dan itu butuh waktu dan adaptasi lagi. persoalan yang membelit RUU Jabatan
lalu soal reformasi itu. RKUHP menjadi Sementara Ketua Panja RKUHP DPR RI Hakim adalah pembatasan usia dan
tumpuan dari agenda reformasi dipegang Wakil Ketua Komisi III DPR RI kualitas hakim agung. Di negara-negara
peradilan pidana tersebut. Ketika Mulfachri Harahap. maju hakim agung tak dibatasi usianya.
RKUHP sebagai UU payung nanti sudah “Ketua Panja pemerintahnya Namun, persoalannya di Indonesia
disahkan, UU sektoral lainnya bisa Enny Nurbaningsih sudah dilantik banyak hakim agung yang sepuh tak
menyesuaikan. menjadi hakim konstitusi. Pemerintah bisa bergerak lagi.
Ketiga RUU yang sedang dibahas harus memilih ketua tim baru. Secara “Banyak hakim agung yang sudah
Komisi III DPR RI dengan pemerintah substansi masih ada pasal-pasal yang sakit-sakitan dan tidak bisa bergerak.
itu kemungkinan besar baru rampung pemerintah sendiri tidak percaya Bagaimana dia bisa memutuskan.
pada tahun depan, di akhir masa diri. Misalnya, permintaan KPK untuk Hanya di Indonesia, hakim agung bisa
kerja DPR periode 2014-2019. Bila menarik pasal-pasal tindak pidana ketemu makan malam dengan keluarga
akhir tahun 2019 RKUHP disahkan, itu korupsi dari KUHP,” ungkap politisi terpidana. Main golf dengan pengacara
menjadi capaian monumental bagi Partai Demokrat ini. terpidana. Jadi, kita sekarang sedang
DPR periode ini, khususnya Komisi Kalau Tipikor dikeluarkan merancang RUU Jabatan Hakim yang
III DPR RI. Pembahasan RKHUP yang dari RKUHP, sambung Erma, itu mengatur jabatan hakim daru hulu ke
panjang sangat menyita waktu dan akan berdampak pada peradilan hilir,” urai Erma lagi. MH/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 15