Page 10 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA

Dalam perjalanan
menata kelembagaan,
DPR selalu berusaha
untuk mendekatkan
diri kepada
masyarakat.

mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Anggaran untuk daerah dan desa
terus ditingkatkan, pembangunan
daerah tertinggal, terluar dan terdepan
terus kita prioritaskan. Anggaran 20
persen untuk pendidikan dan 5 persen
untuk kesehatan terus dipertajam
sasarannya serta dimantapkan
kualitasnya. Pembangunan infrastruktur
untuk pemerataan dan guna
menyatukan Indonesia terus diberikan
perhatian. Demikian pula, anggaran Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Pimpinan DPR RI meluncurkan Aplikasi “DPR Now!”
swasembada pangan, reforma agraria,
dan sertifikat gratis untuk rakyat terus
ditambah dan ditingkatkan,” papar tentang Pemerintahan Aceh dan UU seleksi pengangkatan pejabat publik,”
Bamsoet. Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi imbuh Bamsoet.
Dalam menjalankan fungsi Khusus bagi Provinsi Papua, serta
pengawasan, DPR RI membentuk Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2012
Panitia Khusus Non-RUU dan Panitia tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Perkuat Politik Luar Negeri
Kerja (Panja) serta TIM Khusus Yogyakarta; (4) Tim Pemantau dan dengan Jalankan Fungsi
untuk memrespon berbagai aspirasi Evaluasi Program Pembangunan Daerah Diplomasi
dan pengaduan masyarakat.Lebih Pemilihan (UP2DP); (5) Tim Penguatan Untuk memperkuat politik luar
daripada itu, DPR RI juga memberikan Diplomasi Parlemen; (6) Tim Pengawas negeri Indonesia, DPR RI memiliki
pertimbangan dan persetujuan atas DPR RI tentang Pembangunan Daerah fungsi diplomasi yang dilaksanakan
usul pengangkatan pejabat negara dan Perbatasan; dan (7) Tim Pengawas DPR melalui partisipasi dalam sidang-sidang
pejabat publik lainnya. Selama Tahun RI terhadap Penyelenggaraan Ibadah regional dan internasional, baik antar-
Sidang 2017-2018 terdapat dua Pansus Haji. parlemen maupun non-parlemen,
sebagai kelanjutan dari tahun sidang “Keberadaan Tim pengawasan itu serta melalui hubungan bilateral dan
sebelumnya. Pansus tersebut adalah dimaksudkan agar secara konsisten individual. Di fora antar-parlemen,
Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo ada pengawasan terhadap berbagai utamanya dilakukan melalui ASEAN
II dan Pansus tentang Hak Angket kebijakan Pemerintah maupun di Inter-Parliamentary Assembly (AIPA),
terhadap Pelaksanaan Tugas dan kalangan internal DPR RI sendiri, Asian Parliamentary Assembly (APA),
Kewenangan KPK. guna memastikan kemanfaatan dari Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF),
Selain itu, terdapat tujuh Tim yang kebijakan tersebut untuk sebesar-besar Parliamentary Union of the OIC Member
dibentuk Pimpinan DPR RI, yaitu: (1) kemakmuran rakyat. Pada tahun sidang States (PUIC), dan Inter-Parliamentary
Tim Implementasi Reformasi DPR RI; ini, juga dibentuk 41 Panitia Kerja (Panja), Union (IPU). Diplomasi parlemen juga
(2) Tim Pengawas DPR RI terhadap khususnya Panja Komisi, dalam rangka dilakukan di forum Global Organization
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan. of Parliamentarians Againts Corruption
(3) Tim Pemantau DPR RI terhadap Kinerja dalam pelaksanaan fungsi (GOPAC), MIKTA Speakers’ Consultation,
Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 pengawasan juga tercermin dalam World Parliamentary Forum on

10 PARLEMENTARIA 163 XLVIII 2018