Page 13 - MAJALAH 163

LAPORAN UTAMA
AMA
LAPORAN UT
LAPORAN UT AMA

KOMISI I DPR RI

Komisi I Jalankan Fungsinya

dengan Baik

Tiga fungsi DPR sudah dijalankan sebaik mungkin oleh Komisi I DPR RI. Jumlah mitra kerja
yang begitu banyak, memang tak dipungkiri tak semuanya terpantau. Namun setidaknya
di bidang legislasi dan anggaran, Komisi I DPR RI terus memantaunya. Berbagai
perjanjian kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara sahabat yang tertuang
dalam berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) pun sudah banyak yang diselesaikan.

etua Komisi I DPR RI
Abdul Kharis Almasyhari Hambatan-
mengatakan, kinerja yang
belum dimaksimalkan hambatan
Khanya fungsi pengawasan, pengawasan pun
mengingat banyaknya mitra kerja yang
harus dikunjungi. Sebut saja, markas- terus dievaluasi
markas Komando Daerah Militer (Kodam), Komisi I DPR RI
stasiun TVRI daerah, dan juga stasiun RRI
di daerah yang jumlahnya sangat banyak. agar tetap bisa
Kinerja ini dirasa belum maksimal karena menjangkau
membutuhkan waktu untuk memantau
semua itu. semua mitra kerja FOTO : ARIF/IW
“Memang belum memadai dalam
pengawasan, karena terbatasnya waktu Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari
juga banyaknya yang harus diawasi.
Misalnya, kodam saja ada sekian puluh, merupakan keharusan. Di tahun 2020, menyerukan seluruh Pimpinan dan
sehingga baru beberapa yang sempat Indonesia diproyeksikan seluruhnya Anggota Komisi I DPR RI tetap bekerja
kita kunjungi. RRI dan TVRI juga banyak menggunakan sistem tersebut agar tidak maksimal untuk meningkatkan kinerja.
sekali. Saya kira yang belum kita dikucilkan oleh negara lain. Dengan kekompakan yang padu, semua
lakukan pengawasan secara langsung,” Sementara di bidang pengawasan tugas pengawasan dan legislasi bisa
tutur Kharis kepada Parlementaria, TNI, Komisi I DPR RI sedang diselesaikan sesuai targetnya.
pertengahan Agustus lalu, terkait capaian memfokuskan perhatiannya pada Pada bagian lain, politisi dapil Jateng
komisi yang dipimpinnya. operasi militer selain perang. “Kita akan ini menyinggung masalah pertahanan
Hambatan-hambatan pengawasan berkoordinasi dengan Kementerian yang sangat membutuhkan diplomasi
pun terus dievaluasi Komisi I DPR RI Pertahanan dan TNI terkait dengan tahun parlemen. Sinergi dengan pemerintah
agar tetap bisa menjangkau semua politik ini, pasti ada pelibatan TNI dalam pun menjadi keniscayaan. Pemerintah
mitra kerja. Saat ini, komisi pertahanan operasi militer selain perang. Sesuai dituntut meningkatkan kapasitas
ini sedang memfokuskan pembahasan dengan UU No.34 tahun 2004, pasal 7 pertahanan terutama di wilayah terdepan
satu RUU yang sudah terlalu lama ayat (2), saya kira jelas di sana bahwa Indonesia untuk mempertahankan
belum disahkan, yaitu RUU Penyiaran. ada operasi militer selain perang untuk kedaulatan NKRI. Ini memang jadi bidang
Politisi PKS ini berharap, progres RUU ini mengantisipasi keamanan yang mungkin pengawasan Komisi I DPR RI.
berjalan baik sesuai harapan, terutama tidak bisa diselesaikan oleh polisi,” “Saya kira berkaitan dengan Komisi
insan penyiaran. jelasnya. I ini, di tahun politik kita akan tetap
RUU Penyiaran ini menjadi sangat Memasuki usia ke-73 DPR RI, ada bekerja maksimal untuk meningkatkan
penting, lanjut Kharis, karena berkaitan satu kebanggaan tersendiri bagi Kharis kinerja. Mudah-mudahan hasil kinerja
dengan analog switch off atau yang sebagai ketua, yaitu kekompakan Komisi I akan menjadi semakin baik dan
biasa dikenal dengan digital switchover dan kebersamaan yang selalu terjaga menghasilkan UU yang bermanfaat
untuk peralihan dari sistem penyiaran di komisi yang dipimpinnya. Pada untuk bangsa dan negara,” pungkasnya
televisi analog ke televisi digital. Ini tahun politik periode terakhir ini, ia mengakhiri perbincangan. EPS/SF

163 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 13