Page 37 - MAJALAH 135
P. 37
Sebenarnya secara historis, BUMDes bukanlah hal yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022
yang baru bagi sebagian masyarakat desa di berbagai Desa. Kepemilikan BUMDes terbanyak berada di Jawa
daerah. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Timur dengan 287 BUMDes, kemudian Sumatera Utara
Daerah, PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, maupun dengan 173 BUMDes, rata-rata nasional, presentase jumlah
Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha BUMDes dari total 74.093 desa di Indonesia masih cukup
Milik Desa sudah disebutkan tentang pendirian BUMDes. terbatas yakni sebesar 1,4 %. Padahal, BUMDes ini penting
Namun, selama ini pengelolaan BUMDes masih belum untuk kemajuan dan kesejahteraan desa, karena kontribusi
memenuhi prinsip-prinsip yang diinginkan. Prinsip- BUMDes terhadap perekonomian desa cukup vital. Jika
prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi dapat dikelola dengan lebih profesional, BUMDes akan
atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan benar-benar mampu menjadi penggerak perekonomian
cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta masyarakat desa yang berbasis sistem perekonomian, yakni
modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip sistem ekonomi kekeluargaan dengan gotong royong.
dalam mengelola BUMDes yaitu: Sejauh ini mayoritas para aparatur desa memanfaatkan
Alokasi Dana Desa tersebut untuk menunjang pembangunan
1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam infrastruktur desa, yang bertujuan untuk mendorong
BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik pertumbuhan ekonomi desa. Namun, melihat manfaat
demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. kehadiran BUMDes, alangkah baiknya pemerintah desa dapat
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam mengalokasikan dana tersebut untuk pendirian maupun
BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta revitalisasi BUMDes. Dengan Pembangunan BUMDes, dapat
memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong terwujudnya kemandirian desa dalam mengelola
mendorong kemajuan usaha BUMDes. sumber pendapatannya sendiri (Pendapatan Asli Desa).
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam Namun demikian, perwujudan tersebut menuntut
BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang adanya kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
golongan, suku, dan agama. potensi desa yang ada dan dukungan seluruh aparat desa
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap selaku pengelola dana desa. Selain itu keberlangsungan
kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui BUMdes ini perlu ditunjang dan diperkuat dengan peraturan
oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan dan manajemen BUMDes serta penerapan praktek Good
terbuka. governance pada BUMDes, karena Good Governance sebagai
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat bagian agenda reformasi, pada dasarnya merupakan suatu
dipertanggung jawabkan secara teknis maupun kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek
administratif. pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat.
6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan
dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. ***
Ditulis oleh: Ade Nurul Aida & Martha Carolina
Berdasarkan data Kementerian Desa, tercatat sebanyak (Analis Anggaran Pendapatan dan
1.022 BUMDes telah berkembang di seluruh Indonesia, Belanja Negara Ahli Pertama)
foto : dok/hr
PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 37
