Page 38 - MAJALAH 135

LEGISLASI

foto : rsb/hr

Diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR RI
REvISI UU KUHP

AKOMODIR HUKUM ADAT

omisi III DPR RI dan provinsi seluruh Indonesia. Demikian kegiatan lainnya. Sehingga Panja
pemerintah saat ini sedang juga hukuman mati, yang tidak bisa meskipun berjalan tapi tidak seperti
melakukan pembahasan mengabaikan tuntutan global dunia, yang diharapkan,” kata Nasir Djamil
K Revisi UU KUHP (Kitab yang sebagian besar sudah menghapus dalam diskusi Forum Legislasi di
Undang-Undang Hukum Pidana). hukuman mati tersebut. Karena itu Gedung DPR RI, Jakarta.
Revisi UU KUHP ini adalah bagian dalam RUU KUHP ini dinamai sebagai Jika tidak ada kegaduhan politik di
dari pembaruan hukum nasional pidana mati bersyarat. Senayan yang menyita waktu anggota
Indonesia, dimana nantinya kita Selain itu terkait hukum Islam yang panja, kata anggota Fraksi Partai
memiliki KUHP yang sesuai dengan diterapkan di beberapa daerah seperti Keadilan Sejahtera ini, diperkirakan
nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki Nangroe Aceh Darussalam, akan Juli atau Agustus 2016 buku I yang
dan mengadopsi tuntutan global. dipelajari oleh Panja Revisi UU KUHP. mengatur tentang asas-asas hukum
Karena jika hanya dengan wawasan Hanya saja Panja baru membahas pidana akan selesai. Setelah itu, panja
kebangsaan kita saja tanpa mengadopsi asas-asas hukum pidana dalam buku akan membahas buku II mengenai jenis
tuntutan-tuntutan global, kita akan I, yang akan selesai sekitar Juli atau tindak pidana dimana membutuhkan
menjadi sendiri dalam pergaulan dunia Agustus 2016 mendatang. Sedangkan fokus dan konsentrasi yang lebih
internasional. dalam buku II–nya sudah berbicara tinggi.
Menurut Anggota Komisi III DPR delik pidana. Ia menjelaskan, bahwa dalam
Nasir Djamil, Revisi UU KUHP yang “Proses pembahasan Panja KUHP buku I KUHP ada satu catatan yang
sedang dibahas Panja Komisi III di Komisi III DPR sedang berjalan dan menjadi pembicaraan hangat baik
akan mengakomodir living law atau perjalanannya juga relative sudah lebih antar anggota panja maupun dengan
hukum adat yang masih hidup dan baik, meskipun memang tersendat- pemerintah. Salah satunya mengenai
berjalan di tengah masyarakat. Dimana sendat karena sebagian besar anggota pidana mati. “Kami memahami suasana
hukum adat tersebut masih hidup di 34 Panja KUHP juga terlibat disejumlah kebathinan yang ada pada pemerintah.

38 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016