Page 39 - MAJALAH 135

Sepertinya di pemerintah sendiri ada Agar sebuah produk hukum yang sudah
kubu yang pro hukuman mati dan ada diputuskan bisa langsung dijalankan,
kubu yang tidak pro dengan hukuman dan tidak digugat (judicial review) ke
mati. Sehingga hukuman mati tidak lagi MK,” papar Enny.
menjadi hukuman yang berupa pidana Ada faktor-faktor yang meringan-
pokok, tapi sudah dimasukkan dalam kan, memberatkan, juga melakukan
pidana yang khusus,” jelas Nasir. kejahatan pidana berkali-kali tapi
Ia mengaku bersyukur karena ketahuan sekali, maka penjatuhan
pemerintah masih mencantumkan putusan hukumnya tidak lebih dari 20
hukuman mati meskipun memang tahun. “Tak boleh mengakumulasikan
itu dilakukan secara selektif. “Apalagi hukuman dari kejahatan yang satu
narapidana yang mendapatkan dengan kejahatan yang lain, sehingga
hukuman mati itu memohon grasi hukumannya sampai 20 tahun
pada presiden, kalau grasinya ditolak ditambah 10 tahun sehingga menjadi
baru kemudian hukuman matinya 30 tahun dan seterusnya. Itu tidak
dilaksanakan,” ujar politisi dari Nangroe boleh,” terang Enny .
Aceh Darusalam. Dengan demikian, proses pem-
Artinya, jelas Nasir, hukuman mati foto : an/hr bahasan RUU KUHP ini dilakukan tidak
itu merupakan upaya terakhir dalam dengan tergesa-gesa dan melibatkan
penegakkan hukum, dan tentu saja Anggota Komisi III DPR RI, seluruh komponen masyarakat sampai
sebelum dia dihukum mati dia sebagai Nasir Djamil benar-benar mencapai keyakinan
warga negara diberikan hak untuk bersama. Termasuk di dalamnya terkait
memohon ampun kepada presiden, (perda) yang bernuansa syariat islam. kejahatan luar biasa (extra ordenary
mungkin dia mengakui kesalahan- seperti di Aceh ada Konun. crime, lex specialist, lex generalist) dan
kesalahannya. “Ini harus diatur dalam KUHP, sebagainya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga daerah-daerah yang menerapkan Namun, Pakar Hukum Pidana UI
menginformasikan, bahwa Komisi III perda-perda bernuansa syariat islam. Akhyar Salmi yang juga hadir dalam
akan mengadakan seminar mengenai Tentu saja Panja KUHP Komisi III DPR diskusi tersebut menyatakan agak
konseptualisasi dan transformasi akan mengakomodir, khususnya Fraksi bingung dengan draft UU KUHP
hukum adat. Dimana hukum adat ini PKS akan melihatnya secara moderat, tersebut, karena yang buku satu pakai
akan dimasukkan dalam norma dalam tidak ke kanan atau ke kiri,” tandasnya. asas, tapi yang lain tidak. Sehingga
KUHP. “Belajar dari realita yang ada, Nasir mengharapkan KUHP ini ada ketidakkonsistenan. Seperti asas
bahwa hukum adat masih berlaku baik dapat mengakomodir warna warni dan wilayah, asas nasional pasif, asas
itu di Kalimantan, Sulawesi, Bali dan dinamika hukum di Indonesia, sehingga nasional aktif, dan asas internasional.
Sumatera Barat dan hampir di seluruh hukum ini menjadi bagian yang tidak “Itulah yang harus diclearkan,
provinsi yang ada di nusantara ini,” terpisahkan untuk membangun agar tujuan pemidanaan itu tidak
jelasnya. masyarakat itu sendiri. dijadikan norma saja, melainkan harus
Misalnya di Bali, seorang anak laki- Sementara itu dalam kesempatan dijalankan,” ungkapnya.
laki melarikan anak perempuan itu hal yang sama, Kepala BPHN Kemen- Mengapa? Sebab, kalau tujuan
yang biasa tidak bisa dikenai pidana. kumham RI Enny Nurbaningsih itu dipahami sebagai norma, maka
Tapi jika mengacu pada perbuatan meng akui jika pemerintah dan DPR tak akan ada kekonsistenan seperti
hukum, itu bisa kena delik. Bagaimana baru membahas asas-asas hukum dengan hukuman mati itu sendiri di
kita mengakomodir dalam KUHP, ini pidana. Di mana asas-asas tersebut masyarakat. Karena itu, pasal 55 dalam
butuh pendalaman, mengakomodasi rencana strategis buku I, itu bertentangan dengan pidana
Oleh karena itu, mantapnya, kun- (Renstra) nilai-nilai kebangsaan Indo- pokok hukuman mati. Karena doktrin
jungan-kunjungan panja ke sejumlah nesia, mengakomodir living law, dan itu akan selalu berkembang dan tidak
daerah itu adalah ingin melihat hu- lain-lain. Dimana tim Kemenkumham perlu diatur, dan tujuan pidana itu kita
kum ada yang berlaku di daerah. RI sebagai penggagas cukup solid, serahkan kepada penegak hukum.
Jangan sampai seperti pembahasan sehingga dalam setiap pembahasan Selain itu, menurutnya tidak perlu
UU Pornografi dan Pornoaksi dimana selalu melibatkan pihak-pihak terkait. menghimpun semua delik yang ada.
sejumlah daerah yang memiliki adat Seperti Kepolisian, Kejaksaan, MA, Sebab, dalam hukum pidana manapun
istiadat menolak, terlepas motivasi KPK, BNN, BNPT dan lain-lain. delik administrasi itu berbeda dengan
penolakannya. “Jadi, Kemenkumham sudah delik pidana umum, dan memang
Menurutnya negara sudah meng- melibatkan seluruh penegak hukum tidak boleh 2 tindak pidana dijatuhi
akomodir masalah-masalah ini dan yang ada. Jika memang terkait hukuman sekaligus. Misalnya tindak
juga mengkompilasi hukum-hukum terorisme, maka melibatkan BNPT, pidana korupsi dengan mengganti
islam di Indonesia. Meskipun memang narkoba melibatkan BNN, korupsi uang kerugian negara. Apa uang itu
tidak secara eksplisit disebutkan tapi tentu dengan KPK, dan seterusnya. bisa mengganti korupsi? Kalau begitu,
jika kita melihat di lapangan ada juga Termasuk hukum adat yang masih koruptor akan senang. Jadi, itulah
sekarang peraturan-peraturan daerah hidup di tengah masyarakat. Mengapa? antara lain yang harus diclearkan.n (sc)

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 39