Page 35 - MAJALAH 135
P. 35
foto : dok/hr
Pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap
kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab
pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan tentang Desa. Pemdes dan BPD dapat mengembangkan prioritas
prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016, telah diatur sebagaimana di atas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan
Tertinggal, dan Transmigrasi No.21 tentang Penetapan dalam Peraturan Desa. Sementara Pemerintah Kabupaten/
Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016. Peraturan ini Kota dapat melakukan pendampingan pada desa dalam
menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal
Negara (APBN). Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota. Disamping
n pembangunan, pengembangan,dan pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan,termasuk ketahanan
Bidang Pembangunan Desa
pangan dan permukiman;
Untuk meningkatkan n pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
kesejahteraan masyarakat n pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan n pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
kemiskinan
n pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Bidang Pemberdayaan n peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan,dan peningkatan
Masyarakat kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
n dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama,maupun oleh kelompok dan atau lembaga
Untuk program dan kegiatan ekonomi masyarakat Desa lainnya;
bidang pemberdayaan
masyarakat desa, dialokasikan n bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
untuk mendanai kegiatan n pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegaldan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader
yang bertujuan meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
kapasitas warga atau
masyarakat desa dalam n promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakanhidup bersih dan sehat, termasuk
pengembangan wirausaha, n peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
peningkatan pendapatan, n dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
serta perluasan skala ekonomi
individu warga atau kelompok n peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
masyarakat dan desa n bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
Sumber: Permendes PDTT Nomor 21 tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 35
