Page 31 - MAJALAH 135

pemasyarakatan warga binaan di Lapas berat. Penduduk Indonesia berjumlah setingkat kementerian.
itu sendiri,” jelasnya. 250 juta, yang 125 juta di antaranya Yuddy mengatakan, Perpres
Tanggapan berbeda dikatakan usia produktif yang harus diamankan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
anggota Komisi III Akbar Faizal dari narkotik. Sedangkan personel Narkotika Nasional yang selama ini
dengan mengatakan melihat masalah BNN hanya 4.400 di seluruh Indonesia. menjadi payung hukum institusi itu
yang ditimbulkan dari efek narkoba Selain itu belum adanya kantor resmi harus disempurnakan terlebih dulu.
sudah sangat mengkhawatirkan, dan BNN turut memengaruhi kecepatan Persoalan BNN lanjut dia,
perlu langkah-langkah kebijakan petugas dalam mengungkap jaringan bukan pada kelembagaannya.
yang dilakukan untuk menekan narkotik serta keterbatasan peralatan Pasalnya banyak lembaga negara yang
penyalahgunaan narkoba. dan anggaran. setingkat kementerian, namun kurang
Namun menurutnya, badan Perlu kajian mendalam melibatkan maksimal menjalankan perannya.
yang sekarang ada masih cukup pemangku kepentingan atas rencana Tetapi sejauh mana dukungan
untuk melakukan pencegahan dan menaikkan status BNN itu. Apa benar stakeholder lainnya untuk membantu
pemberantasan penyalahgunaan koordinasi selama ini kurang efektif melaksanakan fungsi tugas pokok dari
dalam penanganan kasus Narkoba
akibat statusnya belum sejajar
kementerian? Perlu penjelasan lebih
lanjut tentang rencana ini. Tak masalah
BNN sejajar kementerian atau yang
lainnya, sepanjang kinerjanya memang
makin membaik.
Fakta narkoba telah membahayakan
tak bisa dibantah, namun mengubah
status kelembagaan tak akan berguna
jika hal lain tak ikut diperbaiki, seperti
manusianya, anggaran dan sarana
peralatan.
Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (Kapolri) Jenderal
P oli si Badr odi n H ai ti ti dak
foto : eno/hr mempersoalkan keputusan Presiden foto : and/hr
Joko Widodo untuk meningkatkan

(BNN) menjadi setingkat menteri.
Anggota Komisi III DPR RI, status Badan Narkotika Nasional Anggota Komisi III DPR RI,
Daeng Muhammad Kapolri menegaskan bahwa Akbar Faisal
pening ka tan i tu ber tujuan
dan peredaran gelap Narkotika untuk meningkatkan kinerja BNN. pada instansi tersebut. Meski begitu,
dan Prekursor Narkotika, tinggal “Tidak ada masalah. Sepanjang putusan meningkatkan status BNN ada
bagaimana p eng kosolidasian tujuannya untuk meningkatkan kinerja di tangan Presiden.
organisasi ini. BNN,” kata Kapolri. Politisi PAN Daeng Muhammad
“Saya dengar Kepala BNN Budi Dia mengatakan, penguatan BNN menambahkan, partainya sangat
Waseso telah melakukan banyak menjadi setingkat menteri, yang diikuti mendukung kewenangan BNN
disana, baik di internal maupun penambahan personel dan anggaran ditingkatkan. Dia juga prihatin
di eksternal. Jadi menurut saya harus dibuktikan kemampuan telah terungkap seorang bupati
sebenarnya Badan ini masih cukup, kan institusi itu menjalankan tugasnya saja bisa terlibat pada kasus nar-
dia mandiri, jadi BNN bisa melakukan memberantas narkoba di negeri ini. koba. Bagaimana mau memimpin
banyak hal untuk itu,”kata Akbar Faizal. “Semuanya adalah bagaimana untuk dan membangun rakyatnya kalau dia
Bagi Akbar Faizal sebenarnya, meningkatkan kinerja BNN sehingga sendiri itu adalah orang yang memang
revitalisasi BNN itu perlu dilaku- ke depan bangsa ini tidak dihadapkan pecandu narkoba.
kan derevitalisai. Tentu saja, de- pada peningkatan peredaran gelap dan “Logikanya itu tidak mungkin
ngan penambahan struktur organi- penyalahgunaan narkoba. Kan semakin negara ini bisa dibangun orang-orang
sasi, dan anggaranya. Tapi kalau hari dirasakan masyarakat semakin pecandu narkoba memimpin bangsa
menjadi kementerian bisa saja, meningkat,” katanya. ini, bila perlu periksa semua para
namun menurutnya dimana letak Menteri Pendayagunaan Aparatur penegak hukum. Tes urin semua,
efektifitasnya. Negara dan Reformasi Birokrasi anggota DPR sekalipun. Supaya
(PAN-RB) Yuddy Chrisnandy negara ini betul-betul clean and clear
Tantangan Berat menyatakan, diperlukan waktu untuk dan kesungguhan untuk melakukan
Tantangan yang dihadapi BNN penyempurnaan Peraturan Presiden pemberantasan terhadap para pelaku
dalam memerang i peredaran (Perpres) untuk meningkatkan status peredaran narkoba di republik ini,”
narkoba di Indonesia memang sangat Badan Narkotika Nasional (BNN) tegasnya. n (as)

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 31