Page 27 - MAJALAH 135

foto : dok/hr

Petugas Puskesmas tengah memberikan pelayanan kesehatan kepada warga tidak mampu

JKN Sedang Sekarat, Iuran Terlalu buru”, “memberatkan”, dsb hanya akan rokok sepertiganya, untuk membayar
Kecil merusak JKN dan masa depan bangsa. iuran JKN. Pengurangan konsumsi
Rancang bangun JKN adalah gotong Para pejabat tinggi menikmati rokok sepertiga saja akan terkumpul
royong biaya kesehatan. Seberapa besar jaminan kesehatan dengan iuran yang potensi dana sebesar Rp 110 Triliun
kita harus menggotong? Tengok negara besar, yaitu lebih dari Rp 1.700.000 per untuk JKN. Tahun 2015 lalu rakyat
Muangthai dan Malaysia. Tahun 2012, pejabat per bulan. Dengan bandingan Indonesia membakar Rp 330 Triliun
setiap penduduk Malaysia, Muangthai, tersebut, seharusnya difahami bahwa dengan mengkonsumsi rokok. Disini,
dan Indonesia mengeluarkan $ 676, $ iuran kelas I yang Rp 80.000 POPB pun, DPR punya peluang untuk mendesak
385, dan $ 150. Indonesia yang terkecil, terlalu kecil. Pemerintah agar menaikan harga dan
39 persen dari Muantai, dan hanya 22 Disinilah diperlukan dukungan cukai rokok guna mendanai JKN.
persen dari belanja kesehatan Malaysia. DPR agar JKN bisa berjalan baik dan Dana tersebut cukup untuk subsidi
Itupun, sudah jauh lebih tinggi dari berkelanjutan. Anggota DPR dibekali iuran bagi 150 juta jiwa—termasuk 90
iuran JKN kelas I yang baru dinaikkan. dengan staf ahli, yang diharapkan juta termiskin. Untuk membayari
Belanja JKN hanya 14 persen dari mampu memahami lebih baik. Jika iuran kepada 150 juta penduduk untuk
rata-rata total belanja kesehatan para anggota DPR dapat mendukung perawatan kelas II, tarif Rp 51.000
penduduk Indonesia. Artinya, dana kenaikan iuran yang pantas, maka JKN POPB, dibutuhkan dana Rp 91,8 Triliun.
JKN cuma 7 persen saja dari kebutuhan akan menjadi kebanggaan bangsa. Jika Tidak sampai 60% dana cukai rokok
biaya untuk mencapai kualitas layanan tidak, orang akan memperolok JKN. yang diterima. Pemerintah Filipina
setara dengan kualitas layanan di mengucurkan 80% dana cukai rokok
Muangthai. Jangan heran, jika JKN Solusi ada di Depan Mata, Asal Mau untuk jaminan kesehatan rakyatnya.
banyak masalah. Kok, ada anggota DPR Konstitusi (UUD Pasal 34 Ayat 2) Mengapa Indonesia tidak bisa? Semoga
masih menolak kenaikan iuran JKN? dengan jelas memerintahkan Negara Anggota Dewan dapat melakukan
Bisa jadi ia belum paham. menyediakan layanan kesehatan yang terobosan untuk perbaikan JKN.
Ada juga pejabat eksekutif yang layak. Layanan yang layak, perlu dana
belum paham. Tanggapan politis, yang memadai. Tidak sanggupkah kita? Hasbullah Thabrany
baik bari politisi, pimpinan LSM, Sanggup. Asal mau. Guru Besar Universitas Indonesia,
akademisi atau pejabat Pemda dengan Pemerintah dan BPJS bisa melakukan Anggota Kumpulan Penulis Asuransi
pernyataan “keberatan”, “terburu- kampanye massal mengurangi konsumsi Indonesia (KUPASI)

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 27