Page 22 - MAJALAH 135

LAPORAN UTAMA

Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga

BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi

TIgA OPSI UNTUK KEBERLANJUTAN PROgRAM JKN

uran Program Jaminan Kesehatan
Nasional dievaluasi maksimal
dalam kurun 2 (dua) tahun
I sekali, sesuai dengan peraturan
perundangan, bahwa iuran dievaluasi.
Direktur Hukum Komunikasi dan
Hubungan Antar Lembaga BPJS
Kesehatan, Bayu Wahyudi, memastikan
bahwa pembahasan Peraturan
Presiden No 19 Tahun 2016 sudah
dilakukan sejak akhir tahun 2014.
Pembahasan itu dilakukan oleh
lintas Kementerian dan Lembaga, baik
Kementerian Kesehatan, Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kementerian Keuangan, Kementerian foto : jay/hr
Hukum dan HAM, Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) dan BPJS Kesehatan,
serta stake holder terkait lainnya. Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan,
“Penyesuaian yang tertuang dalam Bayu Wahyudi saat mengikuti rapat kerja di Gedung DPR RI
Perpres tersebut sudah merupakan
perhitungan aktuaria oleh para ahli, minimal Rp 36.000, untuk peserta oleh Peserta.
termsuk rekomendasi dari DJSN,” kata kelas III sebagaimana hitungan Sementara untuk proporsi iuran
Bayu, dalam kesempatan rapat kerja terakhir pada tahun 2016 oleh para untuk peserta Pekerja Penerima Upah
dengan Komisi IX DPR, Kementerian ahli dan rekomendasi DJSN. Jumlah (PPU) Badan Usaha Swasta adalah
Kesehatan, DJSN, di Gedung DPR RI, iuran sebesar Rp 36.000 untuk kelas III tetap sama dengan yang sebelumnya,
Senayan, Jakarta, beberapa waktu merupakan bottom line dasar minimal yaitu 4 persen dari pemberi kerja dan
yang lalu. penyesuaian iuran yang ideal. Namun 1 persen dari peserta, atau dalam hal
Bayu menambahkan, Pemerintah hal ini tidak menjadi opsi pemerintah. ini pekerja.
memiliki pertimbangan dalam opsi “Kalaupun ada penyesuaian “Iuran untuk kategori peserta
penyesuaian iuran untuk keberlanjutan iuran, untuk kelas III peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
program JKN. Hal ini sesuai Peraturan (PBPU) menjadi Rp 30.000, dimana dan Peserta Bukan Pekerja, untuk
Pemerintah, bahwa lang kah- angka ini masih di bawah bottom line kelas III menjadi Rp 30.000, kelas II
langkah yang diambil untuk menjaga yang direkomendasikan DJSN, yaitu menjadi Rp 51.000, dan kelas I menjadi
keberlangsungan program dapat Rp 36.000 untuk kelas III. Artinya Rp 80.000,” papar Bayu.
dilakukan dengan cara; mengurangi penyesuaian ini, sesuai dengan yang Namun akhirnya pemerintah
manfaat, penyesuaian iuran, atau dilaporkan ke Presiden, tidak naik menunda kenaikan iuran kelas III,
mengalokasikan dana tambahan dari sebesar yang seharusnya,” jelas Bayu. sehingga tetap Rp 25.500.
APBN. Bayu memaparkan, dalam Perpres Sementara untuk opsi ketiga yang
“Untuk opsi pertama, yakni No 19 Tahun 2016 itu diatur bahwa sudah disiapkan, yakni mengalokasikan
mengurangi manfaat, tidak dilakukan iuran jaminan kesehatan bagi peserta dana tambahan dari APBN, yang
pemerintah karena manfaat yang Pekerja Penerima Upah (PPU) yang merupakan wujud keberpihakan
sudah ada, misalnya cuci darah, tidak terdiri atas Pegawai Negara Sipil, pemerintah untuk melanjutkan
mungkin dan sangat tidak manusiawi anggota TNI, Anggota Polri, pejabat keberlangsungan program, Pemerintah
apabila dihilangkan atau dikurangi,” negara, pimpinan dan anggota DPRD, telah mempersiapkan alokasi dana
jelas Bayu. dan Pegawai pemerintah Non Pegawai tambahan yang sudah dimasukkan
Sementara untuk opsi kedua, Negara sebesar 5 persen dari gaji atau dalam APBN 2016.
lanjut Bayu, yakni penyesuaian iuran, upah per bulan, dan dibayar dengan “Itu di luar kenaikan iuran yang
idealnya harus menyesuaikan dengan ketentuan 3 persen)dibayar oleh tidak sampai di angka bottom line Rp (sf, rnm)
hitungan aktuaria. Dalam hal ini, Pemberi Kerja; dan 2 persen dibayar 36.000 tersebut,” tutup Bayu.n

22 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016