Page 17 - MAJALAH 135

belum mengetahui adanya BPJS Seharusnya, kalau BPJS Kesehatan dikeluhkan masyarakat. Sementara dari
Kesehatan, terutama di dapil saya. memiliki sistem online, kan itu sisi tenaga medis, kapitasi yang kecil
Kalau di perkotaan, mungkin sudah memudahkan. Update peserta dapat dikhawatirkan mengurangi kualitas
banyak yang tahu. Sehingga, ketika dilakukan secara cepat dan berkala, pelayanannya.
saya ke dapil di Sulsel, saya selalu minimal 6 bulan sekali lah. Belum lagi Siapa yang bertugas mengawasi
menjadi ‘bemper’ BPJS Kesehatan proses pendaftaran peserta yang dirasa kinerja BPJS Kesehatan?
untuk mensosialisasikan mengenai sulit sekali. Dimana aktivasi kartu Ada Dewan Pengawas (Dewas)
Jaminan Kesehatan Nasional yang di memerlukan waktu hingga 14 hari kerja. BPJS Kesehatan. Namun menurut
dalamnya terdapat BPJS kesehtan. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya kinerjanya belum maksimal.
Saya juga selalu bertanya kepada masyarakat tiba-tiba sakit, sementara Mungkin ini karena mereka baru
masyarakat di dapil saya, mengenai aktivasi masih dalam proses. saja dilantik beberapa waktu yang
Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Belum lagi, tidak semua daerah lalu. Namun, dengan adanya rencana
pelayanan BPJS Kesehatan, karena memiliki kantor cabang BPJS kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang
saya khawatir tidak tepat sasarannya Kesehatan, bahkan cuma ada di ibu diatur Peraturan Presiden Nomor 19
mengenai KIS ini. Tahun 2016, seharusnya Dewas BPJS
Mereka juga mempermasalahkan Kesehatan lebih aware.
mengenai Jamkesda yang yang terlebih
dahulu ada dan dirasa lebih mudah Pandangan Anda terkait besaran
dalam menggunakannya, hanya iuran?
dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Mereka juga Seharusnya iuran BPJS Kesehatan
mereka semua sudah bisa berobat, mempermasalahkan jangan dinaikkan dulu, sampai
tanpa membedakan mampu dan tidak mengenai Jamkesda yang BPJS Kesehatan benar-benar bisa
mampu, karena tidak ada kategorinya. memberikan pelayanan yang minimal,
Mau apapun profesinya, asalkan yang terlebih dahulu ada sehingga masyarakat mendapat
penduduk daerah itu maka dia berhak dan di rasa lebih mudah kepuasan layanan kesehatan. Karena
untuk mendapatkan pelayanan dalam menggunakannya, masyarakat banyak yang tidak puas
pengobatan gratis. Namun ketika dan bingung dengan pelayanan BPJS
BPJS Kesehatan datang, masyarakat hanya dengan KTP dan Kartu Kesehatan ini.
malah bingung. Belum lagi, dengan Keluarga (KK) mereka semua Sebelum menaikkan iuran,
adanya iuran wajib yang harus sudah bisa berobat sebaiknya dilakukan juga audit secara
dibayarkan setiap bulannya, itu mereka menyeluruh terhadap sistem dan
mempermasalahkan. pelayanan BPJS Kesehatan yang selama
Masyarakat sudah kebiasaan ini sudah dijalankan. Jangan sampai,
mendapatkan pelayanan kesehatan rencana kenaikan iuran itu mendapat
secara gratis, sekarang mereka protes dari masyarakat.
mengeluh karena harus membayar
iuran. Termasuk keluhan-keluhan kota kabupaten saja. Jadi kadang Bagaimana bentuk audit inves­
lain, seperti kartu yang tidak bisa masyarakat tidak dilayani oleh tigasi itu nantinya?
langsung digunakan. Ada juga yang rumah sakit atau puskesmas karena Saya belum terlalu tahu teknis
bertanya, apakah iuran ini dapat belum memiliki kartu. Harusnya auditnya. Tapi yang perlu diaudit
kembali jika tidak digunakan. Perlahan- BPJS Kesehatan jemput bola ke adalah keuangan dan kinerjanya.
lahan kita coba jelaskan bagaimana masyarakat. Tentu menjadi pertanyaan, jika
mekanismenya. Kemudian, tidak semua rumah BPJS Kesehatan mengklaim tingkat
Kurang pahamnya masyarakat ini sakit bekerjasama dengan BPJS kepuasan masyarakat mencapai 78
kan memperlihatkan bahwa sosialisasi Kesehatan, salah satunya RS swasta persen terhadap pelayanan BPJS
masih cukup minim. Kalau petugas BPJS karena tidak diwajibkan. Hal ini Kesehatan. Ini masyarakat yang
Kesehatan di daerah itu rajin sosialisasi, mungkin dikarenakan BPJS Kesehatan mana. Jika besaran iuran seimbang
tentu masyarakat akan paham. khawatir tidak bisa membayar RS dengan pelayanan kesehatan yang
Lalu, apa penilaian Anda tentang swasta itu. Masalah obat yang tidak diberikan, tentu masyarakat tak ada (sf, rnm)
pendataan peserta BPJS Kesehatan? semua ditanggung BPJS Kesehatan juga yang keberatan. n

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 17