Page 18 - MAJALAH 135
P. 18
LAPORAN UTAMA
TINJAU ULANg DANA KAPITASI
rogram Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang berlaku mulai karena terjadi defisit sebesar Rp 5,85
Nasional (JKN) sudah tanggal 1 April 2016 bagi Peserta PBI dan trilliun di tahun 2015 dan diperkirakan
berjalan selama dua tahun. non PBI (Peserta Bukan Penerima Upah defisit akan mencapai Rp 10 triliun
Seiring perjalanannya, dan Peserta Bukan Pekerja). Walaupun pada tahun ini. Menurutnya, penyebab
Pprogram yang dikelola akhirnya Pemerintah menunda kenaikan defisit ini adalah banyaknya peserta
oleh Badan Penyelenggara Jaminan iuran kelas III, dimana kelas ini paling BPJS Kesehatan yang gagal membayar.
Sosial (BPJS) Kesehatan ini pun tak mendapat sorotan jika sampai iurannya “Mestinya orang yang gagal bayar
luput dari berbagai sorotan, mulai dari naik, kenaikan iuran di kelas I dan II pun itu diidentifikasi, agar masuk saja ke
kepesertaan, pelayanan, hingga biaya tetap mendapat perhatian dari Komisi dalam golongan Penerima Bantuan
operasional BPJS Kesehatan yang tak IX DPR RI. Iuran (PBI). Jika iuran malah dinaikkan,
seimbang antara klaim dan iuran premi. Salah satunya datang dari Anggota bukannya malah semakin banyak yang
Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Komisi IX DPR RI Marwan Dasopang. gagal bayar. Apalagi Presiden Joko
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor Marwan menduga, Pemerintah Widodo pernah mengatakan akan
19 tahun 2016, tentang kenaikan iuran menaikkan iuran melalui Perpres ini tetap menjamin keberlangsungan BPJS
18 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016
