Page 15 - MAJALAH 135

itu, maka Pemerintah mengeluarkan tetap memaksakan kenaikan iuran bisa mengelola tata kelola keuangannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia pada kelas III, dari Rp 25.5000 menjadi dengan baik. Jadi yang kita inginkan
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rp 30.000, banyak peserta yang adalah kenaikan untuk peserta PBI.
Perubahan Kedua Atas Peraturan menunggak, karena besaran iuran itu Peserta Mandiri belum saatnya,” tegas
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sudah cukup memberatkan. Belum lulusan University of Western Sydney,
Tentang Jaminan Kesehatan. lagi kalau besaran itu dikalikan dengan Australia itu.
Anggota Komisi IX DPR RI jumlah keluarga. Sementara besaran
Muhammad Iqbal menegaskan bahwa itu terkadang tidak selaras dengan Pelayanan Belum Baik
kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai pendapatan selama satu bulan yang Selain masalah kenaikan iuran, ia
belum tepat waktu. Ia mengusulkan tidak menentu. juga menyoroti masalah pelayanan
agar Pemerintah menunda Perpres BPJS Kesehatan yang saat ini diberikan
yang akan mulai berlaku efektif per 1 kepada masyarakat, belum sepenuhnya
April 2016 itu. Pasalnya, kenaikan iuran baik. Sehingga kenaikan iuran yang
dianggap telah membebani rakyat. ditetapkan oleh pemerintah adalah
Akhirnya, kemudian Pemerintah Terkait adanya beberapa kebijakan yang keliru dan perlu di
menunda kenaikan iuran untuk rumah sakit swasta yang tunda. Jika pelayanan BPJS Kesehatan
kelas III, tetap di angka Rp 25.500. menolak pasien BPJS sudah baik, maka kenaikan iuran bisa
Namun, untuk kelas I dan II mengalami Kesehatan, kami meminta dijadikan pertimbangan lebih lanjut
kenaikan, dengan besaran iuran ketegasan dari Pemerintah jika diperlukan.
masing-masing sebesar Rp 80.000 untuk membuat payung “Saya juga melihat pelayanan yang
dan Rp 51.000. hukum. Hal ini penting agar diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada
“DPR menganggap iuran itu belum tidak terjadi penumpukan masyarakat itu belum sepenuhnya
tepat untuk dinaikan saat ini. Jadi, ketika pasien di rumah sakit baik. Contohnya kita masih melihat
Pemerintah menunda kenaikan iuran pemerintah. banyaknya antrian dalam pendaftaran,
untuk kelas III, berarti Pemerintah kemudian sarana dan prasarana yang
mendengar aspirasi dan masukan di puskesmas dan rumah sakit itu
dari masyarakat dan rekomendasi dari belum memadai, begitu juga dengan
DPR. Hal ini kami apresiasi,” ujarnya alat-alat kesehatannya, banyak hal yang
saat ditemui Parlementaria di ruang “Jadi Pemerintah ini harus harus diperbaiki. Setelah pelayanan
kerjanya, beberapa waktu yang lalu. memper ha tikan k emampuan dan sarana prasarananya bagus maka
Jika kenaikan iuran ini dikaitkan masyarakat untuk membayar iuran silahkan dinaikan. Itu yang kita minta.
dengan defisit yang terjadi selama itu. Nah kalau kelas III saja Rp 25.500, Jadi kita minta untuk menunda kenaikan
berjalannya BPJS Kesehatan, Iqbal itu saja banyak yang nunggak. bagi pesreta mandiri tadi,” tegasnya.
menilai kenaikan sebaiknya dibebankan Apalagi ketika dinaikkan menjadi Rp Selain itu, politisi dapil Sumatera
kepada peserta mandiri kelas I dan II 30.000. Maka menurut kami akan Barat II itu juga meminta kepada
saja. Pasalnya, hasil pantauan dirinya semakin banyak yang menunggak. pemerintah untuk bertindak tegas untuk
di lapangan, bahwa peserta mandiri Sebagai catatan juga harus dilihat menyikapi beberapa rumah sakit yang
kelas III adalah orang-orang yang dulu kemampuan masyarakat lapisan menolak pasien BPJS Kesehatan. Hal
tidak terdaftar di PBI, tetapi terpaksa bawah,” kritisi Iqbal. ini penting sebagai upaya menegakan
mendaftar sebagai peserta mandiri kelas Namun di sisi lain, Iqbal tidak keadilan bagi warga negara dalam
III. Dimana sebagian besar berada dalam mempermasalahkan adanya kenaikan mendapatkan pelayanan publik.
kategori masyarakat kurang mampu. iuran, sebagai bentuk upaya “Terkait adanya beberapa rumah
“Nah, kalau mereka tidak terdaftar menghindari defisit, tetapi yang sakit swasta yang menolak pasien BPJS
sebagai peserta mandiri, mereka tidak dinaikkan adalah iuran bagi peserta Kesehatan, kami meminta ketegasan
mendapatkan pelayanan kesehatan. PBI. Selain itu, ia juga meminta kepada dari pemerintah untuk membuat
Di satu sisi, mereka tidak terdaftar BPJS Kesehatan untuk memperbaiki payung hukum. Hal ini penting agar
di PBI. Padahal sebenarnya mereka tata kelola keuangannya. Karena tidak terjadi penumpukan pasien di
tidak mampu karena pendapatannya defisit adalah salah satu akibat yang rumah sakit pemerintah,” pungkasnya.
terbatas. Tetapi kan mereka punya ditimbulkan dari banyak faktor, tidak Dengan berlakunya Perpres No 19
hak yang dilindungi oleh konstitusi hanya disebabkan oleh banyaknya Tahun 2016, Iqbal memastikan pihaknya
bahwasannya mereka punya hak untuk masyarakat yang menunggak saja. akan tetap mengikuti perkembangan
mendapatkan pelayanan kesehatan. “Sebenarnya jika ingin melihat di lapangan. Dan audit investigasi
Jadi mereka terpaksa mendaftar,” penyebab defisit, maka akan ada tetap harus dilakukan sebagai upaya
sambung politisi F-PPP itu. bermacam penyebab. Nah kita juga pembenahan berbagai permasalahan
Iqbal khawatir, jika Pemerintah meminta pada BPJS Kesehatan untuk pelayanan BPJS Kesehatan. n (hs)

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 15