Page 11 - MAJALAH 135

Iuran BPJS Kesehatan jangan sampai
menjadi beban masyarakat, karena tujuan
utama adalah meringankan rakyat atas
biaya berobat.

foto : od/hr

Ketua Komisi IX DPR RI,
Dede Yusuf Macan Effendi

sehingga opsi yang diambil adalah opsi kuratif terlebih dahulu, bukan malah “Harus dilakukan audit investigasi
yang paling mudah, yaitu menaikkan menaikan iuran. juga terkait dana kapitasi. Karena
iuran. Padahal seharusnya manajemen “Pemerintah jangan terlalu berpikir ada Puskesmas yang merasa tenaga
BPJS Kesehatan harus pandai dalam kalau PBPU dan BP adalah pengusaha medisnya dan fasilitasnya kurang,
mendistribusikan beban pasien, tidak hebat, karena bisa saja dia hanya sehingga setiap ada pasien selalu
hanya ke rumah sakit tetapi ke juga seorang tukang siomay atau pedagang dirujuk ke RS. Artinya, masyarakat tidak
puskesmas, klinik pratama, dokter kecil lainnya yang pendapatannya tidak mendapat pelayanan dari Puskesmas,
umum dan lain-lain, sehingga beban tetap. Belum pas kalau dinaikan karena tetapi Puskesmas tetap mendapat dana
kenaikan premi itu menjadi faktor dengan iuran belum naik saja, banyak kapitasi, tanpa melayani pasien. Ini
terakhir untuk dipertimbangkan. yang tidak mampu bayar, apalagi kalau yang harus kita benahi,” tegas Dede.
“Kami menganggap kenaikan dinaikan bukannya malah tambah Menutup sesi wawancara, Dede
iuran itu bukan suatu masalah jika beban,” heran Dede. menegaskan, audit secara menyeluruh
pelayanannya lebih maksimal. Belum Politisi asal daerah pemilihan Jawa harus dilakukan kepada BPJS Kesehatan.
lagi kami melihat kalau kelas III adalah Barat itu menambahkan, salah satu Menurutnya, opsi menaikkan premi
masyarakat miskin yang tidak dapat tindakan preventif dan promotif itu, bukan satu-satunya solusi untuk
masuk PBI tetapi tetap harus menjadi misalnya dengan mendorong agar 155 menyelesaikan permasalahan yang
peserta sehingga harus membayar iuran jenis penyakit dapat diselesaikan di melingkupi BPJS Kesehatan. Ia berharap,
sendiri. Nah, kami mau seandainya iuran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama BPJS Kesehatan dapat mengkaji,
dinaikkan, peserta kelas III semuanya (FKTP), sehingga pasien tidak memperbaiki pelayanan dan aturan
dapat masuk ke PBI atau dibayarkan perlu langsung ke RS. Hal ini dapat terlebih dahulu.
sepenuhnya oleh negara,” tegas Dede. mengurangi penumpukan pasien di RS. “Menurut saya, audit ini setidaknya
Terlebih, kata Dede, di Puskesmas akan memakan waktu hingga satu
Jangan Menjadi Beban Masyarakat ada dana kapitasi atau dana yang tahun ke depan. Dengan semangat
Dede mengingatkan, iuran BPJS diberikan kepada Puskesmas secara baru dan direksi baru, mestinya ini
Kesehatan jangan sampai menjadi rutin setiap bulannya dengan cukup memakan waktu satu tahun
beban masyarakat. Karena tujuan utama hitungan biaya per orang Rp 3.000 untuk memperbaiki pelayanan, klaim,
BPJS Kesehatan adalah meringankan – Rp 6.000. Sehingga warga akan fasilitas dan sebagainya. Kami juga
rakyat atas biaya berobat. Menurutnya, mendapat pelayanan secara gratis di siap mengundang Menteri Kesehatan
saat ini bukan waktu yang tepat untuk Puskesmas. Dana kapitasi itu dihitung maupun BPJS Kesehatan untuk mencari
menaikkan iuran. Ia menyarankan, satu Puskesmas melayani minimal solusi,” kata mantan Wakil Gubernur
sebaiknya pemerintah melakukan lima ribu sampai sepuluh ribu jiwa Jawa Barat itu sembari menutup (rnm,sf)
tindakan preventif, promotif dan tergantung kepadatan penduduknya. wawancara. n

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 11