Page 6 - MAJALAH 135

PROLOG

AUDIT DAN MODERNISASI

BPJS KESEHATAN

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak
mendapatkan pelayanan kesehatan. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan
bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak
mampu, adalah tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah.

rogram Jaminan Kesehatan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Semula dalam Perpres Nomor 19
Nasional (JKN) telah jaminan Kesehatan. Perpres ini Tahun 2016, Iuran Jaminan Kesehatan
berjalan selama dua tahun. terfokus pada kenaikan iuran premi bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
Seiring perjalanannya, yang dibebankan kepada peserta BPJS (PBPU) dan Peserta bukan Pekerja
Pprogram yang dikelola oleh Kesehatan. Ketentuan besaran iuran adalah sebesar Rp 30.000 per orang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu mulai berlaku pada 1 April 2016. untuk kelas III. Rp 51.000 per orang
Kesehatan (BPJS Kesehatan) ini pun tak Alasan dikeluarkannya Perpres untuk kelas II dan Rp 80.000 per
luput dari berbagai sorotan, mulai dari tersebut diduga karena terjadi orang untuk kelas I. Namun kemudian,
kepesertaan, pelayanan, hingga biaya defisit di BPJS Kesehatan pada tahun Pemerintah menunda kenaikan iuran
operasional BPJS Kesehatan yang tak 2015 mencapai Rp 5,85 triliun, dan untuk kelas III, sehingga besaran
seimbang antara klaim dan iuran premi. diperkirakan akan terjadi defisit iuran tetap seperti besaran iuran
Di tengah berbagai sorotan itu, hingga mencapai Rp 10 triliun pada sebelumnya, yakni Rp 25.500.
beberapa waktu yang lalu, Pemerintah tahun 2016. Untuk mengurangi defisit Wakil ketua DPR RI Koordinator
menerbitkan Peraturan Presiden tersebut, pemeritah menaikan iuran Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Perpres) Nomor 19 tahun 2016 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non (Korkesra), Fahri Hamzah mengusulkan,
Perubahan kedua atas Peraturan PBI melalui Perpres tersebut. agar BPJS Kesehatan diaudit secara

6 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016