Page 4 - MAJALAH 135

ASPIRASI

Persatuan Para Adat Papua

Permohonan Pembatalan adalah Amanat Tuhan
SK Bupati Oku Timur hukuman Allah, karena manusia mempermainkan hukum
Menurut saya, musibah yang terjadi di tanah Papua adalah

Allah, hukum alam, hukum adat, mengotori alam, langit dan
Kami kuasa mewakili 58 orang pemilik tanah bumi. Pemerintah menjalankan tugas tidak sesuai dengan
seluas 564,50 Ha yang terletak di Desa Baturaja kehendak Allah. Oleh karenanya perlu penyelesaian terhadap
Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten dosa nenek moyang dengan membersihkan, mendoakan, dan
Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), yang memulihkan diri masing-masing menuju Papua Baru agar
menyampaikan permohonan pembatalan Surat tanah diberkati dan disebut zona damai hidup satu sama lain.
Keputusan Bupati OKU Timur No. 90 Tahun 2012 Bahwa lembaga musyawarah adat Rara Ankwa Ormu
tentang Penetapan. Peserta Anggota Kemitraan Jayapura telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk
Koperasi Serba Usaha Bungin Jaya (KSUBJ), Desa membuka Para-para Adat di Kampung Ormu Nechi Fe
Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang Rara Ankwa dengan agenda pembahasan mempersatukan
dengan PT. Wana Karya Mulya Kahuripan (WKMK) kembali kepala suku, Ondoafi untuk meluruskan sejarah
Kabupaten OKU Timur. dan budaya adat suku masing-masing dengan tugas dan
Bahwa pada tgl 26 September 2006, surat-surat tanggung jawab ke depan menuju Papua baru, tanah alam
kepemilikan tanah atas nama 58 orang warga telah dan manusianya yang diberkati Tuhan.
diserahkan kepada Pengurus KSUBJ, yang diterima
oleh Sdr. Ahmad Sofian Basir (ASB) dalam rangka Iri Yusak Maro
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Jayapura, Papua
anggota kemitraan dari PT. WKMK.
Sdr. ASB pada tahun 2007 menjadi Kepala
Desa Baturaja Bungin dan Ketua Pengurus KSUBJ Permohonan Keterlambatan
digantikan oleh Sdr. Ahyar Sabtu (AS) dan Sekretaris
Sdr. Wasir Adnan (WA). Pada saat penggantian Pendaftaran Tunjangan
pengurus KSUBJ telah diajukan permintaan
penetapan nama-nama kelompok kemitraan PT. Permohonan bantuan agar anak-anak pensiunan yang
WKMK. terlambat didaftar mendapat pertimbangan kebijaksanaan
Kemudian terbit SK Bupati OKU Timur No. 90 atau diskresi atas keterlambatan mendaftar yang tidak
Tahun 2012 terkait penetapan nama-nama peserta disengaja atau melakukan uji materi terhadap undang-
anggota kemitraan KSUBJ dengan PT. WKMK yaitu undang No.11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan
sebanyak 136 orang, namun nama yang berjumlah Pensiun Janda/Duda Pegawai pasal 19 ayat (6).
58 orang, yang sebelumnya telah menyerahkan surat Saya telah mendaftarkan anak kedua a.n. Choerunnas
kepemilikan tanahnya tersebut tidak tercantum Cakrapraja yang lahir pada 27 Juni 2011 ke PT. Taspen Cabang
dalam SK tersebut, sehingga kemudian kehilangan Bogor pada 22 November 2012, namun karena keterlambatan
hak milik atas tanah tersebut. Kami menduga bahwa 5 (lima) bulan dari masa tenggang yang diberikan (1 tahun
Pengurus KSUBJ yang baru tidak menyerahkan dari kelahiran) maka oleh BKN Kantor Regional III Bandung
daftar nama klien kami pada saat penetapan nama pendaftaran tersebut ditolak dengan merujuk Pasal 19 ayat
(6) UU No.11 Tahun 1969. Akibatnya anak kedua saya tidak
kelompok kemitraan PT. WKMK. mendapatkan tunjangan, karena pemotongan gaji sebesar
Selain itu kami juga menduga bahwa pengurus 4% hanya untuk premi BPJS saaya, istri, dan anak pertama,
KSUBJ yang baru telah melakukan rekayasa dokumen padahal saya telah mengajukan permohonan maaf kepada
kepemilikan atas lahan tersebut, mengingat bahwa Kepala BKN Kanreg III Bandung sebagaimana surat tertgl.
136 orang warga yang tertera dalam SK tersebut 30 Juni 2015 dan tidak memberikan kerugian pada negara.
bukanlah pemilik lahan seluas 564,50 ha yang Saya terlambat mendaftar bukan sengaja lalai, tapi
terletak di Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga dikarenakan harus mengurus orangtua yang sakit keras di
Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Garut sampai meninggal dunia pada 2 Maret 2013 serta tidak
(OKU Timur). Atas masalah tersebut, kami telah mengetahui adanya peraturan tersebut.
melaporkan kepada Pemkab OKU Timur sejak tahun Saya memohon agar Komisi IX DPR RI memperjuangkan
2013, namun tidak mendapat tanggapan. anak-anak pensiunan yang memang berhak mendapat
Kami memohon agar Ketua DPR RI dapat tunjangan secara otomatis dan kalau terlambat hanya
membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dipotong selama keterlambatan atau melakukan uji materi
sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 19 ayat (6) UU No. 11 Tahun 1969 ke MK karena sudah
tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Ayub An Bahwa permasalahan ini terkait pensiun PNS, maka
Oku Timur, Sumatera Selatan disampaikan juga kepada Komisi II untuk ditindaklanjuti.

Endang Mashudi
Garut, Jawa Barat

4 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016