Page 7 - MAJALAH 135

komprehensif, setidaknya dalam kurun Apresiasi juga datang dari Anggota masyarakat,” tegas Amelia.
waktu setahun ini. Kemudian, perlu Komisi XI DPR RI Muhammad Iqbal. Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek
adanya modernisasi sistem manajerial Ia sangat mengapresiasi langkah mengatakan, kondisi pendanaan Jaminan
BPJS Kesehatan. Pemerintah yang menunda kenaikan Kesehatan Nasional (JKN) sampai
“Kita harus mencari tahu bobolnya iuran untuk kelas III. Ia khawatir, dengan akhir penyelenggaraan tahun
dimana, dan kenapa belanja klaim jika Pemerintah tetap memaksakan kedua, yakni selama tahun 2014 dan
meningkat. Apakah ini karena siklus kenaikan iuran kelas III, akan semakin 2015, menunjukkan ketidakseimbangan,
awal penerapan jaminan kesehatan, banyak peserta yang menunggak iuran. dimana pengeluaran untuk biaya manfaat
sehingga banyak masyarakat yang Pasalnya, dengan besaran iuran kelas lebih besar daripada pendapatan dari
memanfaatkan sistem yang baru ini. III Rp 25.500, atau iuran lama, masih iuran.
Sehingga kalau sudah berjalan lama banyak peserta yang menunggak “Biaya pengeluaran untuk biaya
akan berlangsung secara normal. Atau pembayaran iuran. manfaat yang besar itu disebabkan
mungkin masyarakat beranggapan karena utilisasi pelayanan pada
karena mumpung ada BPJS Kesehatan, kelompok peserta tertentu (PBPU)
biaya kesehatan bisa murah sehingga lebih besar dari kelompok peserta lain
yang berobat membludak, datang dan dominasi penyakit tidak menular
semua untuk mengantri, nah ini lah Kita harus mencari tahu (PMT) yang membutuhkan biaya
yang membuat BPJS ‘ngos-ngosan’ di bobolnya dimana, dan besar,” kata Menkes Nila F. Moeloek.
awal penerapan,” tegas politisi F-PKS itu. Direktur Hukum Komunikasi dan
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf kenapa belanja klaim Hubungan Antara Lembaga BPJS
Macan Effendi mengatakan, pihaknya meningkat. Apakah ini Kesehatan, Bayu Wahyudi, memastikan
telah meminta penundaan kenaikan karena siklus awal penerapan bahwa pembahasan Peraturan Presiden
iuran JKN bagi peserta BP dan PBPU, No 19 Tahun 2016 sudah dilakukan sejak
sebagaimana tercantum dalam pasal jaminan kesehatan, sehingga akhir tahun 2014. “Penyesuaian yang
16F Perpres Nomor 19 tahun 2016. banyak masyarakat yang tertuang dalam Perpres tersebut sudah
Bahkan, permintaan itu telah menjadi memanfaatkan sistem yang merupakan perhitungan aktuaria oleh
kesimpulan rapat kerja Komisi IX para ahli, termasuk rekomendasi dari
DPR dengan Menteri Kesehatan RI, baru ini. Sehingga kalau DJSN,” katanya.
Pimpinan Dewan Jaminan Sosial sudah berjalan lama akan Ketua DJSN Tubagus Rachmat
Nasional (DJSN), Direktur Hukum berlangsung secara normal. Sentika mengatakan, kenaikan iuran
dan Hubungan Antar Lembaga BPJS masih lebih rendah dari yang diusulkan
Kesehatan serta Staf Ahli Menteri DJSN. Rachmat menambahkan,
Keuangan, beberapa waktu yang lalu. berdasarkan kajian-kajian yang telah
“Kami meminta dilakukan dilakukan oleh DJSN pada awal tahun
audit investigasi dulu terhadap 2015 yang lalu, pihaknya mengusulkan
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sementara Anggota Komisi IX DPR besaran iuran untuk PBI sebesar Rp
Nasional tahun 2015 ini. Kami berharap RI Amelia Anggraini menegaskan, 27.500 dan bottom line untuk kelas III
BPJS Kesehatan dan Kementerian kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat sebesar Rp 36.000.
Kesehatan memperbaiki fasilitas- ini merupakan momentum yang tidak “Ada penyesuaian-penyesuaian
fasilitas dan pelayanan kepada peserta tepat. Pasalnya, BPJS Kesehatan belum (premi), terutama untuk menindaklanjuti
terlebih dahulu,” kata Dede. bisa memberikan pelayanan yang jelas APBN 2016, dimana ada penyesuaian
Dengan keputusan Pemerintah kepada peserta BPJS kesehatan, baik terhadap besaran iuran Penerima
untuk menunda kenaikan iuran kelas itu dari aspek pelayanan kepesertaan Bantuan Iuran (PBI). Kedua, ternyata
III, Dede mengapresiasi langkah maupun aspek pelayanan fasilitas peserta mandiri, 82 persen berumur
Pemerintah yang telah mendengar kesehatan dan tenaga kesehatannya. di atas 50 tahun dan menderita
aspirasi masyarakat dan DPR, “Jika kepuasan masyarakat atas penyakit-penyakit. Kalau dalam bahasa
khususnya Komisi IX. pelayanan BPJS Kesehatan tercapai, kedokteran disebut katastropik. Sangat
“Artinya ini merupakan win-win pasti mereka tidak akan komplain jika tidak adil kalau kita tidak penyesuaian-
solution dari Pemerintah. Karena di dalam iuran dinaikan, karena mereka sudah penyesuaian,” kata Rachmat.
kesimpulan Komisi IX saat raker dengan mendapatkan dan bisa mengakses Laporan Utama edisi kali ini juga
Menkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan pelayanan kesehatan sesuai dengan menampilkan komentar masyarakat
beberapa waktu lalu, salah satunya harapan dan kebutuhan. Tetapi, untuk terkait BPJS Kesehatan, dan opini dari
adalah Komisi IX mempertanyakan saat ini, memang belum tepat untuk Hasbullah Thabrany, seorang Guru (Tim Parlementaria)
mengenai iuran peserta mandiri kelas menaikkan iuran. Perlu audit dulu, Besar Universitas Indonesia, di kolom
III pada pasal 16F,” kata Dede. sampai pelayanan dirasakan baik oleh Sumbang Saran. n

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 7