Page 10 - MAJALAH 135

LAPORAN UTAMA

KENAIKAN PREMI

BUKAN SOLUSI

emerintah menerbitkan Kesehatan memperbaiki fasilitas-
Peraturan Presiden (Perpres) fasilitas dan pelayanan kepada peserta
Nomor 19 tahun 2016 tentang terlebih dahulu,” kata Dede, di Gedung
PPerubahan kedua atas DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun waktu yang lalu.
2013 tentang Jaminan Kesehatan. Namun kemudian, Pemerintah
Perpres ini terfokus pada kenaikan menunda kenaikan iuran untuk kelas III,
premi (iuran) yang dibebankan kepada sehingga iuran tetap Rp 25.500. Terkait
peserta BPJS Kesehatan. Ketentuan keputusan itu, Dede mengapresiasi
besaran premi itu mulai berlaku pada langkah Pemerintah yang telah
1 April 2016. mendengar aspirasi masyarakat dan
Alasan dikeluarkannya Perpres DPR khusunya Komisi IX. foto : dok/hr
tersebut diduga karena terjadi defisit “Artinya ini merupakan win-win
di BPJS Kesehatan pada tahun 2015 solution dari Pemerintah. Karena di dalam
yang mencapai Rp 5,85 triliun, dan kesimpulan Komisi IX saat raker dengan
diperkirakan akan terjadi defisit Menkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan paling tepat untuk membayar jumlah
hingga Rp 10 triliun pada tahun 2016. beberapa waktu lalu, salah satunya orang sakit per bulan. Pada tahun
Untuk mengurangi defisit tersebut, adalah Komisi IX mempertanyakan lalu, ditemukan nilai yang paling ideal
pemerintah menaikan iuran Penerima mengenai iuran peserta mandiri kelas adalah Rp 27.500 per orang per bulan,
Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI melalu III pada pasal 16F,” kata Dede. itu sebabnya Komisi IX menargetkan
Perpres tersebut. Namun, lanjut Dede, terlebih untuk PBI yang dibayar oleh negara
Semula, Perpres mengatur bahwa dahulu DPR akan melihat setelah dari angka Rp 19.225 menjadi Rp
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Perpres berjalan. Ia mengingatkan, 23.000, karena kalau langsung loncat
Bukan Penerima Upah (PBPU) dan jika ada peraturan yang memberatkan ke Rp 27.500 tentu berat untuk APBN.
peserta Bukan Pekerja (BP) adalah masyarakat, maka Komisi IX akan Untuk itu perlu dilakukan opsi-opsi
sebesar Rp 30.000 per orang untuk kelas mengevaluasi Perpres tersebut. guna menyelamatkan beban BPJS
III, iuran Rp 51.000 per orang untuk kelas “Dalam kurun waktu berjalannya Kesehatan,” papar Dede.
II dan Rp 80.000 per orang untuk kelas I. peraturan ini, kita bisa melakukan Opsi pertama, kutip politisi Fraksi
Ketua Komisi IX DPR RI Dede rekomendasi-rekomendasi, karena Partai Demokrat itu dari usulan BPJS
Yusuf Macan Effendi mengatakan, kita tidak dapat mencabut Perpres Kesehatan, yakni dengan menurunkan
pihaknya telah meminta penundaan tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah pelayanan. Hal ini berarti, seseorang
kenaikan iuran JKN bagi peserta BP dan mengevaluasi, apalagi Panja BPJS yang seharusnya mendapat pelayanan
PBPU, sebagaimana tercantum dalam Kesehatan belum selesai,” ungkap Dede. kesehatan selama satu minggu,
pasal 16F Perpres Nomor 19 tahun Dede menambahkan, pada tahun dikurangi menjadi tiga hari, sehingga
2016. Bahkan, permintaan itu telah ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional pengobatan dirasa menjadi tidak
menjadi kesimpulan rapat kerja Komisi (DJSN) mengusulkan biaya pengobatan sempurna. Opsi kedua, negara menutupi
IX DPR dengan Menteri Kesehatan optimal per orang per bulan menurut defisit BPJS Kesehatan, yang berarti
RI, Pimpinan Dewan Jaminan Sosial perhitungan aktuaria sebesar Rp beban APBN akan meningkat. Dan opsi
Nasional (DJSN), Direktur Hukum 36.000 untuk kelas III, sementara dana ketiga adalah dengan menaikan iuran
dan Hubungan Antar Lembaga BPJS yang dimiliki BPJS Kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan.
Kesehatan serta Staf Ahli Menteri klaim hanya sekitar Rp 25.500, artinya “Sebelum Pemerintah mengambil
Keuangan, Rabu (16/3/2016) malam. masih ada kekurangan lebih dari Rp keputusan untuk menggunakan opsi
“Kami meminta dilakukan 10.000 per orang. ketiga, menurut kami, BPJS Kesehatan
audit investigasi dulu terhadap “Inilah yang dianggap beban berat harus memperbaiki pelayanannya
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah. Dasar utama penentu terlebih dahulu,” tegas Dede.
Nasional tahun 2015 ini. Kami berharap iuran premi BPJS Kesehatan adalah Dede menilai, Pemerintah terlalu
BPJS Kesehatan dan Kementerian aktuaria, yakni nilai berapakah yang berfikir dari sisi ‘uangnya kurang’

10 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016