Page 9 - MAJALAH 135
P. 9

ini dianggap benar begitu. Tapi kalau   mengizinkan produk-produk yang   dibutuhkan itu pelayanannya,
            ternyata trend-nya tidak menurun dan   merusak kesehatan masyarakat,   seharusnya bisa lebih baik dari yang
            defisit cenderung naik terus, berarti   seperti rokok, minuman keras, dan   dulu-dulu.
            perlu perubahan.                  lainnya. Ini jelek bagi kesehatan, tapi ini   Kalau  ini,  sebetulnya  negara
               Dan katanya, dalam sistem itu yang   dilegalkan dengan dasar pemerintah   menjadi perusahaan raksasa, yakni
            teraniyaya adalah dokter. Dokternya   dapat cukai. Ini kita kompensasi   penyelenggara asuransi kesehatan
            merasa tidak dihargai dan dibayar   saja, untuk membayar sakit rakyat,   melalui BPJS Kesehatan. Bayangkan
            dengan harga murah. Apalagi saya juga   gara-gara munculnya produk-produk   saja ada perusahaan yang punya klien
            dengar ada dokter yang karena hanya   yang tidak baik bagi kesehatan, tapi   dengan basis pembayar polis Rp 100 juta.
            dibayar murah akhirnya kerjanya pun   diizinkan oleh pemerintah.    Tapi pertanyaannya, kenapa perusahaan
            tidak maksimal. Ini kan bahaya bagi                                 raksasa kok bangkrut. Seharusnya premi
            pasien. Persoalan seperti turunnya   Apakah juga perlu ada revisi   jangan naik terus dong, kalau begini kan
            nilai pelayanan dokter itu harus masuk   landasan hukumnya?         kita (masyarakat, red) yang jadi korban.
            semua dalam audit.                   Kalau saya baca Undang-undang   Yang kalangan atas sih bisa saja mencari
               Ini persoalan-persoalan teknis, tapi   Dasar ini lebih fleksibel, bagaimana   cara untuk melayani kesehatan sendiri.
            harus diaudit secara komprehensif.   mencapai keadilan dalam pelayanan   Tapi kan, masyarakat yang tidak mampu
            Supaya kita tahu, dan jangan diam.   kesehatan. Kalau dulu zaman dokter   harus dijamin oleh UU.
            Dan yang  membuat saya  bingung,   belum banyak, sistemnya masih       Saya kira, kita tetap kembali
            ada  permasalahan  sebesar  ini  tapi   Instruksi Presiden (Inpres), dokter baru   pada audit dan modernisasi sistem
            Pemerintah tidak terlalu pro aktif,   lulus daftar ke Departemen Kesehatan.   manajerial BPJS Kesehatan. Karena
            bahkan terkesan diam. Malah yang   Begitu negara memutuskan, negara   pada dasarnya kalau orang-orang
            saya dengar juga, Menteri Kesehatan   memilihkan wilayah tempat tugasnya,   ini pintar mengelola basis premi
            mengatakan pemerintah yakin       karena yang dibutuhkan waktu itu   yang  begitu  besarnya, pasti  itu ada
            kenaikan premi tidak akan membebani   ketersediaan dokter. Kalau          untungnya. Hanya orang pandir
            rakyat. Padahal Pemerintah tidak tahu   sekarang  kan  dokternya             yang memiliki klien sampai
            kalau rakyat susah. Karena itu harus        sudah banyak,                     seratus juta tapi tidak bisa   (eko, sf)
            diaudit secara komprehensif.                    yang lebih                             untung.n

               Apakah perlu menaikkan pajak
            cukai, yang kemudian dialokasikan
            pada kesehatan dan jaminan
            sosial lainnya?
               Cukai dari produk-produk
            berbahaya dinaikkan saja,
            kalau perlu sampai orang-
            orang tidak mau beli. Ini
            kan bentuk komitmen untuk
            menyehatkan rakyat, karena
            sumber sakit masyarakat kita
            kan sudah jelas. Barang yang
            mengakibatkan sakit, harus punya
            kontribusi untuk memberi kesehatan.
            Jadi kita konversinya langsung.
               Karena tadinya,  ada  rencana
            menggunakan cukai, negara












                                                                                                                  foto : eno/hr
                                   Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah





                                                                             PARLEMENTARIA l  EDISI 135 TH. XLVI - 2016  l  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14