Page 5 - MAJALAH 135

Penjelasan tentang Tanah Mohon Keadilan Kasus
Bantaran Jalur Kereta Penyiksaan oleh Aparat

Kepada Komisi III DPR RI, saya menyampaikan Surat aduan ini ditujukan kepada Komisi III DPR RI
permohonan perihal penjelasan terkait tanah di bantaran perihal permohonan perlindungan hukum terkait belum
jalur PT. KAI, yakni: ditindaklanjutinya surat Komnas HAM No.2.284/K/PMT/
Istilah “Batas kepemilikan”dan Batas pengawasan” PT. VI/2015 tgl. 8 Juni 2015 perihal Tindakan Penyiksaan oleh
KAI pada jalur kereta api. Kepolisian terhadap Brigadir Akhiruddin, Kepala Jaga Polres
Siapa yang memiliki hak atas tanah di wilayah “batas Sabang yang ditujukan kepada Kapolri.
pengawasan” bila melebihi jarak 6 M dari jalur rel KAI? Pengadu melaporkan adanya dugaan rekayasa,
2
Siapa yang berhak memiliki tanah setelah jarak 6 M penyiksaan, dan pemaksaan untuk mengakui perbuatan
2
dari jalur rel KA? melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur oleh
Bahwa informasi tersebut akan menjadi keterangan Wakapolres Sabang dalam pemeriksaan pada 2 Juli 2006,
yang berlandaskan legalitas bagi saya untuk kepentingan pengadu yang tidak didampingi oleh penasihat hukum,
sosialisasi kepada masyarakat penghuni sekitar bantaran diancam dan disiksa untuk mengakui perbuatan tersebut
jalur kereta api dan Pejabat Daerah. dan dipaksa untuk menyamakan dengan BAP pelapor.
Demikian permohonan ini dapat disampaikan juga Sementara permintaan pengadu untuk melakukan Visum
kepada Komisi V untuk ditindaklanjuti. et Repertum tidak diizinkan.
Bahwa proses hukum atas kasus tersebut masih
Taufiqurrohman berlangsung di pengadilan, namun Kapolda Aceh justru
Pekalongan, Jawa Tengah mengeluarkan Surat No.Pol: Skep/Khirdin-II/II/2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri a.n. Akhirudin bin Abu Kasim tertgl. 9 Februari 2007.
Bahwa rekomendasi Komnas HAM atas pengaduan
tersebut diantaranya agar:
Melakukan pemeriksaan kembali terhadap pengadu
guna mengungkap fakta mengenai penyiksaan tersebut.
Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pelaku dan
Penyelesaian Sengketa para saksi yang melakukan penyiksaan terhadap pengadu,
karena saat pengadu di Rutan masih terdapat luka lebam
Pasar Kemiri Muka di wajah dan badan.
Memproses secara hukum dan etika (disiplin) terhadap
para pelaku. Mempertimbangkan agar dilakukan evaluasi
Saya Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kemiri
Muka (P3-KM) Kota Depok mengajukan permohonan terhadap terbitnya SK Kapolda Aceh yang memberhentikan
kepada Komisi III dan Komisi V DPR RI perihal pengadu, mengingat proses hukum masih berlangsung dan
perlindungan hukum atas sengketa yang terjadi belum ada penjatuhan sanksi.
di Pasar Kemiri Muka, Kota Depok dan ingin Pengadu memohon agar Komisi III meminta Kapolri
membuktikan sejauh mana negara turut serta untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
menyelesaikan sengketa hukum ini, Akhiruddin
Bahwa para pedagang Pasar Kemiri Muka tidak
pernah diikutsertakan dalam proses pengajuan Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam
gugatan baik oleh para penggugat maupun tergugat,
maka berdasarkan rapat tertanggal 5 Agustus
2015 yang dihadiri perwakilan pedagang, Kepala Aspirasi Haji
UPT Pasar Kemiri, Polsek Beji, dan Babinsa Beji
telah disepakati untuk memohon bantuan hukum Berikut saya sampaikan usulan mengenai penyeleng-
kepada Lembaga Bantuan Hukum Universitas garaan ibadah haji yaitu :
Indonesia untuk melakukan gugatan pihak ketiga Agar pendaftaran haji tidak dibatasi jumlah pesertanya
guna mengungkap kebenaran yang terjadi dalam asalkan pada 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan biaya
sengketa tersebut. haji sudah dilunasi.
Saya memohon agar Komisi III dan Komisi V Bahwa aturan bagi calon jamaah haji untuk menyetor
DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan ini. Rp 25 juta guna mendapat kuota namun baru berangkat
+15 tahun ke depan adalah sangat memberatkan terutama
Yaya B
Depok, Jawa Barat bagi petani yang menjual tanah miliknya untuk menunaikan
haji, sementara tiap tahun harga tanah terus meningkat
sehingga merugikan.
Rustam
Cilacap, Jawa Tengah

PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016 l 5