Page 8 - MAJALAH 135
P. 8

LAPORAN UTAMA




                         PERLU AUDIT MANAJEMEN



                  DAN MODERNISASI SISTEM JKN







                 rogram Jaminan Kesehatan   daripada klaim yang dibayar BPJS,   kapasitas negara dan pengelolaan
                 Nasional (JKN) telah berjalan   kepada toko obat, dokter, alat-alat   kesehatan kita yang harus diperbaiki.
                 selama dua tahun. Seiring   kesehatan dan sebagainya. Sehingga
          P perjalanannya, program yang     BPJS Kesehatan defisit setiap tahunnya.   Apa solusi yang Anda tawarkan
          dikelola oleh Badan Penyelenggara   Padahal sebelumnya dalam proposal   untuk mengatasi permasalahan ini?
          Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS    Pemerintah dinyatakan tidak akan     Saya mengusulkan, BPJS Kesehatan
          Kesehatan) ini tak luput dari berbagai   ada kekurangan atau defisit, bahkan   ini diaudit. Dalam kurun waktu setahun
          sorotan, mulai dari kepesertaan,   diprediksi akan lebih. Tapi ternyata   ini harus ada audit komprehensif,
          pelayanan, hingga biaya operasional   di tengah jalan malah merugi, karena   apa dan dimana salahnya. Setelah
          BPJS Kesehatan yang tak seimbang   jumlah setoran lebih  kecil daripada   itu diaudit semua secara lengkap,
          antara klaim dan iuran premi.     klaim rakyat kepada pelayanan     dipantau, kemudian dilaporkan lagi
             Defisit BPJS Kesehatan terbilang   kesehatan yang ada.           kepada DPR RI. Kita mau teruskan
          fantastis, Rp 3,3 triliun pada 2014, pada                           ini, karena ini merupakan sistem dari
          tahun 2015 sebesar Rp 5,85 triliun, dan                             negara-negara wellfire state. Dimana
          diperkirakan mencapai Rp 10 triliun                                 negara menanggung biaya seperti ini
          pada 2016.                                                          secara masif. Atau seperti pola lama,
             Untuk mendalami hal ini, Tim       Cukai dari produk-produk      jadi kelas-kelas jaminan kesehatan itu
          Parlementaria berkesempatan           berbahaya dinaikkan saja,     diserahkan pada kehendak pasar saja,
          mewawancarai Wakil ketua DPR RI       kalau perlu sampai orang-     yang penting pemerintah menjamin
          Koordinator Bidang Kesejahteraan      orang tidak mau beli. Ini     paling dasar, adanya Puskesmas,
          Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah      kan bentuk komitmen untuk      adanya dokter di daerah-daerah
          (F-PKS) di ruang kerjanya beberapa   menyehatkan rakyat, karena     terpencil dan sebagainya.
          waktu lalu. Berikut petikan wawancara   sumber sakit masyarakat
          politisi asal Dapil Nusa Tenggara Barat   kita kan sudah jelas.        Apa yang perlu difokuskan pada
          itu dengan Reporter Surahmat Eko dan                                proses audit?
          Fotografer Kresno;                                                     Yang perlu difokuskan, kita harus
                                                                              mencari tahu bobolnya dimana, dan
             Permasalahan apa yang Anda lihat                                 kenapa belanja klaim meningkat.
          selama perjalanan BPJS Kesehatan?                                   Apakah ini karena siklus awal penerapan
             Pertama, BPJS Kesehatan ini akan   Sekarang, meskipun ada yang   jaminan kesehatan, sehingga banyak
          diperlebar preminya ke pada se-   merasa terbantu dengan jaminan ini,   masyarakat yang memanfaatkan sistem
          luruh rak  yat Indonesia. Tapi memang   tapi banyak yang tidak tahu ternyata   yang baru ini. Sehingga kalau sudah
          kemudian ada dilema, ketika BPJS   negara  empot-empotan mencari    berjalan lama akan berlangsung secara
          Kesehatan ini lahir dan beroperasi   biaya kesehatan. Apa lagi sekarang   normal. Atau mungkin masyarakat
          seperti perusahaan asuransi, di mana   pendapatan pajak menurun, hasil   beranggapan karena mumpung ada
          semua rakyat Indonesia yang ingin   bumi juga menurun, yang berakibat   BPJS Kesehatan, biaya kesehatan
          bergabung harus membayar iuran rutin   pada penerimaan negara menurun.   bisa murah sehingga yang berobat
          yang masuk ke rekeningnya BPJS Kese-  Maka pikiran negara untuk menutupi   membludak, datang semua untuk
          hatan. Di situ seolah-olah ini dikelola   kekurangan itu adalah dengan   mengantri, nah ini lah yang membuat
          oleh BPJS Kesehatan saja. Pertanyaan   menaikkan preminya.          BPJS ‘ngos-ngosan’ di awal penerapan.
          berikutnya, bagaimana dengan yang    Nah, ini menjadi masalah. Kapasitas   Kalau itu alasannya, ya tidak
          tidak mau jadi anggota, apakah mau   pemerintah yang rendah, akhirnya   ada masalah,  invest saja beberapa
          diabaikan. Itu pertanyaan krusialnya.   kekurangan ini dibebankan kepada   tahun, nanti dia akan kembali lagi
             Yang kedua, di tengah perjalanan   rakyat, itulah jeleknya. Selalu begitu.   ke kurva normalnya. Kalau memang
          muncul persoalan, yaitu jumlah iuran   Pemerintah itu kalau kapasitasnya   penjelasannya seperti itu, tahan saja
          yang disetor oleh para peserta BPJS   melorot, yang pertama dilakukan   dulu. Korbankan ini beberapa triliun.
          Kesehatan, jumlahnya lebih kecil   adalah  membebani  rakyat.  Maka,   Kalau sistem yang sedang berjalan



        8     l  PARLEMENTARIA  l  EDISI 135 TH. XLVI - 2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13