Page 20 - MAJALAH 135

LAPORAN UTAMA

Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek

PENyESUAIAN IURAN

DITINJAU SETIAP

2 TAHUN

foto : jay/hr

eraturan Presiden (Perpres) lain dan dominasi penyakit tidak pemerintah di bidang keuangan.
Nomor 19 tahun 2016 tentang menular (PMT) yang membutuhkan “Selama dua tahun penyelenggaraan
Perubahan kedua atas biaya besar,” kata Menkes, dalam JKN, biaya pelayanan kesehatan per
P Peraturan Presiden Nomor 12 kesempatan rapat kerja dengan Komisi orang per bulan (POPB) dibandingkan
tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan IX DPR RI, di Gedung DPR RI, beberapa iuran (premi), senantiasa menunjukkan
diterbitkan oleh Pemerintah, beberapa waktu yang lalu. selisih negatif,” imbuh Menkes.
waktu yang lalu. Perpres ini terfokus Mempertimbangkan kesinam- Menkes mencontohkan, pada
pada kenaikan premi (iuran) yang bungan JKN dan BPJS Kesehatan, lanjut tahun 2014, pelayanan kesehatan
dibebankan kepada peserta BPJS Menkes, maka dilakukan penyesuaian POPB adalah Rp 31.182, berbanding
Kesehatan. iuran dan tarif JKN, mengacu kepada iuran sebesar Rp 27.696. Sementara
Menteri Kesehatan RI Nila Perpres No 12 tahun 2013 tentang pada tahun 2015, kebutuhan biaya
F. Moeloek mengatakan, kondisi Jaminan Kesehatan dan Perpres No pelayanan kesehatan POPB adalah Rp
pendanaan Jaminan Kesehatan 111 tahun 2013 tentang Perubahan 33.332, dimana iuran hanya Rp 29.080.
Nasional (JKN) sampai dengan akhir pertama Perpres No 12 tahun 2013. Menurut Menkes, jika kondisi ini
penyelenggaraan tahun kedua, Pasal 16I Perpres No 111 Tahun tidak dilakukan intervensi melalui
yakni selama tahun 2014 dan 2015, 2013 menyatakan bahwa penyesuaian koreksi pendanaan, yakni penyesuaian
menunjukkan ketidak seimbangan, iuran dapat ditinjau paling lama 2 iuran dan pengendalian iuran, akan
dimana pengeluaran untuk biaya tahun sekali. Sementara dalam Pasal mengganggu kesinambungan JKN dan
manfaat lebih besar daripada 39 ayat (4) Perpres No 12 tahun 2013 BPJS Kesehatan.
pendapatan dari iuran. disebutkan bahwa besaran kapitasi “Pada tahun 2015, Dewan Jaminan
“Biaya pengeluaran untuk biaya dan Indonesian Case Base Group (INA- Sosial Nasional (DJSN), Kemenkes,
manfaat yang besar itu disebabkan CBG’s) ditinjau sekurang-kurangnya BPJS Kesehatan sebagai upaya bersama
karena utilisasi pelayanan pada setiap 2 tahun sekali oleh Menteri telah mengusulkan besaran iuran
kelompok peserta tertentu (PBPU) setelah berkoordinasi dengan menteri ideal baik untuk PBI dan non PBI
lebih besar dari kelompok peserta yang menyelenggarakan urusan (PPU, PBPU, dan BP). Namun iuran

20 l PARLEMENTARIA l EDISI 135 TH. XLVI - 2016